BOLAANG MONGONDOW, LENSA-INDO.COM – Persiapan pembangunan Sekolah Rakyat Bolaang Mongondow memasuki tahap penting. Wakil Bupati Bolaang Mongondow Dony Lumenta meninjau lahan calon sekolah di Desa Langagon, Kecamatan Bolaang, sekaligus memimpin rapat koordinasi persiapan konstruksi Sekolah Rakyat Tahap III, Rabu (18/11/2026).
Rapat itu digagas dan dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow. Hadir pula Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perhubungan, perwakilan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Utara dari kementerian yang membidangi pekerjaan umum, tim teknis konsultan AMDAL, Sekretaris Camat Bolaang, serta Sangadi atau kepala desa Langagon.
Fokus pada Kesiapan Lahan dan Dokumen
Menurut laporan Tribun Manado, rapat membahas sejumlah pekerjaan yang harus rampung sebelum pembangunan fisik dimulai. Di antaranya pematangan lahan atau land clearing, pembaruan progres kesiapan lahan, serta perkembangan dokumen analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN) dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
Dony Lumenta menyebut pertemuan tersebut sebagai “langkah krusial dalam rangka persiapan penandatanganan kontrak” pembangunan. Artinya, pemerintah kabupaten berupaya memastikan seluruh syarat administratif dan teknis di daerah terpenuhi agar proses kontrak dan konstruksi oleh pemerintah pusat tidak tersendat.
Hingga rapat berlangsung, belum diumumkan secara rinci luas lahan, kapasitas siswa, nilai anggaran, maupun jadwal pasti dimulainya pembangunan Sekolah Rakyat di Langagon. Informasi tersebut biasanya menyusul setelah kontrak pekerjaan diteken.
Konteks: Target Nasional Tahap III
Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah pusat berupa sekolah berasrama gratis bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, yang dikelola Kementerian Sosial dengan pembangunan gedung oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Pembangunan tahap III ditargetkan mencakup 100 lokasi melalui kontrak tahun jamak 2026–2027.
Namun, target itu menghadapi tantangan anggaran. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI pada September 2026, Plt. Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Kuswara, memaparkan bahwa kapasitas Sekolah Rakyat tahap III diusulkan naik dari 1.080 menjadi 2.520 siswa per lokasi. Akibatnya, kebutuhan anggaran melonjak dari Rp29,512 triliun menjadi Rp82,728 triliun, sementara alokasi Sekolah Rakyat dalam pagu sebesar Rp26,302 triliun.
Menurut Kuswara, tanpa tambahan anggaran jumlah lokasi yang bisa dibangun berpotensi turun menjadi sekitar 37 unit. Pemerintah menyiapkan skenario bertahap agar jumlahnya dapat naik menjadi 60 hingga kembali ke 100 unit. Kondisi ini membuat kesiapan lahan dan dokumen di daerah menjadi faktor penting agar sebuah lokasi tidak tertinggal dalam antrean pembangunan.
Dampaknya bagi Bolaang Mongondow dan Sulut
Kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan membuka akses pendidikan berasrama yang lebih layak bagi anak dari keluarga kurang mampu di Bolaang Mongondow dan sekitarnya. Program ini sejalan dengan upaya Sulawesi Utara menekan angka kemiskinan, yang menurut evaluasi rencana aksi daerah TPB Sulut masih berada di level 6,62 persen.
Bagi warga Desa Langagon dan Kecamatan Bolaang, pembangunan juga berpotensi membuka lapangan kerja selama masa konstruksi serta menggerakkan ekonomi sekitar lokasi sekolah. Kajian ANDALALIN dan AMDAL yang tengah disusun diharapkan memastikan pembangunan berjalan tanpa mengganggu lingkungan maupun arus lalu lintas warga.
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menargetkan seluruh tahapan persiapan tuntas sehingga proses kontrak dapat segera dilaksanakan. Masyarakat diimbau mengikuti informasi resmi dari Dinas Sosial setempat terkait mekanisme penerimaan siswa ketika sekolah ini kelak beroperasi.
Foto: Ilustrasi — hutan di kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone yang membentang hingga wilayah Bolaang Mongondow. Wikimedia Commons (lisensi bebas; kreator tercantum di halaman berkas)
Sumber:


