JAKARTA, LENSA-INDO.COM – Pembahasan UMP Jakarta 2027 masih berjalan alot. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memberi tenggat hingga Jumat (20/11/2026) kepada unsur buruh dan pengusaha dalam Dewan Pengupahan untuk menyelesaikan perundingan, sehari sebelum batas penetapan upah minimum provinsi secara nasional pada 21 November 2026.
Pramono menyampaikan hal itu kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Rabu (18/11/2026). Menurut dia, perwakilan pekerja dan pengusaha sama-sama masih bertahan pada usulan nilai alfa yang mereka yakini.
“Saya memberikan batas waktu sampai dengan Jumat (20/11),” ujar Pramono, seperti dikutip ANTARA.
Tarik-Ulur Nilai Alfa UMP Jakarta 2027
Nilai alfa merupakan variabel dalam formula penghitungan upah minimum yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Besar kecilnya alfa sangat menentukan persentase kenaikan upah, sehingga kerap menjadi titik tarik-ulur antara serikat pekerja dan kalangan pengusaha setiap tahun.
Hingga Rabu, belum ada angka alfa yang disepakati. Pemberitaan sejumlah media juga belum merinci besaran usulan dari masing-masing pihak. Pemprov DKI menempatkan diri sebagai penengah, dengan proses perundingan dikoordinasikan oleh Asisten Keuangan serta Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta.
Pramono berharap Jumat sudah ada kepastian laporan yang dapat ia terima. Ia juga menginginkan keputusan UMP Jakarta yang cepat dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menuntaskan penetapan upah minimum tepat waktu.
Konteks: Tenggat Nasional 21 November
Desakan agar perundingan segera tuntas tidak lepas dari tenggat pemerintah pusat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, saat berkunjung ke Balai Kota Jakarta pada Selasa (17/11/2026), mengingatkan kepala daerah agar tidak melewati batas waktu pengumuman. Upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) wajib ditetapkan paling lambat 21 November, sedangkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) paling lambat 26 November 2026.
Tito juga menjelaskan bahwa penetapan upah melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan, Dewan Pengupahan, serikat pekerja, dan pengusaha. Bila kabupaten/kota tidak mampu menuntaskan UMK, pemerintah provinsi dapat mengambil alih. Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan juga meminta Dewan Pengupahan di daerah memakai estimasi kebutuhan hidup layak, seperti diberitakan dalam laporan batas penetapan UMP 2027 jatuh 21 November.
Sebagai pembanding, UMP Jakarta 2026 ditetapkan sekitar Rp5,72 juta per bulan atau naik 6,17 persen dibanding tahun sebelumnya. Jakarta selama ini dikenal sebagai salah satu provinsi dengan upah minimum tertinggi di Indonesia, sehingga keputusan ibu kota kerap menjadi rujukan bagi daerah lain.
Dampaknya bagi Pekerja dan Dunia Usaha
Bagi pekerja, kepastian UMP Jakarta 2027 menentukan daya beli di tengah biaya hidup ibu kota yang tinggi, terutama untuk kebutuhan perumahan, transportasi, dan pangan. Bagi pengusaha, besaran kenaikan upah berkaitan dengan perencanaan biaya operasional dan keberlangsungan usaha, khususnya sektor padat karya serta usaha kecil dan menengah.
Penetapan yang tepat waktu juga memberi ruang bagi perusahaan untuk menyesuaikan struktur dan skala upah sebelum berlaku pada 1 Januari 2027. Di daerah lain, termasuk Sulawesi Utara, proses serupa juga tengah berlangsung, sebagaimana dalam laporan UMP Sulut 2027 yang ditetapkan akhir November.
Publik kini menanti hasil perundingan Dewan Pengupahan DKI pada akhir pekan ini. Bila kesepakatan tercapai Jumat, Pemprov DKI masih memiliki waktu satu hari untuk mengumumkan UMP Jakarta 2027 sesuai tenggat nasional.
Foto: Ilustrasi — Arsip 1883–1900, Stadhuis (balai kota) Batavia yang kini menjadi Museum Sejarah Jakarta. Tropenmuseum / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
Sumber:

