JAKARTA, LENSA-INDO.COM – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 11 produk kosmetik mengandung bahan berbahaya dan/atau bahan dilarang dalam pengawasan rutin triwulan III 2026. Temuan yang diumumkan lewat siaran pers BPOM itu kembali ramai diperbincangkan warganet pekan ini, seiring makin banyaknya produk perawatan kulit yang dijual secara daring.
Pengawasan dilakukan sepanjang Juli hingga September 2026 di sarana peredaran luring maupun platform daring, melibatkan unit pelaksana teknis BPOM di seluruh Indonesia. Dari 11 produk tersebut, empat merupakan produk impor tanpa nomor notifikasi alias ilegal, lima diproduksi melalui skema kontrak produksi, dan dua lainnya produk lokal tanpa nomor notifikasi.
Bahan Berbahaya dalam Kosmetik dan Risikonya
BPOM mencatat lima jenis bahan berbahaya atau dilarang dalam produk-produk itu, yakni merkuri, asam retinoat, mometason furoat, serta pewarna Merah K3 dan Merah K10. Menurut Jawa Pos, produk yang ditindak meliputi perawatan wajah hingga kosmetik dekoratif seperti lipstik dan perona mata.
Setiap bahan membawa risiko tersendiri. Merkuri dapat memicu bintik-bintik pada kulit, iritasi, hingga kerusakan ginjal. Asam retinoat menyebabkan kulit kering dan bersifat teratogenik, yakni berisiko mengganggu perkembangan janin bila digunakan ibu hamil. Mometason furoat, golongan kortikosteroid yang semestinya hanya dipakai dengan resep dokter, dapat menyebabkan atrofi atau penipisan kulit serta menekan sistem hormon tubuh. Adapun pewarna Merah K3 berpotensi mutagenik dan karsinogenik, sedangkan Merah K10 dikaitkan dengan risiko kanker dan gangguan fungsi hati.
Izin Edar Dicabut, Ancaman Pidana 12 Tahun
Sebagai tindak lanjut, BPOM mencabut izin edar produk yang terdaftar serta menghentikan sementara kegiatan produksi, peredaran, dan importasi. BPOM juga memeriksa sarana produksi dan gerai penjualan serta menelusuri rantai pasok produk-produk tersebut.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan pelaku usaha kosmetik “harus senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku.” Pelanggaran dapat dijerat Pasal 435 ayat (1) juncto Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar.
Temuan ini bukan yang pertama tahun ini. Pada triwulan pertama 2026, BPOM juga menindak 11 produk kosmetik serupa, sementara pada pertengahan tahun lembaga itu mengumumkan 14 produk yang mengandung merkuri hingga hidrokuinon. Pola berulang ini menunjukkan kosmetik berbahan berbahaya masih terus beredar, terutama melalui penjualan daring yang sulit dipantau.
Imbauan Cek KLIK bagi Konsumen
BPOM meminta masyarakat selalu menerapkan Cek KLIK sebelum membeli kosmetik, yaitu memeriksa Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa. Nomor notifikasi dapat dicek melalui situs atau aplikasi BPOM Mobile. Konsumen juga diimbau waspada terhadap produk dengan klaim berlebihan, janji hasil instan seperti memutihkan dalam hitungan hari, asal-usul yang tidak jelas, serta harga yang jauh lebih murah dari pasaran.
Masyarakat yang menemukan produk mencurigakan dapat melapor ke Contact Center HALOBPOM 1-500-533 atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) di Balai Besar/Balai POM setempat, termasuk Balai Besar POM di Manado bagi warga Sulawesi Utara.
Dampaknya bagi Konsumen di Daerah
Peredaran daring membuat produk ilegal mudah menjangkau konsumen hingga ke daerah, termasuk Sulawesi Utara. Karena itu, kehati-hatian saat berbelanja di lokapasar dan media sosial menjadi kunci. Konsumen yang mengalami keluhan kulit setelah memakai produk tertentu dianjurkan menghentikan pemakaian dan memeriksakan diri ke tenaga kesehatan. Upaya pencegahan kecurangan dan perlindungan konsumen di sektor kesehatan juga terus didorong pemerintah, seperti terlihat dari langkah BPJS Kesehatan mencegah kecurangan JKN.
Foto: Ilustrasi — produk kosmetik perawatan kulit. Wikimedia Commons (lisensi bebas; kreator tercantum di halaman berkas)
Sumber:

