Pramono Kaji Usulan Tambah SLB dalam Program Sekolah Swasta Gratis Jakarta

Pemandangan Kota Jakarta, ilustrasi program sekolah swasta gratis DKI Ilustrasi pemandangan Kota Jakarta. Wikimedia Commons, lisensi bebas.

JAKARTA, LENSA-INDO.COM – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Pendidikan mengkaji usulan warga agar lebih banyak sekolah luar biasa (SLB) masuk program sekolah swasta gratis. Permintaan itu ramai disuarakan di media sosial dan kini tengah ditelaah Kepala Dinas Pendidikan DKI, Nahdiana.

Pramono menyampaikan hal itu kepada wartawan di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (17/11/2026). “Ada permintaan SLB, nanti kami lakukan pengkajian lebih dalam untuk itu,” ujarnya seperti dikutip ANTARA. Ia menambahkan bahwa perluasan program juga sedang diarahkan ke madrasah dan pondok pesantren.

Program Sekolah Swasta Gratis Jakarta Terus Bertambah

Program sekolah swasta gratis di Jakarta dimulai pada Juli 2025 dengan 40 sekolah. Pada 2026, jumlahnya naik menjadi 103 sekolah dengan alokasi sekitar Rp253,6 miliar berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 312 Tahun 2025. Dari jumlah itu, 40 sekolah merupakan penerima lanjutan yang dibiayai Januari–Desember 2026, sedangkan 63 sekolah penerima baru dibiayai Juli–Desember 2026.

Menurut catatan Pojoksatu, jumlah sekolah penerima kemudian bertambah 50 sehingga kini mencapai 153 sekolah. Pemprov DKI berencana menambah 100 sekolah lagi pada tahun ajaran 2027/2028 mulai Juli 2027, sehingga totalnya menjadi 253 sekolah. Daftar sekolah tambahan belum diumumkan karena masih dibahas bersama DPRD DKI, terutama menyangkut anggaran dan mekanisme pendanaan.

Program ini mencakup jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB yang tersebar di lima wilayah kota administrasi. Laporan Asia News Network pada Mei 2026 mencatat, dari 103 sekolah penerima tahun ini, 17 di antaranya merupakan sekolah bagi anak berkebutuhan khusus. Usulan warga yang kini dikaji berarti membuka peluang lebih banyak SLB swasta ikut menikmati pembebasan biaya.

Anggaran Jadi Kunci Perluasan

Pramono menegaskan perluasan program bergantung pada kemampuan APBD dan kesepakatan dengan legislatif. Menurut dia, penganggaran merupakan kewenangan bersama antara pemerintah provinsi dan DPRD. Ia berharap program terus bertambah selama anggaran memungkinkan.

Dorongan pengawasan juga datang dari DPRD. Anggota Komisi E DPRD DKI, Justin Adrian Untayana, sebelumnya meminta pengawasan ketat agar tidak ada penyimpangan anggaran maupun pungutan liar di sekolah penerima. Pramono sendiri pernah menyatakan akan menindak tegas sekolah swasta gratis yang masih memungut biaya dari orang tua.

Konteks: Putusan MK dan Anak Tidak Sekolah

Program ini merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada 27 Mei 2025. Putusan itu menyatakan pemerintah pusat dan daerah wajib menjamin pendidikan dasar tanpa biaya, termasuk di sekolah swasta dan madrasah, dengan memperhatikan persyaratan yang diatur regulasi.

Kebutuhan perluasan cukup mendesak. Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per awal Mei 2026 mencatat 98.093 anak tidak sekolah di Jakarta, terdiri atas 47.567 anak yang belum pernah sekolah, 30.551 anak putus sekolah, dan 19.975 lulusan yang tidak melanjutkan. Sekolah negeri di ibu kota hanya mampu menampung sekitar 40–60 persen kebutuhan pendidikan, sehingga sekolah swasta, termasuk SLB, memegang peran besar.

Bagi keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus, biaya SLB swasta kerap menjadi beban tambahan di samping terapi dan kebutuhan pendampingan. Jika kajian Dinas Pendidikan berujung pada penambahan SLB penerima, langkah Jakarta bisa menjadi rujukan bagi daerah lain, termasuk di Sulawesi Utara, yang juga tengah memperkuat layanan pendidikan inklusif. Isu pendidikan nasional lain dapat dibaca dalam laporan penguatan pendidikan kesetaraan lewat SKB dan PKBM.

Foto: Ilustrasi — pemandangan gedung-gedung di Kota Jakarta. Wikimedia Commons (lisensi bebas; kreator tercantum di halaman berkas)


Sumber:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *