Peringkat daya saing dan kemudahan berbisnis Indonesia kembali menjadi sorotan setelah sejumlah lembaga pemeringkat internasional merilis laporan terbaru yang menunjukkan posisi Indonesia yang naik-turun dalam beberapa tahun terakhir. Institute for Management Development (IMD) melalui World Competitiveness Ranking menempatkan Indonesia pada posisi yang berfluktuasi di kisaran peringkat 30-an dunia, sementara laporan lain seperti Doing Business yang diterbitkan Bank Dunia sempat mencatatkan lompatan signifikan ke peringkat 73 pada edisi terakhir sebelum metodologi diubah. Pertanyaan besarnya: sejauh mana peringkat ini mencerminkan realitas iklim usaha di tanah air, dan langkah konkret apa yang dibutuhkan agar posisi Indonesia tidak sekadar naik-turun tanpa perbaikan mendasar?
Data menunjukkan bahwa peringkat Indonesia sangat dipengaruhi oleh dua faktor yang saling tarik-menarik. Di satu sisi, fundamental makroekonomi yang relatif stabil—pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen, inflasi yang terkendali, dan rasio utang terhadap PDB yang moderat—menjadi modal positif. Di sisi lain, indikator terkait kualitas birokrasi, kepastian hukum, dan efisiensi perizinan masih menjadi titik lemah yang konsisten menahan posisi Indonesia dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Laporan IMD secara khusus menyoroti efisiensi pemerintah dan kerangka kelembagaan sebagai komponen yang paling menekan skor daya saing nasional.
Membaca Peringkat Secara Kritis: Antara Persepsi dan Realitas Lapangan
Peringkat internasional pada dasarnya adalah cermin persepsi yang dikumpulkan dari pelaku usaha, akademisi, dan data statistik. Karena itu, fluktuasi peringkat tidak selalu berbanding lurus dengan perubahan nyata di lapangan. Sebuah kenaikan peringkat bisa terjadi karena perbaikan metodologi atau membaiknya persepsi investor, tanpa disertai reformasi struktural yang mendalam. Sebaliknya, penurunan peringkat kerap menjadi sinyal awal bahwa ada masalah yang perlu segera diatasi, misalnya ketidakpastian regulasi atau tumpang tindih kebijakan pusat dan daerah.
Yang lebih penting, peringkat seharusnya dibaca sebagai alat diagnosis, bukan tujuan akhir. Pemerintah perlu membedah komponen mana yang menekan skor—apakah itu prosedur perizinan, akses pembiayaan, kualitas infrastruktur digital, atau kepastian kontrak—lalu menerjemahkannya menjadi target kebijakan yang terukur. Tanpa pembedahan semacam itu, peringkat hanya menjadi bahan pencitraan yang rapuh dan mudah berubah ketika metode penilaian berganti.
Ada pula risiko struktural yang jarang dibahas: ketergantungan pada komoditas dan sumber daya alam masih mendominasi struktur ekspor dan investasi. Ketika harga komoditas tinggi, indikator fiskal dan investasi tampak membaik, tetapi fondasi industri bernilai tambah tinggi belum terbangun kokoh. Inilah yang membuat posisi Indonesia rentan terhadap gejolak global dan membuat peringkat sulit menembus kelas atas secara konsisten.
Solusi Pertama: Reformasi Perizinan Berbasis Digital dan Akuntabilitas Daerah
Langkah paling mendesak adalah menyelesaikan reformasi perizinan secara menyeluruh melalui sistem digital terintegrasi yang transparan. Sistem OSS harus diperkuat bukan hanya sebagai portal, tetapi sebagai ekosistem yang memungkinkan pemantauan waktu proses, biaya, dan tingkat penolakan secara real-time. Pemerintah daerah perlu diberi insentif fiskal dan sanksi yang jelas terkait kinerja perizinan, sehingga praktik pungutan liar dan hambatan birokratis di tingkat lokal dapat ditekan. Dengan begitu, perbaikan peringkat akan berbasis pada perubahan nyata di lapangan, bukan sekadar narasi di tingkat pusat.
Solusi Kedua: Kepastian Hukum dan Harmonisasi Regulasi Pusat-Daerah
Investor menempatkan kepastian hukum sebagai faktor penentu utama. Pemerintah perlu mempercepat harmonisasi regulasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, termasuk melakukan audit regulasi berkala untuk menghapus aturan yang tumpang tindih. Penyelesaian sengketa bisnis juga harus diperkuat melalui jalur arbitrase dan peradilan niaga yang lebih efisien. Ketika kontrak dihormati dan sengketa dapat diselesaikan dengan cepat, persepsi risiko menurun, dan ini akan tercermin pada peringkat daya saing secara lebih berkelanjutan.
Solusi Ketiga: Diversifikasi Industri dan Penguatan Sumber Daya Manusia
Untuk keluar dari jebakan ketergantungan komoditas, Indonesia perlu mendorong industri bernilai tambah tinggi—manufaktur teknologi, ekonomi digital, dan hilirisasi yang benar-benar terintegrasi dengan rantai pasok global. Kebijakan ini harus dibarengi dengan investasi besar pada pendidikan vokasi dan pelatihan ulang tenaga kerja agar kebutuhan talenta sektor baru terpenuhi. Tanpa kualitas SDM yang memadai, insentif investasi apa pun akan berujung pada produktivitas rendah. Dengan diversifikasi dan penguatan talenta, perbaikan peringkat bukan lagi hasil siklus komoditas, melainkan buah dari transformasi struktural yang sesungguhnya.
Pada akhirnya, peringkat hanyalah angka yang berguna bila diterjemahkan menjadi agenda perbaikan. Naik-turunnya posisi Indonesia adalah pengingat bahwa reformasi tidak boleh berhenti pada seremoni, melainkan harus menyentuh akar persoalan: birokrasi, kepastian hukum, dan kualitas sumber daya manusia. Ketika ketiga fondasi itu diperkuat secara konsisten, peringkat akan mengikuti dengan sendirinya—bukan sebagai target pencitraan, melainkan sebagai cerminan kenyataan bahwa Indonesia benar-benar menjadi tempat yang layak untuk berusaha dan berinvestasi.
