JAKARTA, LENSA-INDO.COM – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman resmi dilantik sebagai Wakil Ketua MPR masa jabatan 2024–2029 pada Senin, 16 November 2026. Pelantikan Sohibul Iman di kursi pimpinan MPR itu berlangsung di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dengan pengambilan sumpah dipandu langsung oleh Ketua MPR Ahmad Muzani.
Sohibul menempati kursi tersebut melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW). Ia menggantikan rekan separtainya, Hidayat Nur Wahid (HNW), yang memilih mundur dari jabatan Wakil Ketua MPR. Dengan pelantikan ini, komposisi pimpinan MPR kembali lengkap setelah kursi yang ditinggalkan HNW sempat kosong sekitar sepekan.
Profil Singkat Sohibul Iman
Sohibul Iman bukan nama baru di panggung politik nasional. Lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 1965, ia memimpin PKS sebagai presiden partai pada periode 2015–2020. Saat ini ia menjabat Ketua Majelis Syuro PKS, lembaga tertinggi di struktur partai tersebut.
Di luar politik, Sohibul dikenal berlatar belakang akademisi. Ia menempuh pendidikan teknik di Jepang dan pernah menjabat Rektor Universitas Paramadina, Jakarta. Ia juga beberapa kali terpilih sebagai anggota DPR, sehingga cukup akrab dengan dinamika kerja parlemen.
Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur
Pengunduran diri HNW diumumkan Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid melalui keterangan tertulis pada Selasa, 10 November 2026. Menurut laporan detikNews, HNW menyebut langkah itu sebagai upaya membuka ruang bagi kader baru PKS di lembaga negara. Ia menilai penting adanya “regenerasi kepemimpinan MPR”.
Meski melepas kursi pimpinan MPR, HNW tetap menjadi anggota DPR. Ia masih bertugas di Komisi VIII dan menjabat Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP). PKS menugaskannya memperkuat diplomasi parlemen Indonesia di tingkat global, dengan fokus pada isu kemanusiaan, perdamaian, dukungan bagi Palestina, dan demokratisasi. Tugas itu ia kaitkan dengan kerja Forum MPR Sedunia yang pernah ia gagas.
Usulan UU Khusus MPR dan Majelis Kehormatan
Seusai dilantik, Sohibul menyampaikan dua gagasan penguatan kelembagaan yang ia sebut sebagai titipan dari pendahulunya. Gagasan pertama adalah pembentukan undang-undang tersendiri bagi MPR, terpisah dari Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang selama ini menjadi payung hukum keempat lembaga tersebut.
Sebagaimana dilaporkan kumparan, Sohibul menyambut baik ide itu dan berjanji mendorongnya di jajaran pimpinan MPR. Ia optimistis usulan tersebut “bisa terealisasi”, meski belum memberikan perkiraan waktu.
Gagasan kedua adalah pembentukan majelis kehormatan di lingkungan MPR untuk menangani persoalan etika dan martabat lembaga. Sohibul mencatat DPR dan DPD sudah memiliki badan kehormatan masing-masing, sementara MPR belum. Padahal, MPR merupakan lembaga yang menerbitkan Ketetapan MPR tentang etika kehidupan berbangsa.
Konteks
Pergantian pimpinan MPR melalui PAW merupakan mekanisme yang lazim ketika seorang pimpinan mundur atau berhalangan tetap. Partai asal pimpinan yang berhenti berhak mengusulkan pengganti, yang kemudian ditetapkan dan dilantik dalam forum resmi MPR.
Pelantikan Sohibul berlangsung ketika MPR tengah menyiapkan agenda ketatanegaraan penting. Lembaga itu telah menjadwalkan rapat paripurna pengisian jabatan wakil presiden pada 2 Desember 2026, sebagaimana diberitakan dalam laporan Lensa Indo sebelumnya. Kehadiran pimpinan yang lengkap akan menentukan kelancaran persiapan sidang tersebut.
Adapun wacana UU khusus MPR masih berupa usulan dan perlu melalui proses legislasi panjang, mulai dari masuk Program Legislasi Nasional hingga pembahasan bersama DPR dan pemerintah. Publik dapat mengikuti perkembangan usulan ini melalui kanal resmi MPR dan DPR.
Foto: Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI di Senayan, Jakarta (ilustrasi). Kontributor Wikimedia Commons / Wikimedia Commons (lisensi bebas Commons)
Sumber:


