JAKARTA, LENSA-INDO.COM – Pemerintah menjadwalkan peluncuran bansos digital atau Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital secara nasional pada 10 November 2026. Lewat sistem berbasis teknologi pemerintah (GovTech), penerima bantuan didaftarkan dan diverifikasi secara digital agar penyaluran lebih tepat sasaran.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, di kantornya di Jakarta, Minggu (1/11/2026), menyebut sekitar 60 juta orang telah terdaftar di sistem GovTech dan dinyatakan layak menerima bantuan, seperti dilaporkan CNBC Indonesia. Pemerintah menargetkan lebih dari 100 juta orang terdaftar saat peluncuran.
Cara Kerja Bansos Digital
Menurut Luhut, warga dapat mendaftar sendiri melalui portal Perlinsos milik Kementerian Sosial dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari KTP elektronik, nomor meteran listrik, dan pemindaian wajah (face recognition). Data tersebut dipakai untuk mencocokkan identitas sekaligus menilai kelayakan penerima.
Sistem ini juga memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk mengidentifikasi penerima secara lebih akurat dan mengurangi bantuan yang jatuh kepada warga yang sudah tidak memenuhi syarat, sebagaimana dikutip Harian Jogja dari Bisnis.com. Luhut berharap seluruh warga yang berhak sudah terdaftar paling lambat akhir 2026.
Dalam jangka panjang, pemerintah ingin menggeser pola subsidi dari subsidi produk menjadi transfer tunai langsung kepada penerima. Luhut, seperti dikutip iNews, menyatakan pemerintah “pada ujungnya tidak memberikan subsidi kepada produk lagi”. Ia menyebut arah ini masih bergantung pada kebijakan pemerintah.
Peran Kemensos dan Agen Perlinsos
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa per 23 Oktober 2026 sebanyak 13.284.093 keluarga telah terdaftar dalam Perlinsos Digital, menurut Metro TV News. Pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri atau dibantu agen Perlinsos.
Jumlah agen Perlinsos Digital mencapai 816.674 orang, terdiri atas relawan, pegawai pemerintah daerah, pendamping PKH, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga ketua RT/RW. Gus Ipul menegaskan para agen bekerja sukarela dan tidak boleh meminta bayaran dari warga. Masyarakat juga bisa mengajukan usulan penerima baru maupun sanggahan atas data penerima; hingga 23 Oktober tercatat 641.222 usulan dan 84.281 sanggahan.
Dampaknya bagi Warga Sulut
Bagi warga Sulawesi Utara, peluncuran ini berarti data kependudukan harus mutakhir. NIK yang belum padan atau data alamat yang berbeda dapat menghambat verifikasi. Warga dianjurkan memastikan data di Disdukcapil sudah benar dan, bila perlu, mengaktifkan identitas digital. Langkahnya bisa dibaca dalam panduan cara aktivasi IKD atau KTP digital.
Warga juga perlu waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan bansos digital, misalnya tautan pendaftaran palsu atau permintaan uang. Pendaftaran resmi hanya melalui kanal Kementerian Sosial dan agen resmi, tanpa pungutan biaya.
Konteks
Digitalisasi bansos sebelumnya diuji coba di Banyuwangi sejak 2025 dan kemudian diperluas ke puluhan daerah. Gus Ipul sejak 2025 menyebut tujuan digitalisasi adalah penyaluran yang lebih transparan, akurat, dan efisien, sambil mengakui tantangan bagi penerima lansia yang belum terbiasa dengan teknologi. Penyaluran tetap melibatkan bank Himbara dan PT Pos Indonesia.
Foto: Ilustrasi, Gedung Kementerian Sosial RI di Jakarta. Kontributor Flickr / Wikimedia Commons (lisensi Creative Commons, rincian di halaman berkas)
Sumber:
