Pemerintah Vanuatu kembali menjadi sorotan dunia internasional setelah negara kepulauan di Pasifik Selatan itu menggencarkan diplomasi iklimnya di berbagai forum multilateral, termasuk dalam rangkaian pertemuan negara-negara kepulauan kecil yang tengah berlangsung pekan ini. Vanuatu, yang beribu kota di Port Vila dan berpenduduk sekitar 320 ribu jiwa, menghadapi ancaman eksistensial berupa kenaikan permukaan laut, siklon tropis yang semakin intens, serta erosi pesisir yang menggerus permukiman warga. Dalam konteks hubungan dengan Indonesia, isu Vanuatu relevan bukan hanya sebagai urusan luar negeri, melainkan juga cermin bagi kebijakan ketahanan nasional Indonesia dalam menghadapi tantangan iklim dan diplomasi kawasan.
Data Bank Dunia menunjukkan bahwa Vanuatu termasuk negara dengan risiko bencana alam tertinggi di dunia. Sekitar 75 persen penduduknya tinggal di wilayah pesisir yang rentan terhadap gelombang pasang dan siklon. Pada 2015, Siklon Pam menghancurkan sebagian besar infrastruktur di pulau-pulau utara dan menelan kerugian yang setara dengan lebih dari 60 persen produk domestik bruto negara itu. Sejak saat itu, Vanuatu konsisten mendorong agenda kompensasi kerugian dan kerusakan (loss and damage) dalam negosiasi iklim global, termasuk menginisiasi permintaan pendapat hukum Mahkamah Internasional mengenai kewajiban negara-negara besar terhadap dampak perubahan iklim.
Bagi Indonesia, Vanuatu bukan sekadar nama di peta Pasifik. Kedua negara memiliki kedekatan historis sejak era kemerdekaan, ketika Vanuatu mendukung kedaulatan Indonesia di forum internasional. Kini, kerja sama keduanya berkembang ke bidang pembangunan kapasitas, pendidikan, dan bantuan kemanusiaan. Indonesia melalui lembaga donor dan kementerian terkait telah menyalurkan program pelatihan sumber daya manusia serta dukungan teknis di sektor pertanian dan pengelolaan bencana. Namun, intensitas hubungan ini masih jauh tertinggal dibandingkan keterlibatan aktor besar seperti Australia, Selandia Baru, Tiongkok, dan Amerika Serikat yang semakin aktif memperluas pengaruh di kawasan Pasifik.
Membaca Celah Diplomasi Indonesia di Pasifik
Posisi Vanuatu sebagai salah satu suara paling vokal dalam diplomasi iklim memberi peluang strategis bagi Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17 ribu pulau, Indonesia menghadapi risiko serupa: abrasi pesisir, banjir rob di kawasan utara Jawa, serta ancaman tenggelamnya pulau-pulau kecil. Artinya, kepentingan Indonesia dan Vanuatu sejatinya sejalan dalam mendorong pendanaan iklim yang adil dan transfer teknologi dari negara maju. Sayangnya, narasi bersama ini belum tergarap optimal dalam politik luar negeri Indonesia yang masih cenderung berfokus pada kawasan Asia Tenggara dan mitra ekonomi utama.
Analisis Lensa-Indo menilai terdapat tiga celah yang perlu ditutup. Pertama, keterbatasan kehadiran diplomatik dan sumber daya manusia Indonesia yang memahami dinamika politik Pasifik. Kedua, minimnya program bantuan teknis berkelanjutan yang menyentuh kebutuhan langsung masyarakat Vanuatu, seperti sistem peringatan dini bencana dan energi terbarukan skala pulau. Ketiga, belum adanya kerangka kerja sama Selatan-Selatan yang secara eksplisit mengangkat isu negara kepulauan sebagai agenda bersama. Padahal, melalui forum seperti Indonesia-Pasifik, Jakarta memiliki kanal untuk memperkuat posisi tawar kolektif di negosiasi iklim global.
Dari sisi domestik, pengalaman Vanuatu memberikan pelajaran penting bagi Indonesia. Negara kecil itu membuktikan bahwa suara negara berkembang dapat mengguncang tatanan global apabila dikelola dengan konsistensi dan koalisi yang solid. Indonesia, dengan bobot ekonomi dan demografis yang jauh lebih besar, memiliki kapasitas untuk memimpin koalisi negara kepulauan dalam mendesak negara maju memenuhi komitmen pendanaan iklim senilai 100 miliar dolar AS per tahun yang hingga kini belum terealisasi penuh. Konsistensi diplomasi semacam ini juga memperkuat posisi Indonesia di mata negara-negara berkembang.
Langkah Praktis yang Bisa Ditempuh
Pertama, pemerintah perlu memperkuat kapasitas diplomasi Pasifik melalui pembentukan desk khusus di Kementerian Luar Negeri yang menangani negara-negara kepulauan Pasifik, termasuk Vanuatu. Desk ini semestinya dilengkapi tenaga ahli bidang iklim, pembangunan, dan hukum internasional, serta didukung program beasiswa bagi diplomat muda untuk mempelajari bahasa dan budaya setempat. Langkah ini memastikan kehadiran Indonesia tidak bersifat seremonial, melainkan berkelanjutan dan berbasis pemahaman konteks lokal.
Kedua, Indonesia dapat menawarkan paket kerja sama teknis yang konkret dan terukur: transfer teknologi sistem peringatan dini tsunami dan siklon, pelatihan petani pesisir dalam adaptasi iklim, serta bantuan pengembangan energi surya dan mikrohidro untuk pulau-pulau terpencil. Program semacam ini sebaiknya dikelola melalui mekanisme kerja sama Selatan-Selatan dan triangular, melibatkan mitra seperti UNDP atau bank pembangunan multilateral, sehingga beban fiskal tetap terkendali sekaligus meningkatkan legitimasi internasional Indonesia.
Ketiga, Indonesia perlu membangun koalisi negara kepulauan lintas kawasan yang secara rutin melakukan advokasi bersama di forum iklim. Koalisi ini dapat menjadi wadah pertukaran data risiko bencana, penyusunan posisi negosiasi bersama, dan tekanan kolektif terhadap negara maju untuk memenuhi komitmen pendanaan. Dengan memposisikan diri sebagai jembatan antara negara berkembang dan negara kepulauan, Indonesia tidak hanya memperkuat diplomasi iklimnya, tetapi juga memperkokoh ketahanan nasional di tengah ketidakpastian iklim global yang semakin nyata.
