JAKARTA, LENSA-INDO.COM – Pemerintah menyiapkan sanksi tegas bagi perusahaan yang terbukti melanggar hak asasi manusia atau merusak lingkungan melalui Perpres Bisnis dan HAM. Menteri HAM Natalius Pigai menyebut sanksi itu dapat berupa penutupan perusahaan, larangan mengakses layanan perbankan, hingga teguran keras.
Hal tersebut disampaikan Pigai dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XIII DPR RI yang digelar secara daring dari Jakarta, Selasa (17/11/2026), seperti dilaporkan ANTARA. Menurut Pigai, rancangan Peraturan Presiden tentang Bisnis dan HAM saat ini sudah berada di Istana dan tinggal menunggu penetapan.
Mekanisme Sanksi dalam Perpres Bisnis dan HAM
Pigai menjelaskan, dalam skema yang disiapkan, menteri teknis akan melaporkan perusahaan yang diduga melanggar kepada Presiden. Presiden kemudian dapat memerintahkan Menteri HAM untuk mengambil langkah, mulai dari “menutup perusahaan”, menghentikan akses perusahaan terhadap layanan perbankan, hingga memberikan teguran tegas.
Instrumen ini, menurut Pigai, memungkinkan negara bertindak terhadap korporasi yang terbukti melanggar HAM atau merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati. Ia juga menyebut kementeriannya dapat memanggil korporasi besar, termasuk Freeport, untuk dimintai keterangan di parlemen setelah instrumen tersebut berlaku.
Sambil menunggu Perpres terbit, Kementerian HAM disebut bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk meninjau izin usaha yang berpotensi mengancam lingkungan. Pigai juga menyatakan kesiapan menindaklanjuti apabila DPR menginisiasi peninjauan kawasan konservasi seperti Taman Nasional Ujung Kulon, termasuk merekomendasikan sanksi kepada Presiden.
Revisi UU HAM Masukkan Norma Lingkungan
Selain Perpres, pemerintah juga mendorong revisi Undang-Undang HAM untuk memperkuat norma hak asasi manusia yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Pigai merujuk pada semangat Konferensi Rio 1992 sebagai landasan gagasan tersebut. Melalui revisi itu, pengadilan diharapkan dapat mengadili perkara ekosida dan biosida.
Untuk menggambarkan dampak kerusakan lingkungan berskala besar, Pigai mencontohkan sejumlah peristiwa yang dikenal luas, seperti Fukushima, Minamata, Chernobyl, dan semburan lumpur Lapindo. Ia juga menyinggung praktik konservasi satwa di habitat aslinya, dengan menyebut Rwanda yang mendapat pengakuan internasional serta komodo yang hanya berkembang biak di habitat alaminya.
Konteks: Sanksi Diterapkan Bertahap
Rencana Perpres Bisnis dan HAM bukan hal baru. Pada awal Oktober 2026 di Denpasar, Bali, Pigai menyampaikan bahwa rancangan Perpres telah dikaji dan dikoreksi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelum diajukan ke Istana untuk ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.
Saat itu Pigai juga menegaskan sanksi tidak akan langsung diberlakukan begitu Perpres terbit. Pemerintah akan lebih dulu melakukan sosialisasi dan mendorong kepatuhan sukarela, sebelum beralih ke ketentuan wajib. Ia menyebut sanksi bagi pelaku usaha pelanggar HAM direncanakan berlaku mulai 2028, dengan merujuk praktik sejumlah negara Eropa yang memberi masa transisi bagi dunia usaha. Pigai juga mengaitkan regulasi ini dengan salah satu persyaratan aksesi Indonesia ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Bagi dunia usaha, termasuk perusahaan tambang dan perkebunan di daerah, aturan ini berarti kepatuhan terhadap prinsip HAM dan perlindungan lingkungan akan menjadi bagian dari penilaian kelayakan usaha. Pembahasan regulasi ini berlangsung di tengah sejumlah agenda legislasi lain di DPR, seperti RUU Perampasan Aset yang disetujui dibawa ke paripurna.
Hingga berita ini ditulis, belum ada informasi resmi mengenai jadwal penandatanganan Perpres tersebut oleh Presiden.
Foto: Ilustrasi — Taman Nasional Ujung Kulon, Banten (arsip 2014). Wikimedia Commons (lisensi bebas; kreator tercantum di halaman berkas)
Sumber:


