JAKARTA, LENSA-INDO.COM – Okupansi kawasan industri di Indonesia baru mencapai sekitar 52,28 persen, menurut data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) per Juli 2026. Artinya, hampir separuh lahan di 181 kawasan industri yang beroperasi masih tersedia untuk investasi baru, sementara kawasan yang ada sudah menampung lebih dari 12.000 perusahaan dan menyerap sekitar 2,36 juta tenaga kerja.
Angka tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Tri Supondy, dalam rangkaian rapat koordinasi dengan pengelola kawasan industri, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah di Jakarta pada November 2026. Total luas lahan 181 kawasan itu sekitar 110.000 hektare, dengan realisasi investasi kumulatif sekitar Rp6.750 triliun.
Okupansi Kawasan Industri dan Ruang Investasi Baru
Tri Supondy menilai tingkat okupansi 52,28 persen menunjukkan ruang ekspansi yang masih cukup besar. Menurut dia, kawasan industri kini menjadi “salah satu simpul utama kegiatan investasi dan produksi nasional,” seperti dikutip Industry.co.id.
Kemenperin memetakan arah pengembangan sesuai karakter wilayah. Di Pulau Jawa, kawasan industri diarahkan untuk industri berteknologi tinggi, industri padat karya, serta industri yang hemat air dan sumber daya. Di luar Jawa, kawasan industri diarahkan untuk mendukung hilirisasi sumber daya alam, membentuk pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan mendekatkan pabrik ke sumber bahan baku agar biaya logistik lebih efisien.
Pemetaan masalah dibagi ke dalam delapan kelompok, yakni pertanahan dan tata ruang, lingkungan hidup, infrastruktur dan utilitas, perizinan, keamanan, dukungan bagi industri kecil dan menengah (IKM), kelembagaan, serta insentif fiskal dan investasi.
Perizinan Jadi Pekerjaan Rumah
Sejumlah hambatan perizinan ikut dibahas. Di antaranya perubahan peruntukan lahan pada kawasan yang sudah mengantongi Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) kaveling perusahaan yang masih mengikuti HGB induk milik pengelola kawasan, serta lamanya pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bagi tenant.
Persetujuan teknis air limbah, emisi, dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) juga disorot karena memengaruhi kecepatan terbitnya persetujuan dokumen lingkungan RKL-RPL. Kemenperin berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola kawasan dapat menyamakan langkah agar proses perizinan berusaha lebih pasti.
Dalam rapat koordinasi lanjutan yang dilaporkan KabarBursa pada 15 November 2026, Kemenperin juga membahas pemanfaatan fasilitas perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2016. Menurut Kemenperin, pemanfaatan fasilitas itu belum optimal karena pemahaman kebijakan, persyaratan, dan prosedur pengajuan yang belum seragam. Rapat yang melibatkan pengelola 181 kawasan eksisting dan 42 pengelola kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) itu juga menjajaki kemungkinan skema insentif baru, meski belum ada rincian yang diumumkan.
Konteks: Kinerja Manufaktur Masih Ekspansif
Pembenahan kawasan industri berlangsung saat sektor manufaktur masih tumbuh. Kemenperin mencatat Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia berada di level 54,0 dan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) 53,77, keduanya di atas ambang ekspansi 50. Industri pengolahan nonmigas tumbuh 5,88 persen pada triwulan III 2026, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional 5,47 persen, dengan nilai produk domestik bruto sekitar Rp1.168,99 triliun dan investasi hampir Rp200 triliun pada periode yang sama.
Bagi daerah seperti Sulawesi Utara, arah kebijakan kawasan industri di luar Jawa yang berbasis hilirisasi sumber daya alam relevan dengan potensi perikanan, kelapa, dan pertanian. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, misalnya, selama ini diproyeksikan menjadi simpul pengolahan hasil laut dan agro di kawasan utara Indonesia. Kepastian perizinan dan insentif yang sedang dibahas pemerintah pusat akan ikut menentukan seberapa cepat kawasan semacam itu terisi investor.
Sebelumnya, kawasan industri Batam juga tercatat menarik investasi USD 500 juta dari Amerika Serikat. Dengan okupansi kawasan industri yang baru sekitar separuh, pemerintah memiliki ruang untuk menarik penanaman modal baru, asalkan hambatan lahan, perizinan, dan infrastruktur dapat diurai bersama pemerintah daerah.
Foto: Ilustrasi — arsip foto udara pabrik kertas Padalarang, Jawa Barat. Tropenmuseum / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
Sumber:


