JAKARTA, LENSA-INDO.COM – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menerima perwakilan pelajar untuk mendengar langsung pengalaman dan kegelisahan mereka soal keamanan ruang digital anak. Audiensi berlangsung di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).
Pertemuan itu dihadiri Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi. Para pelajar yang hadir berasal dari unsur OSIS Jakarta, OSIS tingkat nasional, Maju Bersama OSIS, Generasi Berencana (GenRe), dan Forum Anak.
Pelajar Belum Merasa Aman
Dalam audiensi tersebut, para pelajar menyampaikan sejumlah kebutuhan. Mereka menginginkan media sosial yang lebih aman bagi pengguna muda, akses yang lebih mudah terhadap informasi positif, serta lingkungan digital yang sehat dan mendukung literasi.
Meutya mengakui masukan itu mencerminkan kondisi di lapangan. Menurut ANTARA, ia menyebut anak-anak “merasa bahwa dirinya tidak aman atau belum aman” ketika berada di media sosial. Karena itu, anak-anak dinilai membutuhkan lebih banyak informasi dan literasi agar dapat menggunakan platform digital secara bijak.
Keamanan Ruang Digital Anak Bertumpu pada PP Tunas
Menkomdigi menegaskan pemerintah terus berupaya menghadirkan ruang digital yang aman bagi anak, terutama melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas. Masukan para pelajar, kata dia, akan membantu agar implementasi regulasi tersebut berjalan efektif.
Meutya juga menekankan bahwa perlindungan anak di ruang digital bukan semata tugas pemerintah. Perusahaan teknologi besar yang beroperasi di Indonesia dinilai turut memikul tanggung jawab untuk melindungi pengguna anak di platform mereka.
Sebelumnya, Kemkomdigi melaporkan bahwa setahun berjalannya regulasi ini, PP Tunas telah melindungi sekitar 28 juta akun anak, meski pemalsuan usia oleh pengguna masih menjadi tantangan. Pemerintah juga pernah meminta platform media sosial merancang fitur yang lebih aman bagi anak.
Gerakan Lintas Kementerian Lawan Perundungan
Ahmad Doli Kurnia menjelaskan, pertemuan dengan Menkomdigi merupakan bagian dari rangkaian audiensi dengan tujuh kementerian yang dianggap strategis dalam perlindungan anak. Sebelumnya, ia telah bertemu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta Menteri PPPA dalam gerakan antikekerasan dan antiperundungan yang ia inisiasi.
Menurut Doli, kekerasan terhadap anak kini tidak lagi terbatas pada bentuk fisik dan verbal, tetapi juga merambah ke ruang digital. Ia menilai keterlibatan pelajar penting karena merekalah yang paling memahami dinamika di lingkungan pergaulannya. “Gerakan ini tidak boleh berhenti,” ujarnya.
Dampaknya bagi Sekolah dan Keluarga
Bagi sekolah dan keluarga, termasuk di Sulawesi Utara, pesan dari audiensi ini cukup jelas: pengawasan penggunaan gawai perlu dibarengi pendampingan dan literasi digital. Orang tua dapat memanfaatkan fitur kontrol orang tua, mengenali batas usia layanan, serta membuka ruang dialog agar anak berani bercerita ketika mengalami perundungan daring.
Sekolah juga diharapkan memperkuat pendidikan etika bermedia sosial dan menyediakan kanal pengaduan yang ramah anak. Dengan kolaborasi pemerintah, platform, sekolah, dan keluarga, upaya menghadirkan keamanan ruang digital anak diharapkan tidak berhenti pada regulasi, tetapi benar-benar dirasakan oleh pelajar sebagai pengguna.
Foto: Tempat penyimpanan ponsel siswa di sebuah sekolah menengah (ilustrasi). Wikimedia Commons (lisensi bebas Commons)
Sumber:


One thought on “Menkomdigi Serap Aspirasi Pelajar soal Keamanan Ruang Digital Anak, PP Tunas Jadi Andalan”