Malaysia Larang PNS Gunakan Waze, Khawatir Data Bocor ke Israel

Ilustrasi Malaysia Larang PNS Gunakan Waze, Khawatir Data Bocor ke Israel Ilustrasi. Futurhit12 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

KUALA LUMPUR, LENSA-INDO.COM – Malaysia resmi melarang seluruh pegawai negeri sipil (PNS) menggunakan aplikasi navigasi Waze, menyusul kekhawatiran keamanan yang dikaitkan dengan asal-usul aplikasi tersebut di Israel. Larangan itu diumumkan pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Perintah Langsung dari Perdana Menteri

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjadi penggerak utama kebijakan ini. Kantornya menyatakan bahwa larangan tersebut diberlakukan

“untuk melindungi informasi pemerintah dan data pribadi pengguna dari ancaman penyalahgunaan oleh rezim Israel.”

Sehari sebelum pengumuman resmi, Anwar telah lebih dulu menyinggung hal ini melalui unggahan di akun Facebook-nya. Ia menyebut Waze sebagai aplikasi yang terikat oleh hukum Israel, sehingga menimbulkan potensi risiko keamanan bagi aparatur negara, sebagaimana diwartakan Reuters.

Waze sendiri merupakan aplikasi navigasi berbasis komunitas yang kini berada di bawah naungan Alphabet, perusahaan induk Google. Namun aplikasi ini awalnya dikembangkan di Israel sebelum diakuisisi Google pada 2013.

Konteks

Malaysia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang dikenal sebagai pendukung kuat perjuangan rakyat Palestina. Kuala Lumpur tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, sehingga kebijakan ini sejalan dengan posisi politik luar negeri Malaysia yang konsisten selama ini.

Sebagai alternatif pengganti Waze, Anwar Ibrahim merekomendasikan penggunaan TuJu, aplikasi pemetaan lokal yang dikembangkan oleh Otoritas Jalan Raya Malaysia. Langkah ini sekaligus mendorong penggunaan produk teknologi dalam negeri di lingkungan pemerintahan.

Tren Pembatasan Aplikasi Asing

Kebijakan Malaysia ini mencerminkan tren yang semakin umum di berbagai negara, yakni mengevaluasi ulang penggunaan aplikasi dan platform digital asing di lingkungan pemerintahan atas dasar keamanan data dan kedaulatan digital. Pembatasan terhadap Waze menjadi salah satu contoh nyata bagaimana pertimbangan geopolitik kini turut memengaruhi kebijakan teknologi informasi suatu negara.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada respons resmi dari Google maupun Waze terkait pelarangan tersebut.

Foto: Ilustrasi. Futurhit12 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)


Sumber:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *