BOGOR, LENSA-INDO.COM – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong pelaku UMKM di sektor konstruksi memanfaatkan KUR Perumahan untuk memperoleh pembiayaan berbunga rendah. Ajakan itu disampaikan dalam acara Gebyar Rumah Subsidi dan Akad Perdana BTN Homepower di Perumahan Pesona Kahuripan 15, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/11/2026).
Menurut Maruarar, KUR Perumahan terbuka bagi kontraktor, pengembang properti, dan pemilik toko bahan bangunan yang memenuhi kriteria UMKM. Ia menyebut pelaku usaha tersebut mendapat subsidi bunga sebesar 5 persen, sehingga biaya pembiayaan menjadi lebih ringan dibanding kredit komersial.
Skema KUR Perumahan bagi Pelaku Usaha
Dalam paparannya, Maruarar menjelaskan pembiayaan hingga Rp100 juta dapat diakses tanpa agunan tambahan dengan bunga 6 persen per tahun. Skema ini ditujukan agar usaha kecil di rantai pasok perumahan, mulai dari tukang dan kontraktor kecil hingga toko material, tidak kesulitan modal kerja ketika permintaan pembangunan rumah meningkat.
Program yang secara resmi dikenal sebagai Kredit Program Perumahan (KPP) ini memiliki dua sisi. Sisi pasokan (supply side) menyasar kontraktor, pengembang, dan toko bahan bangunan. Sisi permintaan (demand side) ditujukan bagi UMKM yang ingin membeli, membangun, atau merenovasi properti untuk kegiatan usaha. Untuk sisi pasokan, Kementerian PKP sebelumnya menyebut plafon pinjaman dapat mencapai Rp10 miliar dan diperluas hingga Rp20 miliar dengan bunga bersubsidi.
Maruarar menempatkan KUR Perumahan sebagai bagian dari rangkaian program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di sektor hunian. Program lain yang ia sebutkan antara lain perbaikan rumah tidak layak huni, sertifikat tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), rumah subsidi dengan bunga kredit 5 persen per tahun dan uang muka 1 persen, serta pembebasan BPHTB dan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai ketentuan. Ia menegaskan rumah warga diperbaiki, sertifikat diberikan gratis, dan “ekonominya diperbaiki.”
Realisasi dan Plafon Program
Data Kementerian PKP yang dikutip InvestorTrust menunjukkan penyaluran KPP hingga 31 Juli 2026 mencapai Rp22,1 triliun. Angka itu setara 57,8 persen dari rencana tahunan penyaluran, atau 44,2 persen dari plafon yang telah dinaikkan pemerintah dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menilai kenaikan plafon tersebut mendorong peningkatan realisasi.
Pada periode yang sama, jumlah debitur tercatat 99.562. Sebanyak 96.757 di antaranya berasal dari sisi permintaan, sedangkan 2.805 debitur dari sisi pasokan, terdiri atas 1.379 toko bahan bangunan, 1.123 pengembang, dan 303 kontraktor. Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi penyalur terbesar dengan nilai sekitar Rp10,9 triliun hingga 26 Juli 2026, atau 90,83 persen dari target internal Rp12 triliun.
Komposisi tersebut menunjukkan pelaku usaha sisi pasokan, khususnya kontraktor, masih menjadi kelompok terkecil penerima program. Karena itu, ajakan Maruarar kepada UMKM konstruksi dinilai relevan untuk memperluas jangkauan KUR Perumahan pada sisa tahun anggaran.
Dampaknya bagi Daerah
Bagi daerah seperti Sulawesi Utara, skema ini dapat dimanfaatkan toko bangunan dan kontraktor lokal yang menggarap rumah subsidi maupun renovasi rumah warga. Pelaku usaha disarankan memastikan kelayakan usaha dan kelengkapan dokumen di bank penyalur sebelum mengajukan pembiayaan, serta memantau ketentuan resmi Kementerian PKP terkait plafon dan suku bunga. Kebijakan ekonomi daerah lainnya dapat dibaca dalam laporan penetapan UMP Sulut 2027.
Foto: Ilustrasi Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia di Jakarta (2025), salah satu bank penyalur KUR Perumahan. Kontributor Wikimedia Commons / Wikimedia Commons (lisensi bebas Commons)
Sumber:


