KLH: Penjualan Karbon ke Norwegia 12 Juta Ton Bukti Penurunan Emisi Teruji Nyata

PLTB Sidrap, ilustrasi penjualan karbon Norwegia dan energi terbarukan Indonesia Ilustrasi PLTB Sidrap, Sulawesi Selatan. Kontributor Wikimedia Commons

ANTALYA, LENSA-INDO.COM – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menegaskan penjualan karbon Indonesia ke Norwegia sebanyak 12 juta ton setara karbon dioksida (CO2e) merupakan bukti penurunan emisi yang teruji nyata. Penegasan itu disampaikan Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH, Ary Sudijanto, dalam taklimat media di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, Sabtu (14/11/2026).

Menurut Ary, setiap unit karbon yang diperdagangkan wajib melalui validasi dan verifikasi dengan metodologi yang ketat. Pembeli, kata dia, membutuhkan jaminan bahwa unit yang dibayar benar-benar mewakili pengurangan emisi riil, sehingga transaksi ini sekaligus menjadi pengakuan internasional atas hasil aksi iklim Indonesia.

Isi Kesepakatan Penjualan Karbon ke Norwegia

Kesepakatan tersebut diteken pada Rabu (11/11/2026) di arena COP31 dalam bentuk Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) antara PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute (GGGI). Penandatanganan disaksikan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Sigrun Aasland.

Katadata melaporkan, perdagangan itu berpijak pada Pasal 6.2 Persetujuan Paris yang mengatur pengalihan hasil mitigasi antarnegara atau Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMO). Norwegia membayar berdasarkan hasil yang sudah terverifikasi, dan setiap ton hanya boleh dihitung satu kali, oleh Norwegia atau Indonesia, untuk mencegah penghitungan ganda. Kesepakatan ini merupakan kelanjutan perjanjian kerangka yang diteken PLN dan GGGI pada COP30 di Belém, Brasil, tahun lalu.

Direktur Utama PLN Suroso Isnandar menyebut sekitar 1,2 gigawatt proyek energi terbarukan telah beroperasi atau mendekati peresmian dalam setahun terakhir. PLN juga menyiapkan proyek berikutnya, antara lain PLTS Mentari Nusantara II, proyek bayu Nusantara, serta proyek pembangkit listrik tenaga air di Sulawesi, sebelum program PLTS berkapasitas 100 gigawatt-peak (GWp). Norwegia menyatakan mendukung rencana energi surya tersebut.

Bukan Sekadar Bisnis Baru

Ary Sudijanto menekankan bahwa penjualan karbon terutama ditujukan untuk membiayai aksi iklim, bukan semata menciptakan sektor ekonomi baru. Ia mencontohkan rehabilitasi mangrove yang manfaatnya mengalir ke banyak pihak, mulai dari penyedia bibit, penanam, hingga komunitas nelayan di pesisir.

Kebutuhan pendanaan itu memang besar. Menteri Jumhur Hidayat menyebut Indonesia memerlukan sekitar 281 miliar dolar AS atau kurang lebih Rp4.000 triliun untuk menurunkan emisi sesuai target. Pemerintah, kata Jumhur, tidak mungkin menanggung kebutuhan itu sendirian sehingga mengundang negara lain ikut berkontribusi. Ia juga menegaskan penurunan emisi harus terukur, dapat diverifikasi, dan akuntabel, termasuk melalui penguatan sistem registri unit karbon serta kepatuhan pada aturan otorisasi dan akuntansi ITMO.

Konteks dan Dampaknya bagi Sulut

Transaksi dengan Norwegia menambah daftar agenda Indonesia di COP31. Sebelumnya Lensa Indo memberitakan delegasi Indonesia mengusung lima pilar dalam negosiasi iklim yang masih alot di Antalya.

Bagi daerah seperti Sulawesi Utara, skema pendanaan iklim berbasis hasil membuka peluang yang relevan. Wilayah pesisir dan kepulauan Sulut memiliki hamparan mangrove yang selama ini dijaga kelompok nelayan dan pemerintah desa, sementara rencana pembangkit tenaga air di Sulawesi yang disebut PLN dapat memperkuat pasokan listrik bersih di kawasan ini. Kendati demikian, pemanfaatan peluang itu menuntut data emisi yang rapi dan proses verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana ditekankan KLH.

Nilai transaksi dan harga per ton dalam kesepakatan dengan Norwegia belum diungkap kepada publik. KLH menyatakan transaksi semacam ini akan terus diperkuat seiring pembenahan tata kelola nilai ekonomi karbon nasional.

Foto: Ilustrasi pembangkit listrik tenaga bayu Sidrap, Sulawesi Selatan. Kontributor Wikimedia Commons / Wikimedia Commons (lisensi bebas Commons)


Sumber:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *