JAKARTA, LENSA-INDO.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah menunda rapat Badan Anggaran mengenai pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2027 karena masih terdapat persoalan defisit anggaran yang memerlukan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin menyatakan penundaan rapat tersebut dilakukan karena belum adanya kepastian mengenai dana bagi hasil dan skema pembiayaan melalui obligasi yang diperlukan agar pembahasan anggaran dapat berlanjut dengan perhitungan yang lebih pasti.
Dampak Pengurangan Dana Bagi Hasil
Tim Anggaran Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pengurangan dana bagi hasil dari pemerintah pusat mengakibatkan defisit anggaran mencapai Rp641,66 miliar. Kondisi ini membuat nilai APBD 2027 yang awalnya disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebesar Rp82,88 triliun harus dikurangi menjadi Rp82,24 triliun.
Penurunan nilai anggaran tersebut disebabkan oleh berkurangnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat, sehingga Pemprov DKI Jakarta harus menyesuaikan kembali program dan alokasi belanja yang telah direncanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Menunggu Persetujuan Obligasi Daerah
Suhud menegaskan bahwa penyesuaian anggaran belum dapat diputuskan sebelum ada kepastian tentang dana bagi hasil dan persetujuan penerbitan obligasi daerah. Menurutnya, penyesuaian akan semakin berat apabila penerbitan obligasi daerah senilai lebih dari Rp5 triliun tidak mendapat persetujuan.
Jika obligasi tidak disetujui, pemerintah daerah harus mencari alternatif pembiayaan dan mempertimbangkan kembali program yang sudah masuk dalam perencanaan anggaran. Hal ini akan memaksa pemerintah untuk memangkas program dan anggaran yang sudah ada, yang bukan merupakan pekerjaan mudah untuk mengurangi anggaran dalam jumlah besar.
Konteks
Penundaan pembahasan APBD 2027 ini menunjukkan tantangan fiskal yang dihadapi Pemprov DKI Jakarta dalam menyusun anggaran tahun depan. Dana bagi hasil merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam dari pemerintah pusat. Ketidakpastian besaran dana ini berdampak signifikan terhadap perencanaan pembangunan dan program-program pemerintah daerah.
Suhud berharap pertemuan Gubernur DKI Jakarta dengan Menteri Keuangan dapat memperoleh hasil yang baik agar Jakarta mendapatkan dana bagi hasil sesuai dengan kebutuhan anggaran. Rapat Banggar direncanakan kembali digelar pada Rabu 28 Oktober 2026, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan anggaran di tingkat komisi pada Kamis 29 Oktober 2026.
Foto: Ilustrasi. Creator:Jimmy Panetta / Wikimedia Commons (Public domain)
Sumber:
