DEN HAAG, LENSA-INDO.COM – Pemerintah Belanda berencana memangkas sekitar 25.000 pekerjaan penuh waktu di pemerintahan pusat dalam beberapa tahun ke depan, dengan mengandalkan kecerdasan buatan (AI) untuk menjaga produktivitas birokrasi. Rencana yang diumumkan Senin (26/10/2026) itu menargetkan penghematan belanja hingga 3,5 miliar euro per tahun mulai 2035.
Rencana tersebut disampaikan Menteri Muda (Staatssecretaris) Eric van der Burg, yang membidangi efisiensi pemerintahan, dalam surat kepada parlemen, seperti dilaporkan Bloomberg dan dikutip Gulf News serta JawaPos.com. Van der Burg menyatakan pemerintah harus menentukan pilihan sulit untuk membangun administrasi publik yang lebih kecil dan efektif. “Kita tidak bisa terus melakukan apa yang selama ini kita lakukan,” ujarnya.
Belanda Pangkas Pegawai hingga 16 Persen
Jumlah 25.000 pekerjaan itu setara sekitar 16 persen dari total pegawai pemerintah pusat Belanda. Menurut data yang dikutip Gulf News, jumlah pegawai pemerintah pusat mencapai rekor sekitar 160.000 orang pada akhir 2025, naik 41 persen dibanding 2018, meskipun pemerintah sebelumnya berkali-kali berjanji merampingkan birokrasi.
Target penghematannya bertahap. Belanja pemerintah pusat dipangkas 900 juta euro per tahun pada 2027, lalu meningkat menjadi 3,5 miliar euro (sekitar 3,9 miliar dolar AS) per tahun mulai 2035. Kepolisian dan pertahanan dikecualikan dari pemangkasan, sedangkan kementerian dan lembaga lain akan menghadapi tingkat pengurangan yang berbeda-beda.
Peran AI Masih Akan Dirinci
Pemerintah Belanda ingin memperluas penggunaan AI untuk meningkatkan produktivitas dan menekan biaya administrasi. Van der Burg menggambarkan tujuannya sebagai pemerintahan yang lebih sederhana, cerdas, dan ramping. Meski demikian, pemerintah belum merinci bagaimana AI akan diterapkan di tiap instansi. Kabinet dijadwalkan menyampaikan target penghematan dan rencana rinci terkait AI pada kuartal pertama 2027.
Selain AI, paket efisiensi itu mencakup penyederhanaan atau penghapusan sedikitnya 500 regulasi per tahun, standardisasi sistem teknologi informasi, pengurangan jumlah badan penasihat, serta penggunaan ruang kantor yang lebih efisien. Rincian pelaksanaan pemangkasan di setiap kementerian diperkirakan akan muncul dalam rencana anggaran berikutnya. Hingga laporan-laporan tersebut terbit, belum ada tanggapan resmi serikat pekerja yang dikutip media.
Konteks: Tren Efisiensi Birokrasi Berbasis Teknologi
Belanda bukan satu-satunya negara yang mengaitkan perampingan aparatur dengan teknologi. Sejumlah negara Eropa juga mulai menimbang AI untuk pekerjaan administratif yang berulang, seperti pengolahan dokumen, layanan pertanyaan warga, dan analisis data. Namun, langkah semacam ini kerap memunculkan pertanyaan soal perlindungan pegawai, keamanan data, serta akuntabilitas keputusan yang dibantu mesin.
Dampaknya bagi Indonesia
Bagi Indonesia, rencana Belanda menjadi bahan perbandingan di tengah upaya pemerintah mendorong layanan publik digital. Perbedaannya, Belanda menetapkan angka pemangkasan, tenggat, dan target penghematan secara terbuka sejak awal, sementara rincian teknis AI baru akan disusun kemudian. Pengalaman itu menunjukkan bahwa adopsi AI di birokrasi bukan sekadar soal membeli teknologi, melainkan juga menata ulang regulasi, sistem informasi, dan kebutuhan pegawai. Kebijakan digital pemerintah Indonesia lainnya dapat dibaca dalam tulisan usulan label usia media sosial dari Menkomdigi di LENSA-INDO.COM.
Foto: Bendera Belanda (ilustrasi). / Wikimedia Commons (Public domain)
Sumber:
