JAKARTA, LENSA-INDO.COM – Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Kesepakatan itu diambil dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026), yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
RUU yang judulnya kini ditetapkan sebagai RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya itu akan dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II. Menurut Dasco, tahap tersebut akan dijadwalkan pada rapat paripurna terdekat. Pertanyaan Dasco mengenai kelanjutan pembahasan dijawab “setuju” oleh peserta rapat.
Seluruh Fraksi Sepakat RUU Perampasan Aset Dibawa ke Paripurna
Rapat yang dimulai sekitar pukul 13.00 WIB itu juga dihadiri Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati, Ketua Komisi III Habiburokhman, serta Wakil Ketua Komisi III Rano Alfath dan Dede Indra Permana. Dari pihak pemerintah hadir Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, serta perwakilan Kementerian Keuangan dan Kementerian PANRB.
Detikcom melaporkan, seluruh fraksi menyampaikan pandangan mini dan menyetujui RUU tersebut dibawa ke paripurna. Naskah RUU yang telah disepakati kemudian ditandatangani oleh perwakilan fraksi dan pemerintah. Wamenkum Eddy Hiariej, mewakili pemerintah, juga menyampaikan pandangan yang mendukung persetujuan RUU ini.
Sebelum pengambilan keputusan, Panitia Kerja (Panja) menyetujui laporan tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin). Wakil Ketua Panja Soedeson Tandra menjelaskan, kedua tim telah merampungkan perbaikan redaksional, memeriksa konsistensi rujukan antarpasal dan penjelasan, serta melibatkan ahli bahasa dan perancang peraturan perundang-undangan.
Pokok Pengaturan yang Dibahas
Ketua Komisi III Habiburokhman menyebut pembahasan RUU mencakup sepuluh pokok bahasan. Salah satunya adalah pengaturan terhadap kejahatan penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang menimbulkan banyak korban. “Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak,” ujar Habiburokhman sebagaimana dikutip Antara.
RUU ini juga tetap mempertahankan ketentuan pidana yang sudah ada untuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sepanjang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Selain itu, RUU mengamanatkan lembaga yang berwenang untuk mengelola aset rampasan secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Konteks: Ditunggu Publik Bertahun-tahun
RUU Perampasan Aset sudah lama didorong berbagai kalangan sebagai instrumen untuk memulihkan kerugian negara akibat korupsi dan kejahatan ekonomi. Tahun ini, RUU tersebut resmi menjadi usul inisiatif DPR dan masuk prioritas pembahasan 2026. Komisi III kemudian menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah pada awal November dan membahasnya secara maraton. Dalam rapat paripurna sebelumnya, DPR menargetkan RUU ini rampung paling lambat 15 Desember 2026.
Pengesahan regulasi ini dinilai penting di tengah sejumlah perkara korupsi besar yang sedang ditangani aparat penegak hukum, termasuk putusan kasasi Nurhadi dengan uang pengganti Rp137 miliar yang baru berkekuatan hukum tetap. Bagi masyarakat, termasuk di daerah, aturan pengelolaan aset rampasan diharapkan membuat pemulihan kerugian negara dan korban kejahatan keuangan lebih transparan.
Foto: Arsip 2015 — Ruang rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. / Wikimedia Commons (lisensi bebas; kreator tercantum di halaman berkas)
Sumber:



One thought on “RUU Perampasan Aset Disetujui Dibawa ke Paripurna, Seluruh Fraksi dan Pemerintah Sepakat”