Zulhas: SPPG Tak Setor Laporan Harian Distop Dananya, Efisiensi Anggaran MBG Capai Rp44 Triliun

Sepiring nasi campur, ilustrasi efisiensi anggaran MBG Makan Bergizi Gratis Ilustrasi — nasi campur. Wikimedia Commons (lisensi bebas)

JAKARTA, LENSA-INDO.COM – Pemerintah memperketat tata kelola anggaran MBG atau program Makan Bergizi Gratis. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak menyetorkan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH) akan dihentikan pencairan dananya. Penegasan itu disampaikan dalam pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Menurut laporan ANTARA, pertemuan tersebut membahas pembenahan program MBG secara menyeluruh, mulai dari pelaporan keuangan, penataan penerima manfaat, hingga percepatan layanan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Efisiensi Anggaran MBG Rp44 Triliun

Zulkifli menyebut hasil efisiensi program MBG mencapai sekitar Rp44 triliun. Rinciannya, sekitar Rp38 triliun berasal dari penyesuaian anggaran lembaga, Rp2,5 triliun dari insentif yayasan, Rp3 triliun dari biaya operasional dapur, serta sekitar Rp500 miliar dari penertiban rekening virtual yang bermasalah atau ganda. “Hasil efisiensi tersebut merupakan uang rakyat,” ujarnya, seraya menegaskan dana itu harus kembali ke kas negara.

Angka Rp44 triliun itu sebelumnya juga disampaikan Kepala BGN Sudaryono saat memaparkan capaian 100 hari kepemimpinannya pada akhir Oktober 2026, sebagaimana diberitakan detikFinance. Saat itu, BGN menjelaskan pagu anggarannya turun dari Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun. Insentif yayasan juga diubah dari Rp6 juta per hari menjadi Rp2.000 per ompreng, sementara biaya operasional dapur dibatasi pada patokan Rp3.000.

BGN kala itu juga melaporkan pengembalian dana Rp311,25 miliar dari 414 rekening SPPG bermasalah atau fiktif, serta Rp160,37 miliar sebagai tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sebanyak 26.885 SPPG Layani 58,3 Juta Penerima

Dalam pertemuan di Jakarta, BGN melaporkan telah menerbitkan Surat Penetapan Sementara (SPS) tahap kedua yang mencakup 26.885 SPPG aktif dengan 58.374.945 penerima manfaat. Tahap berikutnya, SPS tiga, akan memvalidasi penerima dari kalangan peserta didik menggunakan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama. Adapun SPS empat akan menetapkan penerima dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita berbasis data nama dan alamat yang tervalidasi.

Untuk wilayah 3T dan kawasan aglomerasi, BGN telah mengaktivasi 2.413 SPPG dalam tiga tahap. Namun, baru 31 unit yang siap beroperasi, sedangkan sisanya masih membutuhkan pembenahan sarana dan prasarana. SPPG yang sudah siap dijadwalkan diresmikan pada pekan kedua Desember 2026.

Pemerintah juga membahas opsi penyajian makanan dengan sistem prasmanan di sekolah, penguatan pengawasan melalui inspeksi dan kamera CCTV yang dapat diintegrasikan dengan kecerdasan buatan, serta penertiban calo dan perantara yang tidak diperlukan dalam rantai pasok MBG. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi belanja MBG hingga Oktober 2026 telah mencapai Rp173,2 triliun.

Dampaknya bagi Daerah, Termasuk Sulut

Kewajiban laporan harian berarti setiap SPPG di daerah, termasuk di Sulawesi Utara, harus tertib administrasi agar layanan makan bagi siswa dan kelompok rentan tidak terputus. Bagi pengelola dapur, pencatatan penggunaan dana kini menjadi syarat utama pencairan anggaran berikutnya.

Di sisi lain, percepatan SPPG di wilayah 3T relevan bagi daerah kepulauan seperti Sangihe, Talaud, dan Sitaro yang aksesnya terbatas. Program MBG juga diarahkan melibatkan pelaku usaha lokal, sebagaimana pernah ditegaskan dalam kebijakan pasokan MBG dari UMKM lokal dan Koperasi Merah Putih. Dengan demikian, tata kelola yang rapi diharapkan tidak hanya menjaga kualitas gizi penerima, tetapi juga menggerakkan ekonomi petani, nelayan, dan pedagang di sekitar dapur MBG.

Foto: Ilustrasi — sepiring nasi campur khas Indonesia. Wikimedia Commons (lisensi bebas; kreator tercantum di halaman berkas)


Sumber:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *