ANTALYA, LENSA-INDO.COM – Pemerintah Indonesia meluncurkan tiga proyek karbon biru di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Selasa (17/11/2026). Ketiga proyek berbasis ekosistem pesisir itu berada di Kalimantan Utara, pantai utara Jawa, dan Belitung Timur, dengan total luas sekitar 138.000 hektare kawasan mangrove dan padang lamun. Peluncuran proyek karbon biru ini melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
Rincian Tiga Proyek Karbon Biru
Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono memaparkan bahwa proyek pertama berlokasi di Kalimantan Utara seluas sekitar 43.000 hektare. Proyek ini didanai melalui program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) yang dikelola Bank Dunia dengan Denmark sebagai donor, senilai kurang lebih 4 juta dolar AS termasuk pembiayaan peningkatan kapasitas. Proyek yang telah berjalan sekitar 3,5 tahun itu diperkirakan mampu menghasilkan penyeimbangan emisi sekitar 5,5 juta ton setara karbon dioksida (tCO2e) dengan skema Verra, dan kini tengah didaftarkan ke Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).
Proyek kedua berada di kawasan pantai utara Jawa dengan luas sekitar 81.000 hektare, sedangkan proyek ketiga di Belitung Timur seluas sekitar 14.000 hektare. Keduanya dikelola KKP. Proyek Belitung Timur mencakup tidak hanya hutan mangrove, tetapi juga padang lamun, sehingga disebut Diaz sebagai contoh yang baik bagi pengembangan karbon biru ke depan, sebagaimana dilaporkan Republika.
Masyarakat Pesisir Jadi Kunci
Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti menekankan pentingnya pelibatan warga dalam pengelolaan proyek di Kalimantan Utara. Ia menyebut hampir 50 persen nilai ekonomi dari karbon biru diharapkan kembali kepada masyarakat. Kepada ANTARA, Nani menyatakan bahwa “yang paling penting adalah komunitas dan masyarakat di pesisir”.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara menegaskan tujuan utama program adalah pemulihan ekosistem sebagai solusi iklim, dengan nilai karbon berperan sebagai insentif. KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2026 tentang pengelolaan instrumen nilai ekonomi karbon, yang menjadi dasar hukum perdagangan karbon biru di sektor kelautan.
Konteks: Indonesia dan Diplomasi Iklim di COP31
Peluncuran ini melengkapi rangkaian langkah delegasi Indonesia di Antalya. Sebelumnya, pemerintah menawarkan 14 proyek karbon kepada investor internasional, sebagaimana dilaporkan Media Indonesia. Indonesia juga mengusung sejumlah pilar negosiasi, seperti diulas dalam laporan COP31 Antalya memasuki pekan penentuan, serta menuntaskan transaksi karbon dengan Norwegia yang diberitakan dalam artikel penjualan karbon ke Norwegia.
Karbon biru merujuk pada karbon yang diserap dan disimpan ekosistem pesisir dan laut, seperti mangrove, padang lamun, dan rawa payau. Ekosistem ini dikenal mampu menyimpan karbon dalam jumlah besar di sedimen, sekaligus melindungi garis pantai dari abrasi dan menjadi tempat berkembang biak ikan. Indonesia memiliki salah satu kawasan mangrove terluas di dunia, sehingga potensinya dinilai strategis dalam pasar karbon global.
Dampaknya bagi Sulut
Bagi Sulawesi Utara, yang memiliki pesisir panjang dan kawasan mangrove di sejumlah kabupaten/kota, model pengelolaan karbon biru yang menempatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dapat menjadi rujukan. Skema serupa berpotensi membuka sumber pendapatan baru bagi desa pesisir, selama dijalankan dengan tata kelola yang transparan, pengukuran karbon yang kredibel, dan perlindungan hak warga setempat.
Foto: Ilustrasi lambang Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Wikimedia Commons (Public domain)
Sumber:


