JAKARTA, LENSA-INDO.COM – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluarkan delapan langkah kesiapsiagaan bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk mengantisipasi musim hujan tahun 2026/2027 yang diprediksi meningkatkan ancaman bencana hidrometeorologi.
Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2026 yang ditandatangani Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi pada 30 Oktober 2026. Surat tersebut ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia sebagai pedoman menghadapi potensi bencana banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gelombang tinggi.
Dasar Kebijakan
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menjelaskan langkah antisipasi ini diambil berdasarkan prakiraan BMKG yang menyatakan sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki musim hujan pada akhir 2026 hingga awal 2027.
Berton menegaskan bahwa kesiapsiagaan sejak dini diperlukan untuk menyelamatkan jiwa, meminimalkan kerugian harta benda, serta memastikan koordinasi penanganan darurat berjalan cepat, tepat, dan terpadu.
Delapan Langkah Strategis
Langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah melakukan pemetaan wilayah rawan bencana berdasarkan dokumen kajian risiko, rencana kontingensi, portal InaRISK, Portal Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), dan sumber informasi resmi lainnya. Hasil pemetaan ini akan menjadi dasar penentuan prioritas penanganan di setiap wilayah.
Kedua, daerah diminta memastikan kesiapan personel, peralatan, dan logistik penanganan darurat melalui penyelenggaraan apel kesiapsiagaan. Dana Siap Pakai (DSP) dapat dioptimalkan apabila status keadaan darurat bencana telah ditetapkan.
Langkah ketiga dan keempat mencakup penguatan pemantauan informasi cuaca dari BMKG secara berkala serta memastikan sistem peringatan dini berfungsi dengan baik. Informasi tersebut harus disebarluaskan kepada masyarakat melalui saluran komunikasi yang tersedia.
Kelima, BNPB menginstruksikan penguatan koordinasi penanggulangan bencana melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, lembaga usaha, akademisi, dan media. Posko penanganan darurat bencana harus siaga selama 24 jam.
Langkah keenam hingga kedelapan berfokus pada upaya operasional, yaitu peningkatan edukasi dan sosialisasi kesiapsiagaan berbasis komunitas mengenai mekanisme evakuasi mandiri dan perlindungan kelompok rentan. Selain itu, mitigasi fisik seperti pembersihan saluran air, normalisasi sungai, dan pemeriksaan fasilitas pengendali banjir perlu dilakukan. Terakhir, kepala daerah melalui BPBD wajib menyampaikan laporan perkembangan situasi secara berkala kepada BNPB.
Konteks
BMKG sebelumnya melaporkan awal musim hujan akan berlangsung bertahap, dimulai November 2026 di 185 Zona Musim (ZOM) atau 24,66 persen luas daratan Indonesia, disusul Desember 2026 di 266 ZOM atau 17,31 persen luas daratan. Meskipun kedatangan musim hujan terlambat, akumulasi curah hujan di 510 ZOM atau 69,76 persen luas daratan Indonesia diprediksi berada pada kategori normal.
Puncak musim hujan diproyeksikan terjadi secara bergelombang mulai Desember 2026 hingga Februari 2027. Durasi musim hujan di 482 ZOM atau 51,90 persen luas daratan Indonesia diprediksi lebih pendek dari kondisi normal.
Foto: Ilustrasi. Press Information Department / Wikimedia Commons (Public domain)
Sumber:
