JAKARTA, LENSA-INDO.COM – Rencana Presiden Prabowo Subianto memberikan tambahan anggaran Rp100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi dan sedikitnya Rp20 miliar untuk setiap kabupaten/kota mendapat sambutan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, dalam pernyataan yang diberitakan Senin (16/11/2026), meminta kepala daerah segera menyiapkan rencana belanja modal yang lebih berdampak bagi warga.
Menurut Sultan, rencana itu menunjukkan Presiden memiliki keberpihakan kuat pada pembangunan daerah. Ia juga menyarankan agar dana tambahan disalurkan dengan mempertimbangkan usulan belanja yang diajukan masing-masing pemerintah daerah, sehingga penggunaannya tepat sasaran.
Bersumber dari Penghematan Belanja Barang dan Jasa
Rencana tambahan anggaran untuk ibu kota provinsi itu pertama kali disampaikan Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Seperti dilaporkan ANTARA, Prabowo menyebut dana akan dikucurkan dalam waktu dekat. Kabupaten yang wilayahnya lebih luas atau kebutuhannya lebih besar dapat menerima lebih dari Rp20 miliar. Presiden juga berencana mengumpulkan seluruh gubernur dan bupati untuk membahas mekanisme penyalurannya.
Sumber dananya, kata Prabowo, berasal dari penghematan belanja barang dan jasa pemerintah. Ia menyebut belanja barang dan jasa dalam APBN mencapai sekitar Rp1.200 triliun dan memperkirakan sekitar 30 persen, atau kurang lebih Rp400 triliun, hilang akibat penggelembungan harga dan korupsi. Pemerintah berencana menyatukan pengadaan yang selama ini dilakukan terpisah oleh ratusan kabupaten dan puluhan kementerian. Prabowo mencontohkan rumah sakit yang membeli obat yang sama dengan 20 hingga 30 harga berbeda.
“Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama,” ujar Prabowo, sebagaimana dikutip ANTARA. Menurutnya, hasil penghematan itu akan dikembalikan kepada daerah dan rakyat. Ia juga mengingatkan posisi Indonesia di Cincin Api Pasifik yang rawan bencana, sehingga setiap rupiah perlu dibelanjakan secara efisien.
Konteks: Ruang Fiskal Daerah
Rencana ini muncul ketika banyak pemerintah daerah tengah menyusun APBD 2027 dan menyesuaikan diri dengan kebijakan transfer ke daerah (TKD). Sejumlah daerah sebelumnya mengeluhkan sempitnya ruang fiskal untuk membiayai infrastruktur dasar dan layanan publik. Tambahan dana dari pusat berpotensi memberi ruang lebih bagi belanja modal, misalnya perbaikan jalan, drainase, pasar, dan fasilitas kesehatan.
Hingga kini, pemerintah belum merinci total nilai program, jadwal pasti pencairan, maupun aturan teknis penggunaannya. Detail tersebut diperkirakan baru jelas setelah pertemuan Presiden dengan para kepala daerah. Karena itu, sejumlah kalangan menilai pemerintah daerah perlu menyiapkan daftar prioritas sejak sekarang agar dana dapat terserap tanpa menimbulkan masalah tata kelola.
Dampaknya bagi Sulut
Bagi Sulawesi Utara, rencana ibu kota provinsi mendapat tambahan Rp100 miliar berarti Kota Manado berpeluang menerima dana tambahan, sementara 11 kabupaten dan 4 kota lain di Sulut berpeluang memperoleh sedikitnya Rp20 miliar masing-masing bila skema tersebut diterapkan sesuai rencana. Pemerintah Kota Manado sendiri tengah membahas sejumlah program prioritas, termasuk usulan bedah rumah melalui BSPS 2027, yang dapat menjadi salah satu pilihan sasaran belanja modal.
Sesuai saran DPD, pemerintah daerah di Sulut dapat mulai memetakan kebutuhan belanja yang paling berdampak langsung bagi warga, seperti infrastruktur di wilayah kepulauan dan perbatasan, sambil menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Rencana ini disampaikan Presiden di forum yang sama dengan pembukaan Tanwir Muhammadiyah di Palu.
Foto: Ilustrasi — Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta. Kontributor Wikimedia Commons / Wikimedia Commons (lisensi bebas, lihat halaman berkas)
Sumber:

