Penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam tubuh kepolisian Indonesia semakin masif dalam dua tahun terakhir. Dari pengenalan wajah berbasis kamera lalu lintas di Jakarta hingga analisis prediktif kriminal di Surabaya, korps berseragam cokelat itu kini bertumpu pada algoritma untuk mempercepat penyelidikan. Namun di balik janji efisiensi, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana teknologi ini diatur, diawasi, dan dipertanggungjawabkan ketika menyentuh hak privasi warga negara?
Data yang dihimpun Lensa-Indo dari berbagai keterangan resmi menunjukkan bahwa sedikitnya 12 kepolisian daerah telah mengadopsi sistem analitik berbasis AI pada 2024, naik dari lima daerah pada 2022. Sistem ini mencakup pencocokan wajah terhadap basis data kependudukan, pemetaan titik rawan kejahatan, hingga perangkat lunak transkripsi pemeriksaan. Kepolisian RI menyebut investasi ini sebagai bagian dari program transformasi digital “Polri Presisi” yang dicanangkan sejak 2021, dengan alokasi anggaran teknologi informasi yang dilaporkan meningkat signifikan dalam tiga tahun anggaran terakhir.
Di sisi lain, sejumlah organisasi masyarakat sipil mencatat kenaikan aduan terkait dugaan penyalahgunaan data pribadi oleh aparat. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) mencatat setidaknya 34 laporan terkait permintaan data pribadi tanpa prosedur hukum yang jelas sepanjang 2023. Komisi Informasi Pusat juga menerima peningkatan permohonan sengketa informasi yang menyangkut kerja sama polisi dengan penyedia teknologi swasta. Fakta ini menunjukkan bahwa adopsi AI tidak berjalan seiring dengan penguatan kerangka akuntabilitas.
Algoritma Tanpa Pengawasan: Celah yang Menganga
Persoalan utama bukan pada teknologinya, melainkan pada tata kelola. Hingga kini, Indonesia belum memiliki regulasi spesifik yang mengatur penggunaan AI oleh aparat penegak hukum. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Nomor 27 Tahun 2022 memang memberikan landasan, tetapi penerapannya pada konteks kepolisian masih abu-abu. Pasal-pasal pengecualian untuk kepentingan penyidikan membuka ruang tafsir yang lebar, sehingga batas antara “kepentingan hukum” dan “pengawasan massal” menjadi kabur.
Risiko lain adalah bias algoritma. Sistem pengenalan wajah yang dilatih dengan data demografis tidak seimbang diketahui memiliki tingkat kesalahan lebih tinggi terhadap kelompok tertentu, termasuk perempuan dan warga dengan warna kulit lebih gelap. Studi MIT Media Lab pada 2018 menemukan selisih akurasi hingga 34 persen antar-kelompok demografis pada sejumlah sistem komersial. Jika teknologi serupa dipakai tanpa audit independen, potensi salah tangkap dan kriminalisasi keliru menjadi nyata, bukan sekadar kekhawatiran teoretis.
Transparansi juga menjadi titik lemah. Kontrak pengadaan teknologi antara kepolisian dan vendor swasta jarang dipublikasikan secara utuh. Masyarakat tidak mengetahui bagaimana data disimpan, siapa yang memiliki akses, dan berapa lama retensi data berlangsung. Ketika algoritma menjadi “saksi” dalam penyidikan, prinsip praduga tak bersalah dan hak atas pemeriksaan yang adil menuntut agar logika sistem dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan—sesuatu yang sulit dilakukan jika sistem bersifat kotak hitam.
Jalan Tengah: Regulasi, Audit, dan Literasi Digital
Solusi pertama adalah mempercepat pembentukan regulasi khusus penggunaan AI dalam penegakan hukum. Regulasi ini perlu mengatur klasifikasi penggunaan berisiko tinggi, kewajiban penilaian dampak sebelum penerapan, serta mekanisme persetujuan berlapis untuk teknologi yang menyentuh data biometrik. Model regulasi Uni Eropa melalui AI Act dapat menjadi rujukan, dengan penyesuaian pada konteks hukum Indonesia. DPR dan pemerintah perlu menjadikan ini prioritas legislasi, bukan wacana tahunan.
Kedua, kepolisian perlu membangun mekanisme audit algoritma yang melibatkan pihak independen—akademisi, lembaga perlindungan data, dan perwakilan masyarakat sipil. Audit ini mencakup pengujian bias, evaluasi akurasi, dan verifikasi kepatuhan prosedur. Hasil audit sebaiknya dipublikasikan dalam format ringkas yang dapat diakses publik, tanpa mengorbankan kerahasiaan operasional yang sah. Selain itu, setiap keputusan penyidikan yang menggunakan bantuan AI wajib mencantumkan jejak audit (audit trail) yang dapat diperiksa oleh pengadilan dan lembaga pengawas.
Ketiga, penguatan kapasitas internal dan literasi digital masyarakat harus berjalan paralel. Anggota kepolisian memerlukan pelatihan berkelanjutan tentang etika AI, perlindungan data, dan risiko bias algoritma, sebagaimana diamanatkan dalam kurikulum pendidikan Polri yang diperbarui. Di sisi lain, masyarakat perlu memahami hak-haknya ketika data pribadi digunakan dalam penyidikan, termasuk hak untuk mengetahui dasar hukum dan hak untuk mengajukan keberatan. Kolaborasi antara kepolisian, komisi perlindungan data, dan organisasi masyarakat sipil dalam kampanye literasi digital akan memperkuat kepercayaan publik terhadap teknologi yang seharusnya melayani keadilan, bukan menggantikannya.
Pada akhirnya, teknologi AI hanyalah alat. Kualitas penegakan hukum tetap ditentukan oleh manusia yang mengoperasikannya dan sistem yang mengawasinya. Tanpa regulasi yang jelas, audit yang independen, dan transparansi yang terlembaga, efisiensi yang dijanjikan algoritma berisiko berubah menjadi instrumen pengawasan yang menggerus hak-hak sipil. Pilihan ada pada pembuat kebijakan: menjadikan AI sebagai mitra keadilan, atau membiarkannya menjadi kotak hitam yang tak tersentuh pertanggungjawaban.
