JAKARTA, LENSA-INDO.COM – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengeluaran negara terkait kontrak jasa pemengaruh atau influencer yang melibatkan PT RANS Animasi Indonesia, perusahaan yang dikaitkan dengan Raffi Ahmad.
Berdasarkan hasil penelusuran ICW yang dilaporkan pada Senin (9/11/2026), dua kementerian tercatat mengalokasikan total sekitar Rp14,7 miliar untuk kontrak jasa tersebut. Temuan ini kembali menjadi sorotan publik pada Selasa (10/11/2026) di tengah diskusi efisiensi anggaran.
Data pengadaan menjadi dasar penelusuran
Menurut laporan mengenai temuan ICW, kementerian yang disebut adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Penelusuran dilakukan atas data realisasi pengadaan tahun anggaran 2023–2026 yang tersedia pada portal pengadaan LKPP, data.inaproc.id.
ICW mempertanyakan efektivitas belanja jasa pemengaruh oleh lembaga pemerintah, terutama bagaimana kinerja serta manfaat program diukur dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
Temuan kontrak bukan putusan pelanggaran
Perlu dibedakan bahwa adanya kontrak pengadaan dengan perusahaan swasta tidak dengan sendirinya membuktikan korupsi maupun pelanggaran hukum. Penilaian lebih lanjut memerlukan pemeriksaan dokumen pekerjaan, realisasi pembayaran, capaian program, serta penjelasan dari instansi dan pihak perusahaan terkait.
Akuntabilitas pengadaan menjadi perhatian karena anggaran yang digunakan berasal dari dana publik. Hingga berita ini disusun, laporan tersebut diposisikan sebagai temuan dan kritik ICW, bukan putusan lembaga penegak hukum.
Foto unggulan: gambar arsip/ilustrasi Raffi Ahmad, bukan dokumentasi kegiatan kontrak yang dipersoalkan ICW.
Sumber: Bisnis.com, 10 November 2026; NU Online, liputan ICW 10 November 2026.
Delapan Kontrak yang Menjadi Perhatian
Dalam penelusuran yang diberitakan Bisnis.com pada 10 November 2026, ICW memeriksa data realisasi pengadaan yang tercatat di portal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penelusuran itu menemukan delapan paket kontrak yang berkaitan dengan PT Rans Animasi Indonesia selama 2024 hingga 2026. Nilai agregatnya disebut mencapai sekitar Rp14,7 miliar. Angka tersebut merupakan total nilai paket pengadaan yang ditemukan, sehingga tidak boleh otomatis disamakan dengan keuntungan pribadi seseorang.
Lima paket pada 2024 berkaitan dengan kegiatan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Bentuk layanan yang disebut mencakup penayangan video YouTube, Instagram Reels dan Instagram Story, publikasi melalui TikTok, serta kehadiran dalam kegiatan. Dalam hasil penelusuran tersebut, nilai lima paket yang berkaitan dengan kementerian itu mencapai sekitar Rp3,9 miliar.
Tiga kontrak lainnya tercatat dalam kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2025 dan 2026. Nilai tiap paket disebut berada di sekitar Rp3,6 miliar sehingga jumlah ketiganya mendekati Rp10,8 miliar. Paket yang disoroti berkaitan dengan kampanye atau publikasi melalui jasa pemengaruh untuk program di sektor kelautan dan perikanan.
Posisi Raffi Ahmad dan Perusahaan
PT Rans Animasi Indonesia disebut sebagai anak usaha PT Rans Entertainment Indonesia Tbk. Dalam laporan keuangan konsolidasian per 30 September 2026 yang dirujuk dalam pemberitaan, perusahaan induk tersebut memiliki sebagian besar saham PT Rans Animasi Indonesia. Raffi Ahmad sendiri tercatat sebagai pemegang saham besar di tingkat perusahaan induk. Hubungan kepemilikan berlapis ini penting dijelaskan dengan tepat agar publik tidak menyamakan rekening pribadi, nilai kontrak perusahaan, dan pendapatan bersih.
ICW juga menyoroti posisi Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Organisasi tersebut menilai hubungan antara peran sebagai pejabat publik dan kepemilikan perusahaan yang mendapatkan kontrak pemerintah perlu ditinjau dari sudut pencegahan benturan kepentingan. Penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran tetap memerlukan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang.
Efektivitas Belanja Publik Dipertanyakan
Salah satu fokus kritik ICW adalah kesesuaian belanja promosi dengan kebijakan efisiensi anggaran negara. Organisasi itu meminta pemerintah menjelaskan alasan pemilihan jasa, cara menghitung harga, serta manfaat konkret yang didapat dari publikasi yang dibiayai. Pertanyaan tersebut relevan karena kementerian juga mempunyai perangkat komunikasi publik dan saluran resmi untuk menyampaikan program.
Dalam pengadaan barang dan jasa, besarnya nilai kontrak belum cukup untuk menilai hasil pekerjaan. Pemeriksaan perlu membedakan nilai kontrak, realisasi pembayaran, keluaran pekerjaan, jumlah jangkauan audiens, serta dampak bagi penerima manfaat program. Dokumen kerangka acuan kerja, harga perkiraan sendiri, bukti penyelesaian pekerjaan, dan laporan evaluasi dibutuhkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap.
Hak Jawab dan Pemeriksaan Dokumen
ICW mendesak pembukaan dokumen kontrak, audit pengadaan oleh lembaga pengawasan, serta evaluasi tata cara pembelian jasa pemengaruh melalui katalog elektronik. Tuntutan tersebut merupakan sikap organisasi masyarakat sipil, bukan kesimpulan hukum yang mengikat. Kementerian, perusahaan, dan pihak lain yang disebut dalam laporan memiliki hak untuk memberikan klarifikasi atas data dan konteks pengadaannya.
Pemberitaan mengenai dana publik harus tetap membedakan kritik kebijakan, dugaan risiko konflik kepentingan, dan perkara pidana. Tidak terdapat dasar untuk menyebut seseorang bersalah hanya dari daftar kontrak yang dipersoalkan. Transparansi dokumen serta penjelasan menyeluruh dari para pihak akan membantu publik menilai apakah pengeluaran tersebut sesuai kebutuhan dan menghasilkan manfaat.
Sumber utama tambahan: Bisnis.com, 10 November 2026, ringkasan penelusuran ICW. Foto yang digunakan merupakan arsip Raffi Ahmad tahun 2024, bukan dokumentasi kontrak.
