MANADO, LENSA-INDO.COM – Penetapan UMP Sulut 2027 diperkirakan berlangsung pada akhir November 2026, namun Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Utara masih menunggu arahan pemerintah pusat terkait salah satu koefisien dalam perhitungan upah. Di tengah penantian itu, suara serikat pekerja dan kalangan pengusaha di Bumi Nyiur Melambai terbelah antara harapan kenaikan dan permintaan agar kenaikan ditahan.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sulut, Noldy Salindeho, menjelaskan bahwa upah minimum provinsi biasanya ditetapkan menjelang akhir November. Menurut dia, Dewan Pengupahan saat ini juga melakukan pengamatan lapangan ke perusahaan dan pekerja sebagai bahan rekomendasi kepada gubernur. Hingga Minggu (15/11/2026), besaran usulan kenaikan belum diumumkan.
Menunggu Arahan Pusat soal UMP Sulut 2027
Penantian di daerah tak lepas dari perubahan aturan di tingkat nasional. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mulai berlaku pada 28 Oktober 2026. Seperti diuraikan CNN Indonesia, Pasal 139 undang-undang itu menyebut formula upah minimum mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1.
Aturan baru juga memperkenalkan survei kebutuhan hidup layak (KHL) riil yang dilakukan lembaga statistik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hasil survei diserahkan kepada dewan pengupahan daerah. Upah minimum yang ditetapkan nantinya adalah nilai tertinggi antara hasil formula dan nilai KHL yang disepakati. Rincian teknisnya masih akan diatur lewat peraturan pemerintah dan peraturan menteri, sehingga daerah menunggu petunjuk pelaksanaan sebelum mengetuk angka.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya menyampaikan bahwa perhitungan upah minimum 2027 mengikuti ketentuan undang-undang baru tersebut. Kemnaker menargetkan pembahasan awal rampung pada akhir November.
Buruh Optimistis, Peritel Minta Kenaikan Ditahan
Dari kalangan pekerja, Direktur LBH KSBSI Sulut Frangky F. Mantiri optimistis UMP Sulut naik pada 2027. Seperti dilaporkan IDN Times, ia mengaku pernah bertemu Gubernur Yulius Selvanus dan menilai gubernur terbuka terhadap aspirasi buruh sekaligus mendengar keluhan pengusaha.
Pandangan berbeda datang dari Ketua DPD Aprindo Sulut-Gorontalo, Robert Najoan. Ia berharap UMP tidak naik, atau kalaupun naik hanya sedikit. Alasannya, kunjungan belanja di gerai ritel disebut turun sekitar 10 persen dibanding tahun ini, seiring kenaikan harga kebutuhan pokok dan efisiensi anggaran pemerintah yang menekan daya beli.
Sementara itu, pelaku usaha perhotelan di Minahasa Tenggara, Nurbaya Supit, justru mendukung kenaikan. Menurut dia, kesejahteraan karyawan merupakan kunci pelayanan dan produktivitas, sekaligus dapat mendorong daya beli dan pariwisata daerah.
Dampaknya bagi Pekerja dan Usaha di Sulut
Sebagai pembanding, UMP Sulut 2026 naik 6,01 persen dan menembus Rp4 juta per bulan, seperti diberitakan Bisnis.com pada Desember 2025. Angka itu menjadi batas bawah gaji bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun di seluruh kabupaten/kota, sedangkan sejumlah daerah seperti Kota Manado memiliki upah minimum kota tersendiri.
Keputusan UMP Sulut 2027 akan berpengaruh luas, mulai dari biaya operasional usaha ritel, hotel, dan restoran hingga daya beli rumah tangga menjelang Natal dan Tahun Baru. Tekanan harga pangan juga masih terasa; sebelumnya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berupaya memperkuat produksi cabai rawit di Sulut karena harga di pasar masih tinggi.
Bagi pekerja, kepastian angka penting untuk merencanakan kebutuhan tahun depan, terlebih program bantuan subsidi upah belum tentu menjangkau semua kalangan. Bagi pengusaha, kejelasan formula membantu penyusunan anggaran 2027. Pekerja dan pemberi kerja diimbau memantau pengumuman resmi Pemerintah Provinsi Sulut dan Dinas Ketenagakerjaan agar tidak terpengaruh informasi besaran upah yang belum terkonfirmasi.
Foto: Ilustrasi — pusat perbelanjaan Manado Town Square di Manado (arsip). Kontributor Wikimedia Commons / Wikimedia Commons (lisensi bebas Commons)
Sumber:



One thought on “UMP Sulut 2027 Ditetapkan Akhir November, Dewan Pengupahan Tunggu Arahan Pusat”