JAKARTA, LENSA-INDO.COM – Masyarakat kini dapat mengajukan penambahan anggota keluarga dalam Kartu Keluarga (KK) secara daring melalui layanan administrasi kependudukan yang disediakan pemerintah daerah, tanpa harus selalu mengunjungi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) secara langsung.
Layanan ini umumnya dibutuhkan saat keluarga memiliki bayi baru lahir, menerima anggota keluarga baru, atau memasukkan seseorang ke dalam KK sesuai ketentuan administrasi kependudukan. Prosedur penambahan anggota keluarga bergantung pada alasan penambahan, status Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan ketentuan layanan di masing-masing daerah.
Dokumen yang Perlu Disiapkan
Persyaratan dokumen berbeda-beda tergantung kondisi anggota keluarga yang akan ditambahkan. Untuk bayi baru lahir, dokumen yang umumnya diperlukan mencakup KK lama, surat keterangan kelahiran dari fasilitas kesehatan, buku nikah atau akta perkawinan orang tua, serta dokumen identitas orang tua jika diminta sistem.
Beberapa daerah memungkinkan pengurusan penambahan anggota keluarga diproses bersamaan dengan penerbitan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA), meskipun hal ini tergantung ketersediaan sistem di daerah setempat.
Bagi anggota keluarga yang sudah memiliki NIK, seperti anak yang akan dimasukkan ke KK kakek atau nenek, prosedurnya dapat berbeda. Jika anggota keluarga berasal dari KK lain, pengurusan mungkin memerlukan layanan pindah datang atau perubahan susunan anggota keluarga, dengan dokumen pendukung seperti KK asal dan surat keterangan pindah bila diwajibkan.
Langkah Pengajuan Secara Daring
Pengajuan dilakukan melalui situs web atau aplikasi resmi Disdukcapil sesuai domisili. Sebagai contoh, warga Palembang dapat menggunakan aplikasi SIDEMANG, sementara daerah lain menyediakan portal berbeda. Masyarakat perlu memastikan mengakses kanal resmi pemerintah untuk menghindari penyalahgunaan data pribadi.
Setelah mendaftar atau masuk ke akun, pengguna memilih jenis layanan sesuai kebutuhan—apakah penambahan karena kelahiran atau perubahan susunan anggota keluarga. Pemilihan layanan yang tepat penting agar petugas dapat memeriksa permohonan berdasarkan jenis peristiwa kependudukan yang sebenarnya.
Formulir permohonan kemudian diisi dengan informasi sesuai dokumen kependudukan, termasuk nama, tanggal lahir, dan NIK bila sudah ada. Dokumen persyaratan diunggah dalam format dan ukuran yang ditentukan sistem. Seluruh data harus diperiksa ulang sebelum dikirim karena kesalahan dapat menyebabkan pengajuan perlu diperbaiki.
Proses Verifikasi dan Pengambilan Dokumen
Petugas Disdukcapil akan memeriksa kesesuaian data dan kelengkapan dokumen setelah permohonan dikirim. Jika terdapat kekurangan, pemohon diminta memperbaiki atau melengkapi berkas melalui sistem. Pemohon disarankan memeriksa notifikasi atau status permohonan secara berkala agar tidak melewatkan permintaan perbaikan.
Jika disetujui, pemohon memperoleh informasi mengenai cara mengambil atau mengunduh KK terbaru. Pada daerah yang menerapkan penerbitan dokumen elektronik, KK dapat dikirim melalui email atau diunduh dari sistem pelayanan. Masyarakat perlu memeriksa ulang seluruh informasi dalam KK baru dan segera menghubungi Disdukcapil jika ditemukan kesalahan.
Konteks
Berdasarkan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan, termasuk KK, tidak dipungut biaya. Masyarakat perlu waspada jika ada pihak yang meminta pembayaran untuk mempercepat penerbitan melalui jalur resmi.
Untuk memastikan pengajuan tidak ditolak, masyarakat disarankan memeriksa kelengkapan dokumen sesuai jenis layanan yang dipilih, memastikan kesesuaian data kependudukan, dan menggunakan kanal pelayanan resmi sesuai domisili. Tidak semua daerah menyediakan pengajuan KK secara daring, sehingga perlu dikonfirmasi terlebih dahulu ketersediaan layanan di wilayah masing-masing.
Foto: Ilustrasi. Switzerland / Wikimedia Commons (Public domain)
Sumber:
