JAKARTA, LENSA-INDO.COM – Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengajak para pengusaha muda HIPMI ikut memperkuat pertahanan negara melalui ketahanan ekonomi. Ajakan itu disampaikan Wakil Menteri Pertahanan Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan Jenderal TNI Richard T.H. Tampubolon saat menjadi narasumber Pendidikan dan Latihan Nasional Khusus Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Diklatnassus BPP HIPMI) di Gedung Wisma Serbaguna Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dalam forum bertema “Ketahanan Ekonomi sebagai Pilar Ketahanan Nasional” itu, Richard menegaskan bahwa dunia usaha memiliki peran strategis menjaga stabilitas dan daya tahan ekonomi bangsa. “Dunia usaha adalah benteng bagi kedaulatan, bukan celah bagi masuknya ancaman,” kata Richard seperti dikutip Antara.
Kemhan dan HIPMI: Ancaman Siber, Ekonomi, dan Geopolitik
Menurut rilis Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan, Wamenhan memaparkan bahwa ancaman terhadap negara kini tidak hanya bersifat militer. Ancaman siber, tekanan ekonomi, dan dinamika geopolitik global dapat masuk melalui berbagai celah, termasuk lewat aktivitas bisnis yang tidak dikelola dengan baik.
Karena itu, para pengusaha diharapkan menjalankan usaha yang patuh terhadap hukum, mandiri, dan berkeadilan. Richard juga meminta sumber daya yang dikelola dunia usaha dimanfaatkan secara bijak dan diarahkan untuk kepentingan nasional, sehingga sektor swasta dapat menjadi salah satu pilar penting ketahanan ekonomi sebagai bagian dari sistem pertahanan negara.
Diklatnassus HIPMI merupakan program pembekalan bagi pengurus organisasi pengusaha muda tersebut. Kehadiran pejabat Kemhan sebagai narasumber menunjukkan upaya pemerintah memperluas pemahaman bela negara di luar lingkungan militer, khususnya kepada kalangan pelaku usaha yang menggerakkan perekonomian.
Konteks: Pertahanan Semesta dan Peran Nirmiliter
Indonesia menganut sistem pertahanan rakyat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara mengatur keterlibatan sumber daya di luar TNI, termasuk sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana prasarana nasional, sebagai komponen cadangan maupun komponen pendukung.
Dalam kerangka itu, sektor usaha berperan penting, mulai dari menjaga rantai pasok kebutuhan pokok, menyediakan lapangan kerja, hingga mendukung kemandirian industri pertahanan. Kemhan sebelumnya juga menetapkan sejumlah BUMN pertahanan sebagai komponen pendukung nasional dan mendorong kolaborasi lintas sektor di bidang keamanan siber.
Pada hari yang sama dengan rilis tersebut, Kamis (19/11/2026), Wamenhan Richard juga membuka kegiatan penyelarasan tata kelola administrasi Dewan Pertahanan Nasional, sebagaimana tercantum dalam kanal resmi Kemhan. Sebelumnya, lensa-indo.com memberitakan pengalihan lahan eks tambang kepada Kementerian Pertahanan.
Dampaknya bagi Pengusaha Daerah
Ajakan Kemhan relevan bagi pengusaha muda di daerah, termasuk Sulawesi Utara yang berada di kawasan perbatasan utara Indonesia. Kegiatan ekonomi di wilayah perbatasan dan kepulauan, seperti perdagangan lintas batas dan perikanan, berkaitan langsung dengan kedaulatan negara. Kepatuhan pada aturan, transparansi usaha, dan penggunaan produk dalam negeri dinilai dapat memperkuat ketahanan ekonomi lokal sekaligus menutup celah masuknya praktik ilegal.
Bagi HIPMI, forum ini juga menjadi ruang dialog antara pelaku usaha dan pemerintah tentang arah kebijakan pertahanan yang bersinggungan dengan dunia bisnis, mulai dari pengadaan, alih teknologi, hingga perlindungan data dan sistem digital perusahaan dari serangan siber.
Foto: Ilustrasi — Pemandangan Kota Jakarta dilihat dari Monumen Nasional. Wikimedia Commons (lisensi bebas; kreator tercantum di halaman berkas)
Sumber:


