Benih Bersertifikat Baru 62 Persen, Sang Hyang Seri dan Asbenindo Dorong Kemandirian Benih

Petani menanam bibit padi, ilustrasi benih bersertifikat untuk produktivitas pertanian Ilustrasi petani menanam padi. Wikimedia Commons (lisensi bebas)

JAKARTA, LENSA-INDO.COM – Peredaran benih bersertifikat di Indonesia baru mencapai sekitar 62 persen, sementara 38 persen sisanya belum bersertifikat. Angka itu dipaparkan PT Sang Hyang Seri (SHS) dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) di Jakarta, Rabu (18/11/2026), yang juga menghadirkan Asosiasi Perbenihan Indonesia (Asbenindo).

Kedua pihak sepakat bahwa mutu benih menjadi kunci produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional. Namun, mereka menyoroti sejumlah tantangan, mulai dari pasokan yang tidak selalu sesuai kebutuhan hingga penjualan benih daring yang mutunya sulit dijamin.

Target Sang Hyang Seri untuk Benih Bersertifikat

Vice President Research PT SHS Agustinus Budi menjelaskan, BUMN di bawah Danantara itu memiliki 42 unit produksi benih dengan kapasitas terpasang sekitar 150.000 ton. Perusahaan juga mengelola kawasan Sukamandi seluas 3.200 hektare serta sekitar 1.500 koleksi genetik untuk pengembangan varietas.

SHS menargetkan penjualan benih 150.000 ton per tahun pada 2029. Untuk itu, jumlah petani penangkar yang kini sekitar 5.000 orang akan ditambah, dan lahan penangkaran diperluas hingga 15.000 hektare. SHS juga akan berperan sebagai offtaker yang menjamin hasil benih petani mitra terserap, dengan harga beli di atas harga gabah konsumsi agar penangkaran tetap menarik secara ekonomi.

Agustinus mengingatkan bahwa produksi benih membutuhkan waktu minimal empat bulan hingga satu tahun. “Produksi benih tidak seperti pupuk,” ujarnya seperti dikutip Antara. Karena itu, lonjakan kebutuhan mendadak, misalnya setelah bencana alam, sulit dipenuhi seketika.

SHS mengusulkan lima agenda kemandirian benih nasional: perencanaan kebutuhan benih, penguatan pemuliaan dalam negeri, pembangunan industri benih yang sehat, penyediaan cadangan benih nasional, serta peningkatan kolaborasi pemerintah dan swasta.

Asbenindo Minta Pengawasan Peredaran Diperkuat

Direktur Eksekutif Asbenindo Nana Laksana Ranu menekankan pentingnya standar mutu melalui sertifikasi, pelabelan, dan pengawasan distribusi. Setiap varietas, katanya, harus melalui pelepasan varietas, sertifikasi, dan pelabelan sebelum beredar, dan produsen wajib menjaga mutu sejak produksi hingga benih sampai ke tangan petani.

“Industri benih ini bisnis kepercayaan,” kata Nana. Ia menyoroti maraknya penjualan benih secara daring yang kualitasnya tidak dapat dijamin. Asbenindo meminta pemerintah memperketat pengawasan peredaran dan memberi kepastian hukum bagi produsen yang patuh aturan, dengan regulasi yang sederhana tetapi tidak mengorbankan mutu.

Nana juga menyebut kebutuhan program pemerintah kerap datang mendadak, sementara anggaran program benih dapat direalokasi. Padahal, pemuliaan varietas, yang ia sebut sebagai nyawa industri benih, sebagian besar dibiayai produsen dari dana komersial.

Konteks dan Dampaknya bagi Petani

Pembahasan benih melengkapi upaya pemerintah memperkuat sarana produksi pertanian, termasuk kesiapan pupuk subsidi 9,8 juta ton untuk 2027. Bagi petani, benih bersertifikat memberi kepastian varietas dan daya tumbuh, sehingga risiko gagal tanam dapat ditekan. Tantangannya adalah memastikan pasokan tepat waktu dan terjangkau hingga ke daerah terpencil, termasuk wilayah kepulauan.

Dengan porsi benih tidak bersertifikat yang masih hampir dua per lima, perbaikan perencanaan kebutuhan dan pengawasan peredaran menjadi pekerjaan bersama pemerintah, BUMN, swasta, dan petani penangkar agar target swasembada pangan bertumpu pada fondasi benih yang bermutu.

Foto: Ilustrasi — petani di Kamboja menanam bibit padi di sawah. Wikimedia Commons (lisensi bebas; kreator tercantum di halaman berkas)


Sumber:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *