DEN HAAG, LENSA-INDO.COM – Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) di Den Haag, Belanda, pada Kamis, 19 November 2026, memutuskan Myanmar bertanggung jawab atas genosida terhadap etnis Rohingya di negara bagian Rakhine utara. Putusan ICJ Rohingya ini diambil dengan suara 9 berbanding 6 dalam perkara yang diajukan Gambia sejak 2019.
Menurut laporan Al Jazeera, Presiden ICJ Yuji Iwasawa membacakan putusan selama sekitar tiga jam. Mahkamah menyatakan Myanmar telah melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi Genosida 1948, termasuk kewajiban untuk mencegah genosida. Majelis menilai satu-satunya kesimpulan yang masuk akal dari rangkaian kekejaman yang terbukti adalah adanya niat untuk memusnahkan sebagian besar kelompok Rohingya.
Dalam pertimbangannya, mahkamah menyebut bukti menunjukkan sekitar 10.000 warga sipil Rohingya tewas dalam operasi pasukan Myanmar. Al Jazeera mencatat, ini merupakan pertama kalinya ICJ menyatakan sebuah negara bertanggung jawab langsung atas genosida.
Kewajiban Reparasi bagi Myanmar
Selain menyatakan pelanggaran, ICJ mewajibkan Myanmar memberikan reparasi dan restitusi. Bentuknya antara lain memfasilitasi kepulangan warga Rohingya secara aman dan sukarela, mengembalikan atau mengganti harta milik bersama yang rusak, mencari orang-orang yang hilang dan memastikan pemakaman yang layak, merehabilitasi korban yang mengalami trauma, serta melindungi mereka dari persekusi. Hingga laporan ini disusun, belum ada angka nominal ganti rugi yang diumumkan.
Perkara bernomor 178 di ICJ ini resmi bertajuk penerapan Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (Gambia v. Myanmar) dan melibatkan 11 negara intervensi. Sidang pokok perkara digelar pada Januari 2026, sedangkan jadwal pembacaan putusan diumumkan mahkamah melalui siaran pers pada 3 November 2026.
Dalam gugatannya, Gambia meminta mahkamah menyatakan Myanmar melanggar Konvensi Genosida, memerintahkan penghentian tindakan melawan hukum terhadap Rohingya, dan memastikan para pelaku dihukum.
Bangladesh Sebut Hari Bersejarah
Pemerintah Bangladesh, negara yang menampung pengungsi Rohingya terbanyak, menyambut putusan tersebut. Dikutip dari Antara yang bersumber dari Anadolu, Menteri Muda Luar Negeri Bangladesh Shama Obaid Islam dalam konferensi pers di Dhaka menyebut putusan itu sebagai “hari bersejarah” dan sangat positif.
Shama Obaid berharap pemerintah Myanmar serta kelompok bersenjata Arakan Army menghormati putusan ICJ dan segera memulai proses repatriasi. Ia juga meminta komunitas internasional terus menekan kedua pihak, sekaligus memberikan apresiasi kepada Gambia yang membawa perkara ini ke pengadilan internasional.
Lembaga hak asasi manusia Amnesty International, seperti dikutip Al Jazeera, berharap putusan ini menandai awal proses akuntabilitas yang sudah lama tertunda di Myanmar.
Konteks: Krisis Pengungsi yang Berlarut
Krisis Rohingya memuncak pada Agustus 2017 ketika lebih dari 730.000 orang melarikan diri ke Bangladesh menyusul operasi militer di Rakhine. Antara mencatat Bangladesh kini menampung sekitar 1,3 juta pengungsi Rohingya di Cox’s Bazar. Adapun data PBB yang dikutip Al Jazeera menyebut lebih dari 1,3 juta Rohingya masih mengungsi di Asia Selatan dan Asia Tenggara, sekitar 1,2 juta di antaranya tinggal di kamp-kamp Cox’s Bazar.
Putusan ICJ bersifat final dan mengikat secara hukum bagi para pihak, tetapi mahkamah tidak memiliki aparat penegak sendiri. Pelaksanaannya bergantung pada kepatuhan negara dan tekanan diplomatik, termasuk melalui Dewan Keamanan PBB. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi pemerintah Myanmar yang dilaporkan kedua sumber.
Dampaknya bagi Indonesia dan ASEAN
Bagi Indonesia, putusan ini relevan karena isu Myanmar terus menjadi agenda utama ASEAN, sebagaimana dibahas dalam upaya pemulihan keterwakilan Myanmar secara bertahap yang mensyaratkan kemajuan Konsensus Lima Poin. Indonesia juga berulang kali menerima kedatangan pengungsi Rohingya melalui jalur laut, terutama di Aceh. Kepastian hukum dari ICJ diharapkan memperkuat dorongan kawasan agar pemulangan Rohingya ke Rakhine berlangsung aman, sukarela, dan bermartabat.
Foto: Ilustrasi — Istana Perdamaian (Peace Palace), gedung Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Wikimedia Commons (lisensi bebas; kreator tercantum di halaman berkas)
Sumber:


