JAKARTA, LENSA-INDO.COM – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyepakati sidang paripurna pemilihan wapres pengganti Gibran diundur satu pekan menjadi Rabu, 9 Desember 2026. Dalam rapat gabungan pada Senin (16/11/2026), MPR juga menetapkan batas akhir bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden, yakni Rabu, 25 November 2026.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengumumkan keputusan itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pengunduran jadwal dilakukan atas usul Presiden melalui surat resmi, karena Prabowo memerlukan waktu untuk berkomunikasi dengan partai-partai pengusung dan pendukung pemerintahan sebelum mengajukan nama.
Jadwal Bergeser dari 2 Desember
Sebelumnya, dalam rapat gabungan 13 November 2026, MPR menjadwalkan paripurna pada 2 Desember 2026 dengan tenggat penyerahan nama pada 18 November, sebagaimana diberitakan dalam laporan jadwal paripurna MPR. Dengan keputusan terbaru, seluruh tahapan bergeser sekitar satu pekan.
Muzani menegaskan konstitusi mewajibkan Presiden mengajukan dua nama, bukan satu. Menurut dia, nama yang diserahkan “tidak bisa hanya satu nama”, sebagaimana dikutip VIVA. Selanjutnya, MPR akan memilih salah satu dari dua calon tersebut dalam sidang paripurna.
Berikut garis waktu pengisian jabatan wakil presiden yang telah disepakati:
- 13 November 2026: rapat gabungan pertama menetapkan paripurna 2 Desember dan tenggat nama 18 November.
- 16 November 2026: rapat gabungan menyetujui usul Presiden, paripurna diundur ke 9 Desember.
- 25 November 2026: batas akhir Presiden menyerahkan dua nama calon wakil presiden.
- 9 Desember 2026: sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden.
22 Syarat dan Tim Verifikasi
Muzani juga menyebut terdapat 22 persyaratan yang harus dipenuhi kedua calon dan diserahkan bersamaan dengan nama mereka, seperti dilaporkan detikcom. MPR membentuk tim verifikasi dan koordinasi untuk memeriksa dokumen para calon, termasuk ijazah. Tim ini melibatkan Wakil Ketua MPR dari Fraksi NasDem, Lestari Moerdijat, sebagai koordinator.
Selain itu, MPR membentuk panitia ad hoc yang dipimpin Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto. Panitia beranggotakan 36 orang dari unsur fraksi-fraksi dan kelompok DPD, dengan dukungan dua wakil ketua. Panitia inilah yang akan menyiapkan rancangan aturan dan teknis pelaksanaan sidang paripurna.
Konteks: Proses Wapres Pengganti Gibran
Proses ini berawal dari pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden yang diajukan pada pekan kedua November 2026. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa bila terjadi kekosongan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari.
Sejumlah nama sudah beredar di ruang publik sebagai kandidat, dan beberapa partai di daerah, termasuk di Sulawesi Utara, telah menyatakan dukungan, seperti dalam berita dukungan Gerindra Sulut. Namun hingga kini Presiden belum menyerahkan nama secara resmi kepada MPR. Kepastian dua calon baru akan diketahui paling lambat 25 November.
Bagi masyarakat, pengunduran jadwal ini memberi ruang lebih bagi proses verifikasi dan konsultasi politik. MPR menegaskan seluruh tahapan tetap berpedoman pada konstitusi, sehingga jabatan wakil presiden dapat terisi sebelum batas waktu 60 hari terlampaui.
Foto: Arsip suasana sidang MPR RI, ilustrasi, bukan foto rapat gabungan 16 November 2026. Kontributor Wikimedia Commons / Wikimedia Commons (lisensi bebas Commons)
Sumber:


