JAKARTA, LENSA-INDO.COM – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan meminta klarifikasi resmi kepada Google terkait penutupan 19.372 kanal YouTube yang dalam laporan perusahaan itu dikaitkan dengan operasi pengaruh terkoordinasi dari Indonesia. Kanal-kanal tersebut disebut menyebarkan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah dan menyerang para pengkritiknya.
Sikap Komdigi disampaikan pada Kamis (19/11/2026), sebagaimana diberitakan Antara. Komdigi menilai laporan Google belum menjelaskan secara memadai jenis akun yang dihapus, pelanggaran yang ditemukan, serta dasar yang dipakai untuk mengaitkan jaringan itu dengan Indonesia.
Isi Laporan Google soal Kanal YouTube
Data tersebut berasal dari Influence Operations Bulletin Q3 2026 yang diunggah Google di blog resminya pada 30 Oktober 2026. Buletin triwulanan ini mencatat jaringan yang ditindak karena dinilai melakukan perilaku tidak autentik terkoordinasi di layanan Google.
Dalam buletin itu, entri yang dikaitkan dengan Indonesia tercatat beberapa kali. Pada Juli, Google menutup 6.888 kanal YouTube yang mengunggah konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah. Pada Agustus, dalam investigasi lanjutan atas operasi yang sama, sebanyak 10.134 kanal dinonaktifkan; kontennya disebut mendukung pemerintah sekaligus mengkritik para pengkritik pemerintah. Pada September, 2.350 kanal lain ditutup dengan pola serupa. Jumlah ketiganya menghasilkan angka 19.372 kanal.
Selain itu, Google juga mencatat 17 kanal pada Juli yang memuat konten dalam bahasa Inggris, Indonesia, Portugis, Rusia, dan Telugu yang mendukung pemerintah Indonesia, tetapi entri ini tidak diatribusikan ke negara tertentu. Laporan Bloomberg Technoz sebelumnya menyoroti temuan tersebut sebagai salah satu jaringan terbesar dalam buletin kuartal ketiga.
Indonesia bukan satu-satunya negara yang disebut. Buletin yang sama memuat jaringan yang dikaitkan dengan China, Rusia, Iran, Prancis, Azerbaijan, dan India. Google menyebut negara-negara itu sebagai lokasi geografis aktivitas akun atau asal jaringan.
Sikap Komdigi
Komdigi menegaskan temuan dengan skala sebesar itu memerlukan penjelasan yang dapat diuji agar tidak menimbulkan salah atribusi atau salah tafsir di tengah publik. “Komdigi akan meminta klarifikasi resmi kepada Google,” demikian pernyataan kementerian seperti dikutip Antara.
Kementerian juga menyatakan mendukung upaya platform memerangi manipulasi informasi dan aktivitas tidak autentik. Namun, menurut Komdigi, moderasi konten berskala besar harus dilakukan secara transparan, adil, dan proporsional. Komdigi menekankan bahwa kebebasan berekspresi berlaku bagi semua pihak, baik yang mendukung maupun yang mengkritik pemerintah.
Dampaknya bagi Ekosistem Digital Indonesia
Laporan ini muncul ketika pemerintah tengah mendorong tata kelola platform digital yang lebih ketat, termasuk wacana label usia untuk media sosial. Bagi pengguna, penutupan kanal secara massal memperlihatkan bahwa platform memantau pola perilaku akun, bukan hanya isi unggahan. Kanal yang beroperasi secara terkoordinasi dan tidak autentik dapat ditindak, apa pun arah pesan politiknya.
Di sisi lain, permintaan klarifikasi Komdigi membuka ruang dialog soal standar pembuktian dan keterbukaan data moderasi. Kejelasan kriteria penting bagi kreator, pengiklan, dan publik agar dapat membedakan kampanye terkoordinasi dengan ekspresi warga yang sah. Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan terbuka dari Google atas rencana permintaan klarifikasi tersebut.
Foto: Ilustrasi — kompleks kantor pusat Google (Googleplex) di Mountain View, California. Wikimedia Commons (lisensi bebas; kreator tercantum di halaman berkas)
Sumber:

