JAKARTA, LENSA-INDO.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan tiga modus dugaan korupsi dana penanganan bencana di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yakni pinjam bendera perusahaan, pengaturan vendor dengan komitmen fee, dan penggelembungan harga. Penjelasan itu disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Perkara korupsi dana bencana BNPB ini berkaitan dengan pengadaan yang bersumber dari dana siap pakai (DSP), yaitu anggaran yang digunakan BNPB untuk kebutuhan darurat penanganan bencana. Pengadaan tersebut dilakukan melalui penunjukan langsung kepada vendor.
Tiga Modus Dugaan Korupsi Dana Bencana BNPB
Menurut Budi, sebagaimana dilaporkan detikNews dan Antara, modus pertama adalah praktik “pinjam bendera”. Perusahaan yang terafiliasi dengan salah satu tersangka diduga meminjam nama perusahaan lain agar dapat ditunjuk langsung sebagai pelaksana pengadaan.
Modus kedua, perusahaan tertentu diduga sudah “diplot” untuk mengerjakan proyek dengan syarat menyetorkan fee kepada pejabat di lingkungan BNPB. Adapun modus ketiga ialah penggelembungan atau markup harga barang dan jasa. Budi menyebut markup itu diduga digunakan untuk membiayai pemberian uang kepada pejabat BNPB.
KPK menilai terdapat dugaan benturan kepentingan dalam penunjukan para pelaksana proyek tersebut. Penyidik juga tengah menelusuri penggunaan dan aliran uang yang dikelola sejumlah pihak dalam perkara ini.
Kronologi Penanganan Perkara
Berdasarkan catatan Antara, kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di BNPB pada 13 Oktober 2026 yang mengamankan 15 orang. Sehari kemudian, KPK menetapkan lima tersangka, yaitu BS yang merupakan tenaga ahli kepala BNPB sekaligus adik kepala BNPB saat itu; GPS selaku pejabat pembuat komitmen dan Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB; RE selaku tenaga ahli kepala BNPB; GP selaku direktur sebuah perusahaan swasta; serta SNG dari pihak swasta.
Pada 16 Oktober 2026, KPK menyita barang bukti senilai sekitar Rp5,47 miliar. Rinciannya meliputi uang tunai Rp3,35 miliar, 7.500 dolar AS dan 9.000 dolar Singapura, logam mulia, tabungan emas, serta aset kripto sekitar Rp1,1 miliar. Penyidik juga menggeledah sejumlah ruangan di kantor BNPB.
Pada Kamis (12/11/2026), KPK memeriksa mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto sebagai saksi, bersama seorang perwira TNI aktif yang menjabat deputi di BNPB. Pemeriksaan dilakukan dengan berkoordinasi bersama Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Sebelumnya, pada 20 Oktober 2026, KPK telah menyurati Panglima TNI terkait dugaan keterlibatan dua anggota TNI aktif.
Perkembangan sebelumnya dapat dibaca dalam KPK Panggil Adik Eks Kepala BNPB.
Konteks: Dana Darurat yang Rawan
Dana siap pakai dirancang agar bantuan dapat segera disalurkan ketika bencana terjadi, sehingga prosedur pengadaannya lebih fleksibel dibanding belanja biasa. Fleksibilitas itulah yang membuat pengawasannya penting, terlebih menjelang puncak musim hujan yang meningkatkan risiko banjir dan longsor di berbagai daerah, termasuk Sulawesi Utara.
KPK menyatakan penyidikan masih berjalan dan berkoordinasi erat dengan TNI. Seluruh pihak yang disebut dalam perkara ini tetap berhak atas asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Foto: Logo BNPB, ilustrasi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana / Wikimedia Commons (Public domain)
Sumber:


