JAKARTA, LENSA-INDO.COM – Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026), bertepatan dengan Hari Pahlawan. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 93/TK/Tahun 2026.
Upacara diawali dengan lagu Indonesia Raya dan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan, kemudian dilanjutkan pembacaan keputusan dan penyerahan tanda penghargaan kepada ahli waris.
Kiai Modjo tercantum dari Sulawesi Utara
Salah satu penerima gelar adalah Muslim Muhammad Khalifah atau Kiai Modjo, yang tercatat mewakili Provinsi Sulawesi Utara. Sejumlah nama lainnya termasuk mantan Kapolri Hoegeng Iman Santoso, tokoh sastra Sutan Takdir Alisjahbana, mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, Mohamad Roem, dan R.M. Margono Djojohadikusumo.
Tokoh lain yang dianugerahi gelar yakni Ali Sastroamidjojo, Abdoel Moethalib Sangadji, Franciscus Xaverius Seda, Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah, Maraden Panggabean, Soengkono, R. Suryadi Suryadarma, K.H. M. Yusuf Hasyim, K.H. Wasyid, K.H. Abbas Abdul Jamil, M. Jusuf, Sultan Ibrahim Chaliluddin, dan Letkol Moch. Sroedji.
Melalui penilaian berjenjang
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa proses pengusulan dan penilaian dilakukan secara berjenjang dari daerah sebelum difinalisasi melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Penghargaan ini diberikan untuk menghormati kontribusi tokoh-tokoh tersebut dalam perjuangan, kepemimpinan, pengabdian, dan pembangunan bangsa. Penganugerahan juga menjadi pengingat agar nilai kepahlawanan diteruskan oleh generasi berikutnya.
Foto unggulan: gambar arsip/ilustrasi tokoh pahlawan, bukan dokumentasi seremoni 10 November 2026.
Sumber: Sekretariat Negara RI; ANTARA, 10 November 2026.
Penilaian Pahlawan Nasional Dilakukan Bertahap
Pemerintah menjelaskan bahwa usulan gelar Pahlawan Nasional berasal dari proses penelitian dan pengkajian yang dilakukan berjenjang. Sebelum nama diajukan ke Presiden, tim di daerah dan pusat menelaah riwayat hidup serta jasa tokoh yang diusulkan. Rekomendasi kemudian dibahas melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Alur itu telah dijelaskan pemerintah dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon pada 4 November 2026. Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah melakukan pengkajian di tingkat kabupaten, kota dan provinsi, kemudian Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat di Kementerian Sosial menindaklanjuti bahan yang memenuhi persyaratan. Hasil pembahasan inilah yang menjadi dasar rekomendasi untuk keputusan negara.
Kiai Modjo dan Hubungannya dengan Sulawesi Utara
Kiai Modjo dikenal sebagai tokoh yang berperan dalam Perang Jawa pada abad ke-19 bersama Pangeran Diponegoro. Setelah tertangkap dan dibuang ke Sulawesi Utara, ia menetap di wilayah Tondano. Kehadirannya menjadi bagian dari perjalanan sejarah komunitas Jawa Tondano, yang kini dikenal luas sebagai salah satu jejak perjumpaan budaya Jawa dan Minahasa.
Keterkaitan Kiai Modjo dengan daerah ini menjadi alasan penting bagi pembaca di Sulawesi Utara untuk mengikuti penganugerahan tahun 2026. Riwayat tokoh tersebut tidak hanya menyangkut masa perlawanan terhadap kolonialisme di Jawa, tetapi juga kehidupan komunitas keturunannya dan dinamika sejarah masyarakat di Tondano setelah masa pembuangan.
Mengapa Nama Tokoh Beragam Masuk Daftar?
Nama-nama penerima gelar berasal dari latar pengabdian yang tidak seragam. Ada tokoh perjuangan bersenjata, pemimpin pemerintahan, tokoh kepolisian, pemikir kebudayaan, serta sosok yang berperan dalam diplomasi dan pembentukan lembaga negara. Dengan demikian, pemahaman mengenai kepahlawanan tidak hanya dibatasi pada medan pertempuran, tetapi juga pada sumbangan jangka panjang untuk masyarakat dan negara.
Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Hoegeng Iman Santoso, misalnya, dikenal publik melalui reputasi integritas kepemimpinannya. Sementara itu, Sutan Takdir Alisjahbana memberikan kontribusi di bidang sastra dan pemikiran kebudayaan. Ali Sadikin dikenang melalui perannya memimpin Jakarta. Setiap sosok memiliki konteks sejarah yang berbeda sehingga peran mereka perlu dibahas berdasarkan bukti dari masa kehidupannya.
Peringatan Hari Pahlawan dan Penghormatan Negara
Penganugerahan berlangsung ketika Indonesia memperingati Hari Pahlawan pada 10 November. Di lingkungan Sekretariat Negara, tema peringatan tahun ini adalah ‘Pahlawanku Teladanku: Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan’. Tema itu menekankan bahwa teladan pengabdian dapat diteruskan dalam pendidikan, pelayanan publik, pembangunan, dan berbagai bentuk pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Pemerintah mengajak masyarakat menghormati bukan hanya pahlawan yang telah dikenal luas, tetapi juga orang-orang yang jasanya belum banyak dipahami publik. Bagi generasi muda, gelar tersebut bisa menjadi pintu masuk untuk mempelajari arsip, sejarah lokal, dan proses sosial yang melatarbelakangi perjuangan para tokoh. Pemeriksaan sumber tetap penting agar kisah tentang seorang pahlawan tidak berhenti pada nama dan seremoninya.
Rujukan tambahan: Sekretariat Negara, proses rekomendasi gelar 4 November 2026; Sekretariat Negara, peringatan Hari Pahlawan 2026.
