Istilah MLS—yang dalam konteks nasional merujuk pada Multi-Level Soccer atau sistem kompetisi sepak bola berjenjang ala Major League Soccer—kembali mencuat ke permukaan setelah sejumlah klub lokal dan pengamat menilai Indonesia belum memiliki fondasi piramida kompetisi yang utuh. Hingga awal tahun ini, PSSI mencatat lebih dari 80 klub berkompetisi di tiga level teratas, namun hanya sekitar 30 persen yang memiliki stadion dan fasilitas latihan berstandar tetap (5W+1H: apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana). Persoalan ini bukan sekadar soal jumlah klub, melainkan soal bagaimana MLS sebagai kerangka tata kelola kompetisi berjenjang belum diterjemahkan menjadi kebijakan konkret yang menjamin keberlanjutan finansial dan pembinaan usia muda di daerah.
Data dari laporan tahunan federasi menunjukkan bahwa pendapatan hak siar liga utama nasional masih terkonsentrasi di dua hingga tiga klub besar, sementara klub di kasta kedua dan ketiga mengandalkan sponsor lokal dan iuran anggota. Survei yang dilakukan sejumlah komunitas suporter pada 2023 menemukan bahwa 64 persen klub level bawah mengalami tunggakan gaji pemain minimal satu kali dalam satu musim. Di sisi lain, jumlah akademi sepak bola usia 9–15 tahun tumbuh 18 persen dalam tiga tahun terakhir, tetapi hanya sebagian kecil yang terhubung langsung dengan klub peserta kompetisi resmi—menandakan bahwa rantai pembinaan menuju tim senior masih terputus.
Mengapa Kerangka MLS Belum Berakar
MLS dalam praktiknya menuntut tiga prasyarat: kepastian jadwal kompetisi berjenjang, standar lisensi klub yang konsisten, dan distribusi pendapatan yang adil dari hak komersial liga. Di Indonesia, ketiga prasyarat itu masih berjalan sendiri-sendiri. Jadwal kompetisi kerap berubah karena benturan agenda dan faktor non-teknis, sehingga klub sulit merencanakan anggaran satu musim penuh. Standar lisensi klub sudah ada dalam regulasi, tetapi penegakannya tidak merata—beberapa klub tetap berlaga meski belum memenuhi syarat administratif dan infrastruktur.
Persoalan distribusi pendapatan juga menjadi titik lemah. Pendapatan dari hak siar dan sponsor liga belum sepenuhnya didistribusikan berdasarkan mekanisme solidaritas yang menguntungkan klub kecil. Akibatnya, kesenjangan kompetitif melebar: klub dengan basis suporter besar dan akses sponsor nasional terus mendominasi, sementara klub daerah berjuang sekadar bertahan hidup. Padahal, inti dari sistem MLS adalah menciptakan keseimbangan kompetitif melalui mekanisme seperti salary cap, draft pemain, dan pembagian pendapatan terpusat—instrumen yang belum diadopsi secara utuh di Indonesia.
Faktor lain yang tak kalah penting adalah keterlibatan pemerintah daerah. Banyak stadion milik pemerintah daerah belum dikelola dengan skema kerja sama yang menguntungkan klub, sehingga biaya sewa dan perawatan menjadi beban berat. Tanpa dukungan kebijakan fiskal daerah dan kepastian penggunaan fasilitas publik, klub level bawah akan terus kesulitan memenuhi standar lisensi yang menjadi syarat utama MLS.
Solusi Praktis: Tiga Langkah yang Bisa Ditempuh
Pertama, federasi bersama operator liga perlu menetapkan kalender kompetisi multi-tahun yang mengikat secara kontraktual, bukan sekadar pengumuman musiman. Kalender yang stabil memungkinkan klub menyusun anggaran, mengikat sponsor jangka panjang, dan merancang program pembinaan usia muda secara berkelanjutan. Penetapan ini sebaiknya disertai sanksi administratif bagi klub yang mundur di tengah kompetisi tanpa alasan force majeure, sehingga integritas jadwal terjaga.
Kedua, terapkan skema distribusi pendapatan solidaritas yang transparan: sebagian pendapatan hak siar dan sponsor liga dialokasikan khusus untuk klub kasta bawah, dengan syarat audit keuangan sederhana dan pemenuhan standar lisensi minimum. Skema ini bisa dimulai dari persentase kecil dan dinaikkan bertahap. Selain itu, federasi dapat mendorong skema salary cap moderat dan insentif bagi klub yang aktif mengembangkan akademi, sehingga pembinaan usia muda menjadi kepentingan komersial, bukan sekadar kewajiban moral.
Ketiga, bangun kemitraan tripartit antara federasi, pemerintah daerah, dan klub untuk pengelolaan stadion serta fasilitas latihan. Pemerintah daerah dapat menyediakan insentif fiskal—misalnya keringanan retribusi—bagi klub yang memenuhi standar pembinaan dan keterlibatan komunitas. Di sisi lain, federasi perlu memperkuat unit lisensi independen yang mengaudit klub secara berkala, bukan hanya menjelang kompetisi. Dengan begitu, MLS bukan lagi wacana di atas kertas, melainkan kerangka kerja yang mengangkat ekosistem sepak bola nasional dari akar rumput hingga panggung utama.
