LENSA-INDO.COM — Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 mengenai rokok elektrik atau vape. Fatwa tersebut menyatakan penggunaan vape haram serta menyoroti rantai produksi hingga perdagangan. Keputusan ini memunculkan pertanyaan mengenai alasan MUI dan perbedaan antara fatwa keagamaan dengan aturan negara yang mengikat secara hukum.
Fatwa ditandatangani awal November
ANTARA melaporkan fatwa itu diumumkan pada Senin, 9 November 2026. Dokumen ditandatangani pimpinan Komisi Fatwa dan diketahui jajaran pimpinan MUI pada 6 November. Alasan yang dikemukakan mencakup risiko kesehatan, dampak lingkungan, serta pencegahan penyalahgunaan perangkat atau cairan sebagai sarana peredaran zat adiktif dan zat terlarang.
MUI mengaitkan ketentuan tersebut dengan prinsip pencegahan kemudaratan. Namun, pertimbangan tentang risiko penyalahgunaan tidak berarti setiap pengguna atau pedagang tertentu terbukti terlibat narkotika. Pembuktian pelanggaran pidana memerlukan pemeriksaan terhadap tindakan dan barang bukti masing-masing kasus.
Perbedaan fatwa dan hukum negara
Fatwa adalah keputusan atau pandangan hukum agama yang diterbitkan organisasi keagamaan. Regulasi tentang peredaran produk, cukai, izin perdagangan dan sanksi administratif atau pidana mengikuti perundang-undangan negara. Pengumuman fatwa tidak otomatis menjadikan seluruh pedagang vape sebagai pelaku tindak pidana baru.
Karena itu, pernyataan MUI meminta pemerintah menyusun regulasi lanjutan harus dipisahkan dari keputusan pemerintah yang sudah sah dan berlaku. Pelaku usaha dan konsumen perlu memeriksa informasi dari kementerian dan instansi berwenang, bukan hanya menafsirkan judul berita sebagai keputusan penutupan semua toko.
Mengapa masalah kesehatan menjadi perhatian?
Produk rokok elektrik dapat melibatkan nikotin dan berbagai bahan lain yang membutuhkan pengawasan. Pembahasan dampaknya pada kesehatan masyarakat, khususnya anak dan remaja, memerlukan rujukan ilmiah yang akurat. Klaim bahwa sebuah produk sama sekali tidak berisiko juga tidak dapat diterima tanpa bukti yang memadai.
Di sisi lain, perhatian pada kesehatan tidak membenarkan stigma terhadap orang yang sedang berusaha menghentikan kebiasaan merokok atau menghadapi ketergantungan. Pendampingan dan akses informasi yang jelas lebih berguna dibandingkan mempermalukan individu di ruang publik.
Dampak bagi rantai usaha
Ketika MUI membahas produksi dan perdagangan, pertanyaan mengenai dampak bagi pedagang, distributor dan pekerja ikut muncul. Kebijakan negara yang mungkin dibuat kemudian akan membutuhkan ruang lingkup dan masa transisi yang jelas. Tanpa pengumuman pemerintah, tidak tepat menyatakan seluruh aktivitas perdagangan vape langsung berakhir pada tanggal pengumuman fatwa.
Masyarakat juga membutuhkan penjelasan tentang hubungan antara rekomendasi keagamaan, standar produk dan tanggung jawab perlindungan konsumen. Perbedaan pendapat dapat dibicarakan secara terbuka, dengan tetap menghormati keyakinan agama dan hak pihak lain.
Membedakan fakta dari kesimpulan berlebihan
Fakta yang sudah diumumkan adalah terbitnya fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 beserta alasan dan permintaan penyusunan aturan. Informasi tersebut tidak boleh diperluas menjadi klaim bahwa setiap pengguna otomatis dikenai hukuman pidana atau seluruh merek tertentu terlibat pelanggaran narkotika.
Perdebatan seputar vape mencakup kesehatan, perlindungan konsumen, nilai keagamaan dan tata kelola pasar. Agar tetap bermanfaat, pembahasan publik perlu memahami lapisan masalah tersebut secara terpisah. Foto unggulan menggunakan gambar arsip perangkat rokok elektrik karya Pannet dari Wikimedia Commons dengan lisensi CC BY-SA 4.0.
