TOMOHON, LENSA-INDO.COM — Pemerintah Kota Tomohon terus berkomitmen meningkatkan optimalisasi penerimaan daerah melalui sektor perpajakan. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dirangkaikan dengan Penyerahan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 Tahun 2025, Selasa 3 Juni 2025 di Aula Lumimpasot, Kelurahan Matani Tiga, Kecamatan Tomohon Tengah.
Wali Kota Tomohon Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. secara langsung menyerahkan DHKP dan SPPT PBB-P2 kepada para Camat dan Lurah se-Kota Tomohon sebagai bagian dari upaya memperkuat peran aparatur wilayah dalam pengumpulan pajak daerah.
Dalam sambutannya, Wali Kota menjelaskan bahwa penetapan PBB-P2 untuk Kota Tomohon pada tahun 2025 mencapai Rp 7.203.423.490,-. Jumlah ini merupakan akumulasi dari 43.960 SPPT yang tersebar di lima kecamatan.
“Saya mengapresiasi capaian luar biasa dari tiga kelurahan dengan realisasi tertinggi pada tahun 2024, yaitu Kelurahan Walian Dua dengan capaian 80,89%, Kelurahan Tondangow dengan capaian 80,73%, dan Kelurahan Kolongan dengan capaian 79,94%,” ujar Caroll Senduk.
Wali Kota juga menegaskan sejumlah instruksi kepada para Camat dan Lurah agar segera menindaklanjuti proses pemungutan pajak. Mereka diminta melakukan pelaporan capaian pemungutan setiap minggu kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
Ia mendorong penggunaan kanal digital dalam pembayaran PBB-P2 seperti QRIS, transfer bank, ATM, SMS/Mobile Banking, dan EDC. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon diwajibkan menjadi pelopor dalam Gerakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dengan membayar pajak secara elektronik.
“Saya minta agar seluruh Lurah segera menyampaikan SPPT kepada masyarakat selaku wajib pajak dan menghimbau agar pembayaran dilakukan sebelum jatuh tempo pada 30 September 2025,” tegas Wali Kota.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Tomohon Drs. O. D. S. Mandagi, M.A.P. dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon Drs. Gerardus Mogi, M.A.P.
Mengenal PBB-P2
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak daerah yang dikelola pemerintah kabupaten dan kota. Pengelolaannya dialihkan dari pemerintah pusat ke daerah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dan kini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Besarnya pajak ditetapkan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan tercantum dalam SPPT yang diterima setiap wajib pajak.
Penerimaan PBB-P2 menjadi bagian dari pendapatan asli daerah yang kembali digunakan untuk membiayai layanan publik, seperti perbaikan jalan, kebersihan, dan fasilitas umum. Wajib pajak disarankan memeriksa kesesuaian data objek pajak pada SPPT, misalnya luas tanah dan bangunan, serta membayar sebelum tanggal jatuh tempo agar terhindar dari sanksi administrasi. Pembayaran kini juga dapat dilakukan melalui bank dan kanal digital yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.
Redaksi
Lensa-Indo.com adalah media online yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme profesional, independen, berimbang, dan bertanggung jawab.
Untuk saran, kritik, atau pengajuan hak jawab, silakan hubungi kami melalui:
📧 Email: redaksi@lensa-indo.com
