JAKARTA, LENSA-INDO.COM – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan seluruh bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib bersumber dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal, bukan dari pemasok skala besar. Pernyataan itu disampaikan Zulhas saat membuka pameran pertanian Agrinex di Jakarta, Jumat (22/10/2026).
UMKM Jadi Tulang Punggung Rantai Pasok MBG
Zulhas menekankan bahwa program strategis nasional tersebut harus memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lapisan bawah. “Untuk program Makan Bergizi Gratis, supplier-nya harus UMKM. Pertanian harus UMKM,” kata Zulhas, seperti dikutip Antara.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per Juli 2026, baru sekitar 63.189 unit UMKM yang masuk dalam ekosistem rantai pasok MBG. Angka tersebut dinilai masih perlu diperluas, mengingat saat ini sudah beroperasi 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani hingga 57 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Koperasi Merah Putih Sebagai Wadah Konsolidasi
Untuk mengintegrasikan pasokan dari UMKM lokal secara sistematis, pemerintah menyiapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai wadah penampung sekaligus penyalur di tingkat desa dan kelurahan. Melalui skema ini, setiap UMKM akan dikelola dalam koperasi yang beroperasi di masing-masing wilayah administratif terkecil.
Langkah tersebut diharapkan memperkuat koordinasi antara pelaku usaha kecil dan kebutuhan logistik program MBG yang terus berkembang.
Konteks
Selain memperluas keterlibatan UMKM, pemerintah juga berupaya memperkuat sisi permodalan. Suku bunga kredit mikro melalui skema PNM Mekaar dipangkas menjadi maksimal 8 persen flat per tahun, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74 Tahun 2026 tentang subsidi bunga kredit perempuan prasejahtera.
Namun kebijakan penurunan bunga ini belum berlaku resmi karena masih dalam tahap finalisasi di Kementerian UMKM selaku Kuasa Pengguna Anggaran, melalui perjanjian kerja sama dengan PNM.
Program MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan perbaikan gizi masyarakat sekaligus penggerak ekonomi lokal. Keterlibatan UMKM dalam rantai pasok program ini relevan bagi daerah-daerah dengan basis pertanian dan perikanan kuat, termasuk Sulawesi Utara, meskipun sumber tidak menyebut angka spesifik untuk provinsi tersebut.
Foto: Ilustrasi. Confidence24 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Sumber:
