Kejati Jatim Tetapkan 4 Tersangka Korupsi KBS Surabaya, Dana Rp3,2 Miliar Tak Bisa Dipertanggungjawabkan

Kolam angsa di Kebun Binatang Surabaya, arsip Tropenmuseum, ilustrasi kasus korupsi KBS Surabaya Arsip — Kolam angsa di Kebun Binatang Surabaya. Tropenmuseum / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

SURABAYA, LENSA-INDO.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan empat orang sebagai tersangka dugaan korupsi KBS Surabaya, yakni pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya periode 2025–2026. Penetapan diumumkan Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja pada Kamis malam, 19 November 2026, dengan nilai dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mencapai Rp3,2 miliar.

Keempat tersangka masing-masing berinisial MN selaku Direktur Keuangan dan SDM KBS, NW selaku Direktur Operasional KBS, EES selaku anggota Badan Pengawas KBS, serta MMS yang berprofesi sebagai advokat. Mereka ditahan selama 20 hari pertama, terhitung 19 November hingga 8 Desember 2026, di Cabang Rumah Tahanan Kejati Jawa Timur.

Modus Dugaan Korupsi KBS Surabaya

Dikutip dari Suara Surabaya, perkara bermula pada Februari 2025 ketika jajaran direksi dan staf KBS dipanggil Kejaksaan Negeri Tanjung Perak terkait dugaan korupsi pengelolaan sewa tenan. Direksi dan anggota Badan Pengawas kemudian meminta EES mencarikan pengacara, hingga akhirnya terhubung dengan MMS.

Menurut penyidik, MMS meminta biaya jasa hukum Rp100 juta serta Rp500 juta yang disebut untuk “penutupan perkara”. Permintaan itu disetujui dan dibayar menggunakan kas perusahaan. Namun, uang tersebut diduga tidak pernah diserahkan kepada penyidik.

Pola serupa kembali terjadi pada April 2025, saat Kejati Jatim memeriksa keuangan KBS periode 2013–2024. MMS kembali meminta biaya jasa Rp100 juta dan dana Rp995 juta. Aspidsus menyebut total uang yang diterima MMS mencapai Rp2,4 miliar.

“Empat orang ini diduga berusaha menutupi kasus hukum dengan membayar pengacara menggunakan uang perusahaan,” kata I Gede Punia Atmaja, seperti dikutip Suara Surabaya.

Untuk menyamarkan pengeluaran itu, para tersangka diduga membuat perjanjian jasa fiktif, perjanjian kerja sama (PKS) fiktif, dokumen kajian SOP, hingga kuitansi honorarium. Penyidik juga menemukan pengeluaran kas tanpa penjelasan sebesar Rp700 juta pada 2025 dan Rp152 juta pada 2026, yang dicatat sebagai biaya operasional BBM, THR, dan honorarium.

Audit BPKP dan Pasal yang Disangkakan

Aspidsus menjelaskan, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, direksi KBS tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan sebesar Rp3,2 miliar selama periode 2025–2026. Kantor berita Antara juga melaporkan kerugian negara dalam perkara ini ditaksir mencapai Rp3,2 miliar.

Para tersangka dijerat Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta ketentuan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Subsider, mereka dikenai Pasal 604 KUHP. Seluruh tersangka tetap berhak atas asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari manajemen KBS maupun Pemerintah Kota Surabaya selaku pemilik perusahaan daerah tersebut terkait penetapan tersangka ini.

Konteks: Pengawasan BUMD dan Aset Publik

Kebun Binatang Surabaya merupakan salah satu destinasi wisata keluarga tertua di Kota Pahlawan dan dikelola sebagai badan usaha milik daerah. Perkara ini menambah daftar kasus hukum yang menyeret pengelola KBS; sebelumnya, perkara lain yang melibatkan mantan direktur utama KBS juga tengah bergulir menuju persidangan.

Kasus ini kembali menyoroti pentingnya tata kelola dan pengawasan internal di perusahaan daerah, termasuk peran badan pengawas yang semestinya menjaga keuangan perusahaan. Upaya penegakan hukum di sektor ini sejalan dengan penguatan regulasi nasional, seperti pengesahan UU Perampasan Aset oleh DPR yang menekankan pemulihan aset hasil kejahatan. Kasus serupa juga terjadi di daerah lain, termasuk di Sulawesi Utara, ketika mantan Direktur Utama PD Pasar Manado ditahan Polda Sulut.

Foto: Arsip — Kolam angsa di Kebun Binatang Surabaya pada masa kolonial. Tropenmuseum / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)


Sumber:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *