JAKARTA, LENSA-INDO.COM – Pemerintah berencana menyempurnakan definisi tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Tipikor, dengan menegaskan bahwa unsur kerugian negara tidak akan dihilangkan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan hal ini setelah bertemu Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Selasa (27/10).
Pertegas Makna Kerugian Keuangan Negara
Yusril menjelaskan bahwa penyempurnaan difokuskan pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Menurutnya, rumusan dalam kedua pasal tersebut masih terlalu luas dan berpotensi memunculkan berbagai interpretasi.
“Kita bukan mau menghapuskan unsur kerugian negara yang sekarang banyak sekali disalahpahami oleh masyarakat. Tapi justru ingin mempertegas sebenarnya apakah yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara itu sendiri,” ujar Yusril seperti dikutip media nasional.
Dia mengibaratkan pasal-pasal tersebut sebagai “pasal sapu jagat” yang dapat mencakup hampir seluruh aspek kehidupan. Sedikit saja terkait dengan unsur kerugian negara dan perekonomian negara, tindakan tersebut sudah bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
Kategorisasi Perbuatan Korupsi
Menko Kumham Imipas itu menyebut pemerintah akan mengkategorisasi secara tegas perbuatan mana yang termasuk korupsi dan mana yang bukan. Ia mencontohkan pengalamannya menyusun Peraturan Presiden Pengganti UU tentang Terorisme usai peristiwa Bom Bali pada awal 2000-an, di mana ia mengambil langkah serupa dengan mengategorikan tindakan terorisme secara spesifik.
Yusril juga menyoroti banyaknya peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan keuangan negara, mulai dari UU BPK hingga UU Perbendaharaan Negara. Kondisi ini dinilai menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum karena penegak hukum dapat memilih definisi mana yang lebih mudah atau cepat untuk diterapkan.
Konteks
Wacana revisi UU Tipikor ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menyetujui kajian DEN mengenai penyesuaian definisi korupsi dengan Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia sejak 2006. Yusril menekankan bahwa setelah 20 tahun ratifikasi, Indonesia memiliki kewajiban untuk menyesuaikan peraturan pidana domestik dengan standar internasional tersebut.
Tujuan penyempurnaan ini adalah menciptakan kepastian hukum, memudahkan pemberantasan korupsi, dan menjaga iklim investasi di Indonesia. Yusril menegaskan revisi ini bukan untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi, melainkan membuatnya lebih ketat, jelas, dan pasti.
Rencana Pembahasan dengan DPR
Meskipun belum masuk dalam Program Legislasi Nasional tahunan, Yusril mengatakan pemerintah masih dalam tahap pembahasan internal. Pekan depan, ia akan kembali bertemu dengan Luhut untuk membahas isu ini lebih lanjut. Jika dinilai mendesak, pemerintah berencana mengajukan pembahasan ke DPR dan memasukkannya ke dalam Prolegnas.
“Kalau melihat keterkaitan antara kepastian hukum dan iklim investasi di negara kita, saya kira memang ini urgent untuk kita pikirkan,” tandas Yusril. Ia memastikan pemberantasan korupsi tetap menjadi program utama pemerintahan Prabowo Subianto sesuai dengan Asta Cita yang telah dicanangkan.
Foto: Ilustrasi. Office of the Prime Minister of the Republic of Kosovo / Wikimedia Commons (Public domain)
Sumber:


