MPR Jadwalkan Paripurna Pengisian Jabatan Wapres Pengganti Gibran pada 2 Desember 2026

Ilustrasi lambang MPR RI terkait paripurna MPR wapres 2 Desember 2026 Ilustrasi — lambang MPR RI. Majelis Permusyawaratan Rakyat RI / Wikimedia Commons (Public domain)

JAKARTA, LENSA-INDO.COM – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menetapkan rapat paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden pada Rabu, 2 Desember 2026, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Keputusan itu diambil dalam rapat gabungan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan kelompok DPD pada Jumat, 13 November 2026, sehari setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya dari kursi wakil presiden.

Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa agenda paripurna MPR wapres ini mencakup pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih. “Akan dilaksanakan pada Rabu, 2 Desember, di gedung Senayan ini,” kata Muzani dalam konferensi pers di kompleks parlemen, seperti dikutip ANTARA.

Empat Keputusan Rapat Gabungan Jelang Paripurna MPR Wapres

Menurut laporan detikcom, rapat gabungan yang berlangsung di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, menghasilkan empat keputusan. Pertama, penetapan jadwal rapat paripurna MPR pada 2 Desember 2026. Kedua, pimpinan MPR akan menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dua nama calon wakil presiden. Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari sejak surat itu diterima untuk menyerahkan kedua nama tersebut.

Ketiga, MPR membentuk tim verifikasi beranggotakan 36 orang yang dipimpin seorang unsur pimpinan MPR. Tim ini bertugas memeriksa apakah para calon memenuhi seluruh persyaratan. Keempat, MPR membentuk tim ad hoc beranggotakan 36 orang dari fraksi dan kelompok di MPR, dipimpin tiga wakil ketua MPR, untuk menyiapkan rancangan ketetapan MPR tentang pengangkatan wakil presiden terpilih.

Muzani menjelaskan bahwa MPR sebenarnya memiliki waktu hingga 60 hari sejak surat pengunduran diri diterima. Namun, pimpinan MPR, DPR, dan DPD bersama Presiden sepakat proses ini diselesaikan secepatnya. Ia menyebut perhatian dan harapan masyarakat terhadap persoalan ini sangat besar, sehingga prinsip yang dipegang adalah “makin cepat makin baik”.

Konteks: Dasar Konstitusional Pengisian Jabatan Wapres

Mekanisme pengisian kekosongan wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan itu menyebutkan bahwa jika terjadi kekosongan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat dalam 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Dengan jadwal 2 Desember, MPR memilih menggelar sidang jauh lebih awal dari batas waktu tersebut.

Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026, dalam pertemuan sekitar 20 menit dengan Ketua MPR dan para wakil ketua. Sebelumnya, pada 10 November, Istana menyatakan Gibran telah menyampaikan niat mundur kepada Presiden, sebagaimana diberitakan Lensa-Indo.com. Pengunduran diri ini juga membuat rapat paripurna DPR terkait hak menyatakan pendapat yang sempat diajukan fraksi-fraksi batal digelar.

Penentuan Dua Nama di Tangan Presiden

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa penentuan dua calon pengganti sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Menurut Yusril, Presiden dapat saja bertemu partai-partai pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024, yang berjumlah sekitar 10 partai, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun tidak. “Keputusan akhir itu ada di tangan beliau,” ujarnya di kompleks Istana, Kamis (12/11), dikutip ANTARA.

Hingga Sabtu (14/11) malam, belum ada pengumuman resmi mengenai dua nama yang akan diajukan Presiden kepada MPR. Setelah nama diserahkan, tim verifikasi MPR akan memeriksa kelengkapan persyaratan sebelum keduanya dipilih dalam rapat paripurna.

Dampaknya bagi Pemerintahan dan Daerah

Pengisian jabatan wakil presiden yang cepat dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pemerintahan, termasuk koordinasi program pusat yang berjalan di daerah seperti Sulawesi Utara. Selama jabatan itu kosong, tugas pemerintahan tetap dijalankan Presiden bersama kabinet. Publik di daerah kini menantikan dua nama yang akan diusulkan serta jalannya sidang paripurna MPR pada awal Desember mendatang.

Foto: Ilustrasi — lambang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat RI / Wikimedia Commons (Public domain)


Sumber:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *