Pakar Siber Ingatkan Risiko PHP Usang di Situs Pemerintah Indonesia

Ilustrasi Pakar Siber Ingatkan Risiko PHP Usang di Situs Pemerintah Indonesia Ilustrasi. Department of Homeland Security / Wikimedia Commons (Public domain)

JAKARTA, LENSA-INDO.COM – Pakar keamanan siber Pratama Pershada mengingatkan risiko celah keamanan pada bahasa pemrograman PHP yang berpotensi mengancam ribuan situs web instansi pemerintah dan sekolah di Indonesia, meskipun belum ada laporan insiden serangan massal di Tanah Air hingga Jumat (23/10/2026) pagi.

Pratama menjelaskan bahwa ancaman utama bukan semata-mata kemungkinan serangan besar-besaran, tetapi lebih pada ketidaksiapan pengelola sistem dalam mendeteksi dan memperbaiki kerentanan. Banyak situs instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan sekolah masih beroperasi dengan PHP versi lama yang tidak lagi mendapat dukungan pembaruan keamanan.

Versi PHP Usang Masih Digunakan

Menurut penjelasan Pratama kepada CNNIndonesia.com, sejumlah situs di Indonesia masih menggunakan PHP versi 7 atau bahkan 5.6 yang sudah tidak didukung lagi oleh pengembang. Versi-versi tersebut tidak akan pernah mendapat tambalan keamanan, sehingga celah yang ada tidak bisa diperbaiki.

Jika peretas berhasil menyusup melalui celah ini, dampaknya bukan hanya gangguan akses situs, tetapi juga pencurian data sensitif seperti nama, NIK, nomor telepon, kata sandi, hingga data transaksi yang tersimpan dalam basis data server.

Konteks

Peringatan ini muncul setelah sejumlah situs pemerintah di Eropa memilih menonaktifkan layanan mereka pada Rabu (21/10/2026) sebagai langkah pencegahan setelah ditemukan celah keamanan kritis pada PHP dengan bantuan kecerdasan buatan. Pratama menegaskan bahwa situs-situs di Eropa tersebut tidak tumbang karena serangan, melainkan dimatikan sementara untuk mengurangi risiko eksploitasi.

Hingga Jumat pagi, pemeriksaan terhadap layanan publik Indonesia seperti pajak.go.id, dukcapil.kemendagri.go.id, dan bssn.go.id menunjukkan semuanya masih merespons normal tanpa indikasi pemadaman. Meski demikian, Pratama menyoroti bahwa ribuan situs pemerintah daerah dan sekolah dikelola oleh vendor kecil atau satu orang staf TI yang merangkap, sehingga kelompok ini paling mungkin belum mengetahui ancaman dan belum memperbarui sistem.

Saran untuk Pengelola dan Masyarakat

Pratama menyarankan pengelola situs untuk segera memperbarui PHP ke versi terbaru dan memuat ulang server agar pembaruan diterapkan dengan benar. Jika pembaruan belum dapat dilakukan, akses server dari internet dapat dibatasi sementara untuk mengurangi risiko. Ia mengingatkan bahwa PHP berada di lapisan server dan yang bertanggung jawab memperbarui adalah pengelola hosting atau administrator server, bukan sistem otomatis seperti pada WordPress.

Bagi masyarakat umum, Pratama mengimbau agar tidak langsung membuka email atau pesan berisi tautan yang meminta login ulang ke layanan pemerintah. Masyarakat juga perlu mencurigai jika layanan yang biasa dipakai tiba-tiba meminta data tidak wajar seperti foto KTP dan selfie tanpa ada verifikasi jelas, serta memantau mutasi rekening dan email untuk mendeteksi perubahan kata sandi yang tidak dilakukan sendiri.

Foto: Ilustrasi. Department of Homeland Security / Wikimedia Commons (Public domain)


Sumber:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *