YOGYAKARTA, LENSA-INDO.COM – Penelitian ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) mencatat Indonesia menciptakan lebih dari 50 juta lapangan kerja sepanjang 2001–2024, tetapi kualitas pekerjaan dan upah masih tertinggal. Riset UGM lapangan kerja berjudul “The Labour Market in Indonesia, 2001-2024” itu diterbitkan IZA World of Labor pada November 2026.
Studi tersebut disusun Wisnu Setiadi Nugroho, Ph.D. dan Eny Sulistyaningrum, Ph.D. dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, bersama Kelvin R. Hidayat dari Barcelona School of Economics. Temuannya dirangkum detikEdu dari laman UGM pada Sabtu (21/11/2026).
Temuan Riset UGM Lapangan Kerja
Menurut riset itu, jumlah penduduk bekerja naik dari sekitar 91 juta orang pada 2001 menjadi 145 juta orang pada 2024. Tingkat pengangguran turun dari 11,2 persen pada 2005 menjadi 4,9 persen pada 2024. Struktur ekonomi juga bergeser: porsi pekerja pertanian menyusut dari 44 persen menjadi 28 persen, sementara porsi manufaktur relatif stagnan di kisaran 13 persen.
Namun, sebagian besar pekerjaan baru bersifat informal. Pada 2024, porsi pekerja informal sekitar 58 persen menurut ukuran status nasional, atau sekitar 76 persen bila memakai standar ICLS-17. Dari sekitar 18 juta pekerjaan yang tercipta pada 2018–2024, kira-kira tiga perempatnya berbasis rumah tangga, dan hanya sekitar 4 persen yang memiliki kontrak tertulis.
Median pendapatan pekerja pada 2024 tercatat sedikit di atas Rp2 juta per bulan, hampir 40 persen di bawah rata-rata upah minimum nasional sekitar Rp3,2 juta. Lebih dari satu dari empat pekerja bekerja di atas 48 jam per minggu. Median pendapatan pekerja formal sekitar 86 persen lebih tinggi daripada pekerja informal.
Kesenjangan bagi Pekerja Perempuan
Partisipasi angkatan kerja perempuan naik dari 51,8 persen menjadi 56,4 persen, tetapi masih sekitar 28 poin di bawah laki-laki. Sekitar satu dari empat perempuan bekerja sebagai pekerja keluarga tanpa upah, dan median upah perempuan 39 persen lebih rendah dibanding laki-laki. Hanya sekitar 38 persen pekerja perempuan yang berpenghasilan di atas upah minimum pada 2024.
“Kualitas pekerjaan secara keseluruhan masih menjadi tantangan utama,” kata Wisnu seperti dikutip detikEdu.
Rekomendasi dan Konteks
Para peneliti menyarankan kebijakan ketenagakerjaan berfokus pada mutu pekerjaan, bukan sekadar jumlah. Usulannya antara lain menurunkan biaya kepatuhan bagi usaha kecil agar terdorong menjadi formal, memperluas perlindungan sosial, menaikkan upah lewat peningkatan produktivitas, keterampilan, dan teknologi, serta menyediakan layanan penitipan anak dan perawatan lansia yang terjangkau. Mereka juga menilai reformasi yang sudah ada, termasuk UU Cipta Kerja, perlu dijalankan dan dievaluasi secara ketat ketimbang membuat aturan baru.
Temuan ini sejalan dengan kajian UGM sebelumnya. Pada Januari 2026, Wisnu menyoroti data Sakernas BPS Agustus 2025 bahwa 25,47 persen penduduk bekerja lebih dari 49 jam per minggu, sebagian karena upah rendah memaksa pekerja mencari pekerjaan tambahan. Pada Februari 2026, dosen FEB UGM Qisha Quarina menyebut sekitar 58–59 persen pekerja Indonesia berstatus informal dan mendorong perlindungan ketenagakerjaan jangka panjang.
Dampaknya bagi Sulut
Riset ini relevan menjelang berlakunya upah minimum 2027. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan UMP Sulut 2027 sebesar Rp4.323.465. Namun, besarnya porsi pekerja informal berarti banyak pekerja, termasuk di sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro di daerah, belum tentu menikmati ketentuan upah minimum tersebut.
Foto: Ilustrasi — Gedung Pusat (Rektorat) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Wikimedia Commons (lisensi bebas; kreator tercantum di halaman berkas)
Sumber:


