ANTALYA, LENSA-INDO.COM – Konferensi Perubahan Iklim PBB COP31 di Antalya, Turki, memasuki paruh kedua dengan kemajuan negosiasi yang masih terbatas. Hingga hari keenam, Sabtu (14/11/2026), para juru runding belum menyepakati sejumlah isu kunci, sementara para menteri mulai berdatangan untuk menghadapi pekan penentuan.
COP31 dipimpin bersama oleh Turki dan Australia. Sidang pleno pengambilan stok (stocktaking) pada Sabtu malam diperkirakan menjadi momen ketika negara-negara mulai menunjukkan “garis merah” masing-masing, demikian laporan Climate Home News.
Isu yang Masih Alot di COP31 Antalya
Keluaran utama yang ditunggu dari COP31 adalah keputusan payung (cover decision). Namun sejumlah negara berkembang besar menolak rancangan itu sepanjang pekan pertama, termasuk usulan target sektoral seperti ikrar sukarela elektrifikasi 35 persen pada 2035. Draf teks keputusan payung diperkirakan baru keluar awal pekan depan, sementara teks yang beredar saat ini masih berupa daftar seluruh usulan yang diajukan.
Kepala Iklim PBB Simon Stiell menilai jalannya perundingan “konstruktif” karena negosiasi dimulai tepat waktu tanpa perdebatan agenda. Meski begitu, beberapa jalur perundingan masih penuh tanda kurung, tanda belum adanya kesepakatan.
Pada isu adaptasi, rancangan terbaru tentang tujuan global adaptasi mengusulkan pendanaan adaptasi dilipatgandakan tiga kali menjadi sedikitnya 120 miliar dolar AS per tahun pada 2035. Opsi lain dalam draf justru membuka peninjauan ulang atas basis, total, dan cakupan target pendanaan tersebut. Di jalur transisi berkeadilan, catatan informal memuat rancangan Mekanisme Transisi Berkeadilan baru yang dikritik kelompok masyarakat sipil karena cakupannya terbatas.
Isu transisi dari bahan bakar fosil juga mengemuka. Peta jalan sukarela Brasil, yang mengusulkan pembangunan sistem energi bersih sebelum menghentikan batu bara, minyak, dan gas secara bertahap setelah 2031, masuk sebagai salah satu opsi dalam draf keputusan. Sejumlah negara bahkan mengusulkan agar COP digelar dua tahun sekali.
Posisi Indonesia di Antalya
Indonesia hadir dengan Paviliun Indonesia yang dibuka Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada Senin (9/11/2026). Ketua delegasi, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo, menegaskan bahwa aksi iklim harus berjalan seiring pembangunan ekonomi, sebagaimana dilaporkan Ecobiz Asia. Paviliun tersebut menggelar 67 sesi dialog selama konferensi.
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, seperti dikutip ANTARA, memaparkan lima pilar aksi iklim Indonesia: transisi energi dan industrialisasi hijau, solusi berbasis alam melalui rehabilitasi hutan berskala besar, pengurangan emisi perkotaan lewat pengelolaan sampah dan panel surya atap, diversifikasi pembiayaan iklim agar tidak bergantung pada APBN, serta aksi iklim inklusif. Pemerintah juga tengah menyiapkan rancangan undang-undang keadilan iklim yang menempatkan perempuan, kaum muda, dan masyarakat adat sebagai penerima manfaat langsung.
Indonesia menargetkan emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat, sebagaimana tertuang dalam Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) yang diserahkan pada Oktober 2025.
Dampaknya bagi Indonesia dan Sulut
Hasil COP31, terutama soal pendanaan adaptasi, penting bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Daerah pesisir dan pulau kecil, termasuk kawasan Nusa Utara di Sulawesi Utara, termasuk wilayah yang rentan terhadap kenaikan muka air laut dan cuaca ekstrem. Bila target pendanaan adaptasi disepakati, peluang Indonesia mengakses dana untuk perlindungan pesisir dan ketahanan pangan ikut terbuka.
Pekan kedua COP31 akan menentukan apakah berbagai draf itu berujung pada kesepakatan konkret. Laporan sebelumnya tentang tren pemanasan global dapat dibaca dalam WMO: Konsentrasi Gas Rumah Kaca 2025 Cetak Rekor, Bumi Makin Panas.
Foto: Ilustrasi bendera Turki, tuan rumah COP31. Public domain / Wikimedia Commons (Public domain)
Sumber:
