Menaker Terbitkan Pedoman UMP 2027, Gubernur Wajib Umumkan Paling Lambat 21 November

Kawasan perkantoran Semanggi Jakarta, ilustrasi pedoman UMP 2027 Ilustrasi — Kawasan Simpang Susun Semanggi, Jakarta / Wikimedia Commons

JAKARTA, LENSA-INDO.COM – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta gubernur di seluruh Indonesia menetapkan upah minimum 2027 dengan menimbang tiga hal sekaligus: kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan. Pedoman UMP 2027 itu dituangkan dalam surat Menaker Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026 yang telah dikirim kepada seluruh gubernur, dan upah minimum baru berlaku mulai 1 Januari 2027.

Dalam keterangan yang dikutip ANTARA, Kamis (19/11/2026), Yassierli menegaskan bahwa penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek. Menurut dia, ketiga variabel tersebut harus dibaca bersama agar besaran upah adil bagi pekerja sekaligus tetap dapat dijalankan dunia usaha.

Rumus dan Rentang Nilai Alfa dalam Pedoman UMP 2027

Bagi daerah yang sudah memiliki UMP atau UMK 2026, rumus penyesuaian upah 2027 menggunakan penjumlahan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa, lalu ditambahkan pada upah minimum tahun berjalan. Rentang alfa ditetapkan antara 0,50 hingga 1,00.

Yassierli menjelaskan bahwa alfa merupakan variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penentuan angka alfa di setiap daerah diserahkan kepada Dewan Pengupahan Provinsi untuk UMP dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota untuk UMK. Dewan diminta mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan, perbandingan upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan.

Data KHL yang dipakai adalah data 2026 dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihitung dengan metodologi akademik. KHL provinsi menjadi acuan UMP, sedangkan KHL kabupaten/kota menjadi acuan UMK. Sebagaimana dilaporkan Katadata, Kemnaker menyusun estimasi KHL dari data konsumsi rumah tangga Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, mencakup empat komponen: pangan, kebutuhan dasar lain, kesehatan dan pendidikan, serta perumahan. Untuk tingkat kabupaten/kota, estimasi disusun dengan pengelompokan berdasarkan 11 parameter karakteristik wilayah.

Tenggat Penetapan bagi Gubernur

Gubernur wajib menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Adapun UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dapat ditetapkan bila syaratnya terpenuhi, dengan upah sektoral mengacu pada rekomendasi dewan pengupahan.

Katadata mencatat jadwal penetapan yang cukup rapat. UMP 2027 harus diumumkan paling lambat 21 November 2026, disusul UMSP lima hari kemudian atau 26 November 2026. UMK paling lambat 25 November 2026, sedangkan UMSK paling lambat 30 November 2026.

Pedoman ini juga mengatur usaha mikro dan kecil. Upah di sektor tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan, dengan ketentuan paling sedikit 50 persen dari upah minimum yang berlaku.

Konteks: Dasar Hukum Baru

Penetapan upah minimum 2027 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 137 hingga 139 yang memuat ketentuan pengupahan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 sebagai perubahan kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Yassierli meminta dewan pengupahan daerah menjadikan estimasi KHL sebagai salah satu bahan pertimbangan dan mengedepankan dialog sosial untuk menampung masukan semua pihak. Ia berharap penetapan upah minimum tahun ini berjalan baik dan adil bagi semua pihak.

Dampaknya bagi Daerah, Termasuk Sulut

Dengan tenggat UMP yang tinggal dua hari, dewan pengupahan di setiap provinsi, termasuk Sulawesi Utara, kini berpacu merampungkan rekomendasi angka alfa. Di Jakarta, misalnya, pembahasan sempat berjalan alot sehingga gubernur memberi tenggat kepada unsur buruh dan pengusaha, seperti diberitakan dalam pembahasan UMP Jakarta 2027. Bagi pekerja, besaran alfa yang dipilih daerah akan menentukan seberapa besar kenaikan upah yang diterima mulai Januari mendatang, sedangkan bagi pelaku usaha angka itu menjadi dasar perencanaan biaya tahun depan.

Foto: Ilustrasi — Kawasan Simpang Susun Semanggi, pusat perkantoran di Jakarta. / Wikimedia Commons (lisensi bebas; kreator tercantum di halaman berkas)


Sumber:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *