LENSA-INDO.COM, AMBON — Pemerintah menargetkan seluruh desa hingga dusun di Provinsi Maluku memperoleh akses listrik secara menyeluruh pada 2029–2030. Target itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia ketika menghadiri kegiatan di Ambon pada Sabtu, 7 November 2026.
Bahlil menyoroti ketimpangan layanan listrik di wilayah kepulauan, termasuk daerah yang belum mendapatkan pasokan selama 24 jam. Ia menyebut Pulau Run di Kepulauan Banda sebagai contoh kawasan yang masih menghadapi keterbatasan layanan. Pemerintah berupaya mempercepat pembangunan jaringan dan sambungan rumah tangga untuk mengurangi ketimpangan tersebut.
Pulau Run menjadi gambaran tantangan wilayah kepulauan
Dalam keterangannya, Bahlil mengingatkan kunjungannya ke Pulau Run pada tahun sebelumnya. Menurut dia, pulau yang memiliki sejarah panjang perdagangan rempah itu belum menikmati listrik 24 jam, meskipun kebutuhan energi modern semakin penting bagi pendidikan, usaha dan kehidupan rumah tangga.
Keterbatasan layanan listrik di pulau-pulau kecil dapat berbeda dari kendala di wilayah daratan besar. Di samping jaringan distribusi, pengoperasian pembangkit, pengiriman bahan bakar, kondisi cuaca, biaya pemeliharaan dan jumlah pelanggan turut memengaruhi keandalan pasokan. Karena itu, penyelesaian masalah perlu disesuaikan dengan kondisi setiap lokasi.
Dua program pemerintah: Lisdes dan BPBL
Pemerintah menyebut dua pendekatan utama. Pertama, Program Listrik Desa (Lisdes) yang berfokus pada pembangunan dan perluasan jaringan untuk kawasan yang belum terjangkau atau masih terbatas layanan kelistrikannya. Kedua, Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang menyediakan sambungan listrik bagi rumah tangga kurang mampu sesuai persyaratan program.
Kedua program tersebut memiliki fungsi berbeda. Suatu desa dapat memiliki jaringan listrik, tetapi tidak semua rumah otomatis mampu membayar biaya sambungan atau memenuhi persyaratan pemasangan. Sebaliknya, bantuan sambungan tidak menyelesaikan masalah jika jaringan yang andal belum tersedia sampai ke lokasi penerima.
Sekitar 11.000 desa dan dusun masih perlu perhatian
Bahlil menyebut secara nasional masih terdapat sekitar 11.000 desa dan dusun yang belum memperoleh akses penerangan listrik memadai. Angka itu merupakan cakupan nasional yang disampaikan pejabat pemerintah, bukan jumlah desa tanpa listrik di Maluku saja.
Ia menjelaskan bahwa penanganan dipercepat dari tahun ke tahun. Pada 2025, sasaran penanganan difokuskan pada sekitar 1.400 desa, sedangkan target pada 2026 dan 2027 direncanakan meningkat melalui koordinasi pemerintah daerah dengan PLN. Pernyataan tentang peningkatan target perlu dibedakan dari capaian pembangunan yang sudah selesai.
Apa arti listrik bagi kegiatan ekonomi warga?
Akses listrik yang lebih andal dapat mendukung kegiatan belajar malam hari, penyimpanan hasil perikanan, penggunaan pendingin untuk obat tertentu dan pengoperasian usaha kecil. Di wilayah kepulauan, biaya energi berpotensi memengaruhi biaya produksi serta distribusi barang. Karena itu, peningkatan akses listrik berhubungan erat dengan pelayanan dasar dan peluang ekonomi.
Walau demikian, sambungan listrik saja tidak otomatis menurunkan biaya hidup. Tarif yang mampu dijangkau, ketersediaan daya, frekuensi gangguan dan layanan pemeliharaan juga menentukan manfaat yang dirasakan rumah tangga. Pemerintah perlu mengukur kualitas akses, bukan hanya jumlah desa yang dinyatakan telah tersambung.
Tantangan mewujudkan target 2030
Maluku terdiri atas banyak pulau dengan karakter geografis berbeda. Perluasan jaringan antarpulau atau penyediaan pembangkit lokal membutuhkan perencanaan, pembiayaan serta pemeliharaan yang berkesinambungan. Daerah terpencil kemungkinan memerlukan kombinasi teknologi dan bentuk pengelolaan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
Keberhasilan program juga perlu disertai kejelasan jumlah dusun sasaran, jadwal penanganan dan publikasi kemajuan per tahun. Dengan data yang terbuka, masyarakat dapat memantau apakah wilayahnya termasuk prioritas dan memahami langkah pemerintah jika target tidak tercapai tepat waktu.
Target belum sama dengan capaian
Pernyataan Bahlil pada 7 November adalah sasaran kebijakan untuk periode 2029–2030, bukan klaim bahwa seluruh desa di Maluku telah menikmati listrik. Ketersediaan listrik selama 24 jam serta mutu layanan masing-masing desa masih memerlukan verifikasi lapangan dan laporan operator.
Sumber: ANTARA, 7 November 2026. Foto unggulan merupakan ilustrasi jaringan listrik yang diambil di Nepal, bukan dokumentasi elektrifikasi Maluku. Bijay Chaurasia / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
