WASHINGTON, LENSA-INDO.COM – Amerika Serikat secara resmi menangguhkan program bebas visa bagi warga negara China yang hendak berkunjung ke Kepulauan Mariana Utara, dengan kebijakan baru ini dijadwalkan berlaku mulai 30 Oktober 2026.
Keputusan Menteri Keamanan Dalam Negeri
Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Markwayne Mullin, mengeluarkan keputusan yang menangguhkan Program Otorisasi Perjalanan Keamanan dan Vitalitas Ekonomi (SAVE) di Persemakmuran Kepulauan Mariana Utara. Program tersebut sebelumnya memungkinkan warga China yang sudah melalui pemeriksaan awal untuk memasuki wilayah itu tanpa visa dalam kunjungan sementara hingga maksimal 14 hari.
Dalam pemberitahuan resmi yang dikutip Antara pada Senin (26/10), disebutkan bahwa program itu diduga rentan disalahgunakan untuk kegiatan spionase serta praktik yang disebut “wisata kelahiran”, yakni perjalanan yang bertujuan agar bayi lahir di wilayah AS guna mendapatkan kewarganegaraan.
Latar Belakang Program
Program bebas visa ini pertama kali dibentuk pada era pemerintahan Presiden Joe Biden. Skema tersebut dirancang untuk mendorong kunjungan wisatawan China ke Kepulauan Mariana Utara sekaligus memperkuat perekonomian wilayah tersebut, yang sangat bergantung pada sektor pariwisata.
Persemakmuran Kepulauan Mariana Utara merupakan wilayah teritorial AS yang berstatus persemakmuran, tidak termasuk dalam salah satu dari 50 negara bagian maupun Distrik Columbia. Wilayah ini terletak di Samudra Pasifik bagian barat dan selama bertahun-tahun menjadi destinasi favorit wisatawan Asia, termasuk dari China dan Jepang.
Konteks
Penangguhan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Beijing dalam berbagai bidang, mulai dari perdagangan hingga keamanan nasional. Langkah pengetatan akses masuk warga China ke wilayah-wilayah strategis AS dipandang sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk membatasi potensi risiko keamanan.
Keputusan ini berpotensi berdampak pada industri pariwisata lokal di Kepulauan Mariana Utara, mengingat wisatawan asal China selama ini merupakan salah satu segmen pengunjung terbesar. Pemerintah setempat belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai dampak ekonomi yang diperkirakan menyusul kebijakan baru tersebut.
Foto: Ilustrasi. Jim Evans / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Sumber:
