Nama Sufmi Dasco Ahmad kembali menjadi sorotan publik setelah berbagai pernyataan dan langkah politiknya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menuai perhatian luas. Pria kelahiran Jakarta, 25 September 1967, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini merupakan salah satu figur kunci dalam lanskap politik nasional, terutama sejak Partai Gerindra masuk ke dalam koalisi pemerintahan. Posisinya sebagai pimpinan DPR membuat setiap pernyataan, sikap, dan keputusannya memiliki bobot politik yang signifikan, baik dalam konteks legislasi maupun dalam menjaga marwah lembaga parlemen di mata publik. Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah sejauh mana figur seperti Dasco mampu menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan netralitas kelembagaan di tengah tekanan politik yang kompleks.
Sufmi Dasco Ahmad dikenal sebagai politikus senior yang telah lama berkecimpung di dunia legislasi. Ia pertama kali terpilih sebagai anggota DPR pada periode 2014–2019 dari daerah pemilihan Banten III, dan kembali terpilih pada periode berikutnya. Kariernya menanjak ketika ia dipercaya menjabat Wakil Ketua DPR pada 2019, dan kembali menduduki posisi serupa pada periode 2024–2029. Latar belakang pendidikannya di bidang hukum dan pengalaman organisasi di Partai Gerindra menjadikannya salah satu negosiator utama dalam berbagai pembahasan kebijakan strategis, termasuk pembahasan anggaran dan undang-undang kontroversial. Dalam beberapa kesempatan, Dasco kerap menjadi juru bicara informal partai di parlemen, terutama ketika menghadapi isu-isu yang menyentuh kepentingan politik koalisi.
Posisi Strategis dan Implikasi Kelembagaan
Sebagai Wakil Ketua DPR, Dasco memegang peran penting dalam mengoordinasikan bidang politik, hukum, dan keamanan, serta sering mewakili pimpinan DPR dalam komunikasi publik. Posisi ini menempatkannya pada titik temu antara kepentingan partai dan kepentingan lembaga negara, sebuah dilema klasik yang kerap diuji di parlemen. Pengamat politik menilai bahwa kredibilitas DPR sangat bergantung pada kemampuan pimpinan menjaga jarak dari kepentingan partisan, terutama ketika DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Ketika pimpinan DPR dianggap terlalu dekat dengan kepentingan koalisi, fungsi kontrol legislatif berpotensi melemah, dan publik pun mempertanyakan independensi lembaga.
Selain itu, sejumlah momen politik menempatkan Dasco di pusat perdebatan, misalnya ketika DPR membahas revisi undang-undang yang dinilai kontroversial atau ketika terjadi tarik-menarik antara hak angket dan kepentingan koalisi. Kritik yang muncul bukan semata tertuju pada sosoknya secara personal, melainkan pada pola relasi antara partai politik dan institusi parlemen. Di sisi lain, pendukungnya menilai Dasco sebagai politikus yang komunikatif dan mampu menjembatani kepentingan antarfraksi, sebuah keterampilan yang dibutuhkan dalam politik multipartai. Perdebatan ini menunjukkan bahwa ekspektasi publik terhadap pimpinan DPR sangat tinggi, sejalan dengan prinsip check and balances dalam sistem presidensial.
Menakar Akuntabilitas dan Etika Pejabat Publik
Isu yang melekat pada figur seperti Dasco bukan hanya soal kapasitas politik, tetapi juga soal etika dan akuntabilitas. Dalam beberapa tahun terakhir, publik semakin kritis terhadap pejabat yang dianggap kurang transparan dalam mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan anggaran dan legislasi. Transparansi bukan sekadar kewajiban formal, melainkan fondasi kepercayaan publik. Ketika keputusan strategis di parlemen diambil tanpa penjelasan memadai, ruang curiga pun terbuka lebar. Karena itu, pimpinan DPR perlu memastikan bahwa setiap proses pengambilan keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara publik, termasuk melalui keterbukaan dokumen dan dialog dengan masyarakat sipil.
Di sisi lain, penting untuk menempatkan kritik terhadap Dasco secara proporsional dan berbasis fakta, bukan asumsi. Dalam kerangka jurnalisme yang berimbang, penilaian terhadap seorang pejabat publik harus didasarkan pada rekam jejak, pernyataan resmi, dan keputusan yang terdokumentasi. Dasco sendiri dalam beberapa kesempatan menegaskan komitmennya terhadap mekanisme kelembagaan dan mendorong komunikasi politik yang sehat. Namun, komitmen verbal perlu dibuktikan melalui tindakan nyata, terutama dalam mendorong keterbukaan informasi di lingkungan DPR dan memastikan fungsi pengawasan berjalan tanpa intervensi kepentingan partisan. Inilah ujian sesungguhnya bagi setiap pimpinan lembaga negara.
Solusi pertama yang dapat ditempuh adalah penguatan mekanisme keterbukaan informasi di DPR, misalnya dengan mempublikasikan secara berkala risalah rapat, dokumen kebijakan, dan laporan kinerja pimpinan. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga melindungi pimpinan dari tuduhan yang tidak berdasar. Keterbukaan harus menjadi budaya kelembagaan, bukan sekadar respons terhadap tekanan media. Dengan begitu, setiap keputusan politik yang diambil Dasco dan pimpinan DPR lainnya dapat diuji secara rasional oleh publik.
Solusi kedua adalah memperkuat kanal dialog antara pimpinan DPR dan masyarakat sipil, akademisi, serta media. Forum-forum konsultasi publik secara rutin dapat menjadi ruang bagi publik untuk menyampaikan aspirasi dan kritik secara konstruktif. Dasco, dengan posisinya yang strategis, dapat menjadi motor penggerak inisiatif ini. Dialog yang terbuka akan mengurangi polarisasi dan membangun pemahaman bersama mengenai batasan dan tantangan kerja parlemen. Selain itu, keterlibatan publik dalam proses legislasi akan meningkatkan legitimasi kebijakan yang dihasilkan.
Solusi ketiga adalah penguatan kode etik dan mekanisme pengawasan internal di DPR. Pimpinan lembaga perlu memastikan bahwa setiap anggotanya, termasuk pimpinan, tunduk pada standar etika yang jelas dan konsekuensi yang tegas. Penegakan kode etik secara konsisten akan mengirimkan sinyal bahwa DPR serius menjaga marwahnya. Bagi Dasco, mendukung penguatan etika kelembagaan bukan hanya kepentingan publik, tetapi juga investasi jangka panjang bagi kredibilitas politiknya dan partai yang diwakilinya. Dengan transparansi, dialog, dan etika yang kokoh, sosok seperti Sufmi Dasco Ahmad berpeluang membuktikan bahwa kepemimpinan parlemen dapat berjalan seiring dengan kepentingan rakyat.
