JAKARTA, LENSA-INDO.COM – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026) pagi.
Pernyataan itu disampaikan Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa sore. Namun, penyampaian niat tidak berarti Gibran telah resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Istana luruskan kabar penolakan
Prasetyo membantah informasi yang menyebut Presiden Prabowo telah menolak niat Gibran tersebut. Dalam pertemuan itu, Presiden disebut memberikan saran, sedangkan Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara.
Menurut Istana, pemerintahan tetap berjalan dan Gibran tetap melaksanakan tugas sebagai wakil presiden di tengah perkembangan tersebut.
Sejumlah partai menunggu perkembangan
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar serta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan masih menunggu perkembangan dan kejelasan terkait pernyataan niat mundur itu. Di DPR, pembahasan terkait hak menyatakan pendapat atau HMP juga menjadi perhatian.
Hingga berita ini disusun, informasi yang terkonfirmasi adalah penyampaian niat mengundurkan diri, bukan keputusan pemberhentian atau pengunduran diri yang sudah efektif. Perkembangan selanjutnya harus merujuk pada proses konstitusional dan pernyataan resmi lembaga berwenang.
Foto unggulan: ilustrasi arsip terkait Gibran, bukan dokumentasi pertemuan 10 November 2026.
Sumber: ANTARA Sulawesi Utara, 10 November 2026; detikNews, 10 November 2026; ANTARA Makassar.
Istana Jelaskan Isi Pertemuan Selasa Pagi
Menurut keterangan Menteri Sekretaris Negara, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran berbicara selama kurang lebih dua setengah jam. Penjelasan itu disampaikan setelah publik mempertanyakan nasib jabatan wakil presiden sehubungan dengan perkembangan hukum dan politik terbaru. Prasetyo menyatakan bahwa Gibran memang mengungkapkan niat untuk mundur, tetapi ia juga menegaskan Presiden tidak menyampaikan penolakan sebagaimana kabar yang telah beredar.
Perbedaan antara keinginan pribadi dan keputusan resmi penting diperhatikan. Sampai ada proses kenegaraan yang dilaksanakan sesuai konstitusi, penyampaian niat tersebut tidak otomatis mengubah susunan pemerintahan. Istana justru menekankan bahwa Presiden memberi masukan selama pertemuan dan pemerintahan tetap menjalankan tugasnya.
Permintaan Membuktikan Dokumen Melalui PTUN
Dalam pertemuan itu, menurut Prasetyo, Gibran meminta kesempatan kepada Presiden untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimilikinya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pernyataan tersebut berkaitan dengan dinamika hukum yang kini menjadi perhatian masyarakat, khususnya dokumen pendidikan yang dipersoalkan.
Pengadilan memiliki mekanisme untuk memeriksa argumentasi serta bukti yang diajukan pihak terkait. Karena itu, peliputan isu ini harus membedakan dokumen yang dipersoalkan, pendapat pihak tertentu, serta hasil pemeriksaan lembaga berwenang. Kabar yang berkembang di media sosial tidak dapat menggantikan dokumen keputusan atau informasi resmi lembaga peradilan.
Wakil Presiden Tetap Menjalankan Kegiatan Resmi
Di tengah kabar tersebut, Gibran terlihat mendampingi Prabowo pada acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara pada Selasa. Menteri Sekretaris Negara menyatakan Gibran akan tetap bekerja seperti biasa. Pemerintah, kata Prasetyo, tetap fokus melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kehadiran dalam kegiatan kenegaraan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peristiwa pada hari yang sama. Peristiwa itu membantu menjelaskan bahwa kabar niat pengunduran diri belum diikuti perubahan tugas yang diumumkan secara resmi. Namun, kehadiran dalam suatu agenda bukan jaminan tentang keputusan politik yang mungkin diambil pada kemudian hari.
Bagaimana Jika Jabatan Wakil Presiden Kosong?
Konstitusi mengatur tata cara pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat 60 hari setelah jabatan tersebut kosong. Ketentuan ini berkaitan dengan kekosongan yang benar-benar terjadi, bukan dengan munculnya pernyataan niat mundur semata.
Karena itu, masyarakat perlu menunggu informasi resmi apabila terjadi perkembangan lebih lanjut. Pernyataan pejabat yang dapat diidentifikasi, tanggal kegiatan, dan langkah konstitusional yang nyata menjadi dasar pemberitaan, bukan prediksi atau potongan video tanpa konteks. Hingga keterangan yang dirujuk pada 10 November 2026, Gibran masih menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.
Rujukan tambahan: ANTARA, 10 November 2026, keterangan Istana; ANTARA Jawa Timur, 10 November 2026.
