JAKARTA, LENSA-INDO.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan UU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Pengesahan ini mengakhiri perjalanan panjang regulasi yang tertahan sekitar 18 tahun sejak naskahnya mulai disusun pada 2008.
Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. Menurut CNN Indonesia, sebanyak 361 dari 573 anggota dewan hadir atau menandatangani daftar hadir. Ketika Puan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tersebut dapat disetujui menjadi undang-undang, peserta rapat menjawab setuju dan palu pun diketuk.
Dari pihak pemerintah, rapat dihadiri Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Menteri PANRB Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, seperti dilaporkan detikcom.
Isi Pokok UU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja, Habiburokhman, menyampaikan laporan pembahasan di hadapan paripurna. Menurut Antara, panja menuntaskan 397 daftar inventarisasi masalah (DIM), terdiri atas 160 DIM tetap, 135 redaksional, 40 substansi, 44 dihapus, dan 18 substansi baru. Komisi III juga menggelar 87 kali rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum sejak September 2025 untuk menghimpun masukan publik, pakar, dan organisasi masyarakat.
Berdasarkan paparan yang dihimpun CNN Indonesia, undang-undang ini memuat tujuh pokok pengaturan, yakni ruang lingkup tindak pidana, jenis aset yang dapat dirampas, prosedur perampasan baik berbasis putusan pidana maupun tanpa putusan pidana, pengelolaan dan pengawasan aset oleh badan khusus yang dibentuk Presiden, pengawasan berkala yang akuntabel, sistem pengelolaan aset terintegrasi berbasis teknologi informasi, serta pendanaan pelaksanaan perampasan aset.
Ruang lingkup tindak pidananya meliputi korupsi, narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan yang memakai teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian. Habiburokhman mencontohkan kasus investasi bodong dan perdagangan saham bodong yang korbannya sangat banyak. Ia juga menegaskan ancaman pidana dalam undang-undang lain tetap berlaku.
Dua Badan Baru Akan Dibentuk
Detikcom melaporkan UU Perampasan Aset akan melahirkan dua lembaga baru. Pertama, badan pengelola aset hasil perampasan yang dipisahkan dari aparat penegak hukum. Habiburokhman menilai pemisahan ini penting agar tidak muncul konflik kepentingan, dan menyebut Amerika Serikat, Inggris, serta Australia menerapkan pola serupa.
Kedua, Badan Pengawas Perampasan Aset yang bersifat independen. Menurut Habiburokhman, badan ini menjawab kekhawatiran publik bahwa aturan perampasan aset bisa disalahgunakan, baik oleh penguasa terhadap lawan politik maupun oleh oknum aparat. “Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri,” ujarnya seperti dikutip detikcom.
Konteks: Penantian 18 Tahun
Pengesahan tingkat I telah dilakukan sehari sebelumnya, Rabu (18/11/2026), ketika Komisi III dan pemerintah sepakat membawa RUU ke paripurna. Proses itu sempat diulas dalam berita RUU Perampasan Aset disetujui dibawa ke paripurna. Dalam rapat tersebut, Wamenkum Eddy Hiariej menyebut beleid ini mengatur perampasan yang terkait tindak pidana sekaligus perampasan tanpa putusan pidana.
Anggota Fraksi PKS Nasir Djamil, sebagaimana dikutip CNN Indonesia, menyatakan regulasi ini sangat ditunggu masyarakat. Rampungnya pembahasan juga lebih cepat dari tenggat 15 Desember 2026 yang sebelumnya ditetapkan DPR.
Bagi daerah, termasuk Sulawesi Utara, keberadaan undang-undang ini diharapkan memperkuat upaya pemulihan kerugian negara dari kasus korupsi serta memberi harapan bagi korban penipuan investasi daring untuk memperoleh kembali hak mereka. Langkah berikutnya adalah penandatanganan oleh Presiden dan pengundangan, disusul penyusunan aturan pelaksana, termasuk pembentukan kedua badan baru tersebut.
Foto: Ilustrasi — panorama Kota Jakarta, tempat DPR mengesahkan UU Perampasan Aset. Wikimedia Commons (lisensi bebas; kreator tercantum di halaman berkas)
Sumber:


