Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menjadi sorotan publik menyusul berbagai dinamika yang menyelimuti pelaksanaan program reformasi agraria nasional. Lembaga yang dipimpin Menteri Nusron Wahid ini dihadapkan pada tantangan besar untuk merealisasikan target sertifikasi tanah, penyelesaian konflik agraria, hingga penataan ruang yang berkeadilan di seluruh Indonesia. Pertanyaan mendasar pun muncul: sejauh mana Bhumi ATR/BPN mampu menjawab amanat konstitusi bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat? Persoalan ini menjadi krusial mengingat tanah merupakan fondasi kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia.
Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah menghasilkan puluhan juta bidang tanah bersertifikat sejak diluncurkan pada 2017. Hingga awal 2025, capaian sertifikasi dilaporkan menembus angka lebih dari 80 juta bidang tanah, meskipun masih terdapat puluhan juta bidang lain yang belum terdaftar. Di sisi lain, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa konflik agraria masih terjadi di berbagai daerah, dengan ratusan kasus tercatat setiap tahunnya, mulai dari sengketa lahan perkebunan, hutan adat, hingga penggusuran permukiman. Data ini menunjukkan bahwa di balik capaian administratif yang mengesankan, persoalan struktural di lapangan belum sepenuhnya terselesaikan.
Berbagai persoalan mendasar masih membayangi kinerja Bhumi ATR/BPN. Pertama, kesenjangan antara jumlah sertifikat yang diterbitkan dan kualitas penyelesaian sengketa di lapangan. Kedua, kapasitas kelembagaan kantor pertanahan daerah yang belum merata, terutama di wilayah terpencil. Ketiga, tumpang tindih tata ruang antara kepentingan investasi, konservasi, dan hak masyarakat adat. Keempat, maraknya mafia tanah yang memanfaatkan celah administrasi untuk menguasai lahan secara ilegal. Persoalan-persoalan ini menuntut pembenahan menyeluruh, bukan sekadar penambahan angka target tahunan.
Analisis Mendalam: Antara Legitimasi Hukum dan Keadilan Sosial
Program sertifikasi tanah yang masif secara hukum memberikan kepastian hak milik bagi masyarakat. Namun, kepastian hukum formal tidak otomatis berbanding lurus dengan keadilan sosial. Banyak sertifikat yang diterbitkan justru menjadi alat legitimasi atas penguasaan tanah yang timpang, terutama ketika prosesnya tidak disertai verifikasi historis dan partisipasi masyarakat yang memadai. Dalam konteks ini, Bhumi ATR/BPN perlu memastikan bahwa setiap penerbitan sertifikat tidak menutup ruang bagi penyelesaian sengketa yang masih berjalan.
Persoalan tata ruang juga menjadi titik krusial. Kebijakan satu peta dan integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan perizinan investasi sering kali berbenturan dengan hak ulayat masyarakat adat dan kebutuhan ruang hidup warga lokal. Ketika kepentingan ekonomi jangka pendek mendominasi, fungsi ATR/BPN sebagai penjaga keadilan spasial menjadi tereduksi. Diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas publik agar setiap keputusan tata ruang dapat diuji secara transparan.
Selain itu, keberadaan mafia tanah mencerminkan lemahnya integritas dan pengawasan internal. Kasus-kasus pemalsuan dokumen, kolusi oknum, hingga penguasaan lahan secara paksa menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di tubuh ATR/BPN belum tuntas. Tanpa penindakan tegas dan perbaikan sistem digital yang terintegrasi, ruang korupsi akan terus terbuka dan merugikan masyarakat kecil yang justru menjadi target utama program reformasi agraria.
Solusi Praktis: Membangun Tata Kelola Pertanahan yang Berkeadilan
Pertama, Bhumi ATR/BPN perlu memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa agraria melalui pendekatan lintas sektor. Pembentukan gugus tugas bersama antara ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Desa, serta Komnas HAM dapat mempercepat mediasi konflik di tingkat daerah. Penyelesaian sengketa harus mengedepankan prinsip restorative justice, di mana masyarakat yang terdampak memperoleh pemulihan hak, bukan sekadar kompensasi finansial yang tidak berkeadilan.
Kedua, digitalisasi layanan pertanahan harus diimbangi dengan transparansi data yang dapat diakses publik. Portal informasi pertanahan yang terbuka memungkinkan masyarakat memantau status tanah, riwayat kepemilikan, dan potensi sengketa sebelum transaksi terjadi. Integrasi sistem dengan data kependudukan, perpajakan, dan perizinan akan menutup celah pemalsuan dokumen serta mempersempit ruang gerak mafia tanah. Penguatan audit internal dan whistleblowing system juga menjadi kunci untuk menjaga integritas aparatur.
Ketiga, reformasi agraria harus diarahkan pada redistribusi yang berpihak pada rakyat kecil. Selain sertifikasi, program redistribusi tanah, akses legal atas tanah negara, dan pemberdayaan ekonomi penerima manfaat perlu dijalankan secara terintegrasi. Pelibatan masyarakat adat dalam penataan ruang melalui mekanisme konsultasi publik yang bermakna akan memastikan kebijakan pertanahan tidak melahirkan konflik baru. Dengan demikian, Bhumi ATR/BPN dapat bertransformasi dari sekadar mesin administrasi menjadi institusi yang menjamin keadilan agraria bagi seluruh rakyat Indonesia.
