Wali Kota Andrei Angouw Bahas Bedah Rumah Manado dengan BP3KP, Usulan BSPS 2027 Diteken

Teluk dan Kota Manado, ilustrasi program bedah rumah Manado BSPS Ilustrasi Teluk dan Kota Manado. Kontributor Wikimedia Commons

MANADO, LENSA-INDO.COM – Wali Kota Manado Andrei Angouw menggelar rapat teknis program bedah rumah Manado bersama Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sulawesi I, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), di Ruang Rapat Wali Kota Manado, Senin (16/11/2026). Rapat membahas kemajuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Perkotaan tahun 2026 sekaligus menyiapkan usulan untuk tahun 2027.

Dalam pertemuan itu, Kepala BP3KP Sulawesi I Erpika Ansela Surira memaparkan perkembangan pelaksanaan program tahun berjalan. Hadir pula Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Manado Peter Eman serta Kepala Bidang di Dinas Perkim, Novy Ponto, sebagaimana dilaporkan Tribun Manado.

Progres Bedah Rumah Manado dan Persoalan Legalitas Lahan

Pembahasan berfokus pada tiga hal: kemajuan pembangunan di lapangan, kondisi rumah yang telah rampung direnovasi, serta persoalan legalitas lahan milik calon penerima bantuan. Aspek legalitas menjadi perhatian karena status kepemilikan tanah merupakan salah satu syarat agar rumah warga dapat diperbaiki melalui dana pemerintah.

Rapat juga menghasilkan langkah konkret. Dinas Perkim Kota Manado menandatangani usulan program BSPS tahun 2027 yang selanjutnya akan diajukan ke Kementerian PKP. Dengan demikian, Kota Manado berpeluang kembali mendapat alokasi bedah rumah pada tahun anggaran berikutnya. Jumlah unit dan nilai anggaran untuk Manado belum diungkapkan dalam pertemuan tersebut.

Tribun Manado juga mencatat program ini sempat mendapat sorotan setelah nama salah satu warga penerima manfaat di Manado disebut Presiden Prabowo Subianto, sehingga kisahnya ramai diperbincangkan di media sosial.

Konteks: Target Nasional BSPS 2026

BSPS merupakan program bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya. Bantuan diberikan dalam bentuk stimulan, sementara pengerjaan melibatkan pemilik rumah dan tukang setempat.

Secara nasional, Kementerian PKP semula menargetkan 400.000 unit bedah rumah pada 2026. IDX Channel melaporkan target itu kemudian disesuaikan menjadi sekitar 375.200 unit. Menurut kementerian, perubahan jumlah unit terjadi karena nilai bantuan berbeda sesuai kebutuhan wilayah, bukan karena target tidak tercapai. Nilai bantuan standar sekitar Rp20 juta per unit, sedangkan daerah terpencil seperti pegunungan, pulau kecil, dan wilayah terluar dapat menerima hingga Rp40 juta per unit.

Penentuan alokasi menggunakan sejumlah indikator, di antaranya jumlah rumah tidak layak huni, kepadatan penduduk, tingkat kemiskinan, ketimpangan, dan indeks kedalaman kemiskinan. Program bedah rumah tahun ini ditargetkan rampung pada November 2026.

Kebijakan perumahan juga tengah didorong dari sisi pembiayaan. Lensa Indo sebelumnya memberitakan Menteri PKP Maruarar Sirait mendorong UMKM konstruksi memanfaatkan KUR Perumahan yang realisasinya telah mencapai Rp22,1 triliun.

Dampaknya bagi Warga Manado

Bagi warga Manado, kelanjutan BSPS pada 2027 berarti peluang bagi keluarga berpenghasilan rendah yang rumahnya belum layak huni untuk mendapatkan bantuan perbaikan atap, lantai, dan dinding. Namun, persoalan legalitas lahan yang dibahas dalam rapat menunjukkan pentingnya kelengkapan dokumen sejak awal.

Warga yang ingin diusulkan sebagai penerima dapat berkoordinasi dengan kelurahan dan Dinas Perkim Kota Manado, terutama untuk memastikan status kepemilikan tanah dan data kependudukan sudah sesuai. Pemerintah kota diharapkan menyampaikan informasi kuota dan tahapan seleksi BSPS 2027 secara terbuka setelah usulan disetujui kementerian.

Foto: Ilustrasi Teluk dan Kota Manado. Kontributor Wikimedia Commons / Wikimedia Commons (lisensi bebas Commons)


Sumber:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *